UBB Press / Eddy jajang, Ari Rizki
DIALOG -- Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (tengah), didampingi Ketua UBB Press Eddy Jajang J Atmaja dan Ketua TIK UBB Ghiri Basuki, berdialog dengan Gubernur Babel Dr Erzaldi Rosman Djohan tentang Kebijakan Satu Peta (KSP) yang akan diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 18 Agustus 2018, di ruang kerja gubernur, Kantor Gubernur Pemprov Kepulauan Babel, Air Itam-Pangkalpinang, Kamis (15/03/2018).
PANGKALPINANG, UBB -- Ketua Tim Koordinasi Informasi Geospasial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc mengemukakan, geoportal dan PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) UBB, mampu secara detil menganalisis banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di Provinsi Kepulauan Babel.
“Dengan kapasitas 500 terrabyte, semua peralatan yang diberikan Badan Informasi Geospasial, BIG, kepada UBB per Agusutus 2017 itu, saya nilai andal dalam membangun Basis Data Spasial, termasuk secara detil menganalisis banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di daerah ini,” tukas Agus Hartoko, Jumat (16/03/2018) petang.
Sebagai pakar geospasial yang sudah 25 tahun berkutat di bidang ini, Agus Hartoko menegaskan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang akan di launching Presiden RI Joko Widodo 18 Agustus 2018, punya nilai dan fungsi strategis dalam kerangka memadukan dan mempercepat pembangunan di negara ini.
“Dengan adanya KSP dan JIGN maka semua sektor akan menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama. Faedahnya banyak sekali. Selain memudahkan sisi perencanaan, semua sektor pun dapat dengan mudah dipadukan. Sehingga tak ada lagi antar sektor yang tumpang tindih,” ujar Guru Besar Bidang Kelautan ini.
Seperti diberitakan Gubenur Bangka Belitung (Babel) Dr Erzaldi Rosman Djohan menunjuk Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (Warek II UBB) sebagai Koordinasi Informasi Geospasial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan Daerah (Simpul Jaringan Provinsi) Babel guna mendukung berbagi pakai produk Kebijakan Satu Peta (KSP).
“Untuk mendukung kelancaran tugas dan kerja Simpul Jaringan Provinsi itu, saya minta Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc sebagai ketuanya, dan Sekretaris Bappeda Babel selaku sekretaris lembaga itu,” ujar Erzaldi ketika menerima Prof Agus, didampingi Ketua UBB Press Eddy Jajang J Atmaja dan Ketua TIK UBB Ghiri Basuki di ruang kerja gubernur, Kamis (15/03/2018).
Penunjukkan ini selain atas dasar UBB telah ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai perwakilan BIG di Babel. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah karena sosok Prof Agus Hartoko di UBB merupakan Ketua Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS).
Menurut Agus, daerah harus segera merampungkan pembuatan peta geospasial. Sebab pada tanggal 18 Agustus 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan kebijakan satu peta atau KSP.
Untuk itu, lanjut Agus, koordinasi antar instansi dan lembaga di daerah menjadi hal penting dalam usaha segera merampungkan pembuatan peta geospasial. Agus menilai Bappeda Babel menjadi wadah koordinasi antar instansi dan lembaga dimaksud.
Kepastian pemerintah meluncurkan KSP telah ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, bulan lalu. “"Intinya 17 Agustus kita akan launching dan praktis semua yang ada petanya selesai," kata Darmin di Jakarta.
KSP merupakan arahan langsung Presiden RI Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000. KSP merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kehadiran peta ini bisa mencegah pembangunan infrastruktur di Indonesia berbenturan atau 'tabrakan'.
Menindaklanjuti perpres itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua gubernur untuk menunjuk perangkat daerah terkait sebagai penanggungjawab percepatan perlaksanaan simpul jaringan daerah di provinsi.
Prof Agus mengemukakan seluruh simpul jaringan di provinsi diminta untuk menampilkan minimal tiga tema Informasi Geospasial Tematik (IGT), yaitu batas wilayah, data tata ruang dan peta kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) -- bagi provinsi yang memiliki masyarakat kawasan hukum adat.
Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) akan dilauching presiden 18 Agustus 2018. Dimaksudkan agar semua sektor menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama, sehingga semua sektor dapat dipadukan.
“KSP dan JIGN pada hakikatnya untuk memudahkan koordinasi dan efisiensi. Bahwa ada multi sektoral, hal itu akan berada dalam satu sistem perencanaan terpadu. Sebagai contoh penentuan pembangunan waduk dan irigasi dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pembangunan sawah di bawah Kementerian Pertanian dan pembangunan tambak harus terintegrasi,” tukas Agus Hartoko.
Sebelumnya, 22 Juli 2017, merupakan hari bersejarah bagi Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Provinsi Kepulauan Babel. Pasalnya pada hari itu 16 item peralatan penting untuk mendukung operasional PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) UBB tiba di Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Merawang.
Peralatan itu -- antara lain berupa dua unit server, AC dan UPS -- merupakan bagian penting dari keseriusan pemerintah dalam membuat peta informasi geospasial tematik (IGT), guna mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) Indonesia.
“Dengan tiba dan dipasangnya ke 16 item peralatan itu, maka PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) UBB, yang merupakan perpanjangan tangan BIG (Badan Informasi Geospasial), sudah bisa menghasilkan data base spasial, data satelit dan vektor. Ini merupakan lompatan milenial bagi UBB!,” ujar Agus Hartoko.
Sebagaimana diberitakan, Ketua BIG Prof Prof Dr Hasanuddin Z Abidin ketika memberikan kuliah umum bertema “Penguatan Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial Berbasis Kompetensi” di Ruang Akustik UBB pekan lalu, menegaskan peran strategis PPIDS dalam konteks pembangunan nasional.
“PPIDS UBB merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk membuat peta geospasial tematik. Misalnya Babel ingin mengembangan lada putih, gahru, pariwisata dan sebagainya, harus ada peta geospasialnya,” ujar Hasanuddin.
Peta geospasial itu menurut Guru Besar ITB itu sangat penting.Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ia mencontohkan, tidak akan menyetujui apapun usulan dari pemerintah daerah apabila tidak dilengkapi dengan peta lokus spasial, peta lokasi (spasial) atas proyek yang diusulkan tersebut (Eddy Jajang Jaya Atmaja, Ari Riski)