Humas UBB / Agus
Bedah Buku – Irjen Pol (Purn) Dr. Bambang Suparno, SH., MHUM., menyerahkan hasil karya bukunya kepada Rektor UBB, Dr. Ir. Muh Yusuf, MSi., dan Dekan FH UBB, Syamsul Hadi, SH., MH., dikegiatan Kuliah Umum dan Bedah Buku “Demokrasi Pluralis Dalam Pilkada Di Masa Mendatang”, bertempat di Gedung Babel II, Ruang Vidcom Fakultas Hukum UBB.
MERAWANG, UBB – Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) gelar kuliah umum dan bedah buku tentang “Demokrasi Pluralis Dalam Pilkada di Masa Mendatang”, kerjasama dengan Polda Babel, bertempat di Gedung Babel II, Ruang Vidio Confren (Vidcom) Fakultas Hukum, Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Senin (14/5/2018) pagi.
Kuliah Umum kali ini menghadirkan langsung penulis buku ‘Demokrasi Pluralis Dalam Pilkada di Masa Mendatang’, Irjen Pol (Purn) Dr. Bambang Suparno, SH., MHUM., yang merupakan Praktisi dan Akademisi dari Universitas Bhayangkara (Ubhara).
Mewujudkan bangsa Indonesia yang harmoni dan kuat merupakan harapan kita semua, namun tidak jarang banyak terjadinya kontradiksi antara cita-cita bangsa dan realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hal ini tidak lain karena paham demokrasi dan pluralisme masih dipahami sebelah mata.
Indonesia merupakan negeri yang terdiri atas berbagai macam suku dan bangsa. Sifat heterogen itu menjadikan perlu adanya sistem demokrasi yang tepat untuk bisa menjadi jembatan bagi perbedaan.
Sebagai kalangan akademisi ini menjadi bahan kajian yang menarik dalam pendidikan berpolitik terutama, untuk memberikan solusi serta pemahaman terkait demokrasi serta pluralisme di dalam pendidikan formal maupun nonformal.
Kegiatan yang diikuti sekitar 75 mahasiswa perwakilan dari setiap Fakultas di UBB diharapkan dapat meningkatkan kualitas akademisi dan menambah wawasan mahasiswa terhadap materi yang disampaikan oleh nara sumber.
Acara disiarkan secara Live Streaming melaui “Video Conference” yang ada di setiap Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi se-Indonesia yang memiliki laboraturium vicom. Kegiatan ini juga mendapat sambutan baik dari pihak Rektorat, Fakultas, dan Polda Babel yang ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan kerjasama dan kegiatan serupa dapat terus berlanjut kedepannya.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Rektor UBB, Dr. Ir. Muh Yusuf, MSi., Dekan FH UBB, Syamsul Hadi, SH., MH., Kepala Biro, Kepala Jurusan, Kepala Lembaga, Dosen perwakilan disetiap Fakultas UBB, serta Jajaran Polda Babel AKBP Nurul hidayat,Sik., dan AKBP Suprapto,SH., beserta rombongan.
Rektor UBB, Dr. Ir. Muh Yusuf, MSi., dalam sambutannya sekaligus membuka kuliah umum dan bedah buku menyampaikan ucapan terimakasih kepada nara sumber dan Jajaran Polda Babel atas kerjasama dan terlaksananya kegiatan ini. Tema yang diangkat menurutnya sangat menarik sekali untuk kaji, karna Indonesia yang kaya akan keanekarangamannya menjadi suatu modal sebagai kekuatan bangsa untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya.
“Kita ketahui kekayaan Indonesia beraneka ragam, dengan potensi sumberdaya dan keanekaragaman menjadi potensi modal besar yang harus kita satukan, dan kita himpun untuk menjadi sebuah kekuatan, sebuah energi, sebuah semangat untuk Indonesia kedepan yang lebih baik lagi,” ungkap Yusuf.
Sistem demokrasi yang tepat untuk bisa menjadi jembatan bagi perbedaan, Irjen Pol (Purn) Dr Bambang Suparno berdasarkan hasil kajian dan ide-idenya telah menerbitkan buku yang berjudul ‘Demokrasi Pluralis dalam Pilkada di Masa Mendatang’, yang mengambil Konsep demokrasi pluralisme.
Pada acara bedah buku tersebut, Bambang memaparkan bahwa konsep demokrasi pluralisme merupakan pengembangan dari demokrasi pancasila yang telah diterapkan sejak era reformasi hingga saat ini, dan dalam waktu dekat, dibeberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah secara serentak.
Terkait Pilkada menurut bambang, Indonesia memiliki daerah-daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri, dan tidak semua daerah harus dilaksanakan secara serentak. Ia juga memberikan beberapa contoh daerah dengan ciri kekhususan sendiri yang perlu dikaji kembali dalam Pilkada.
"Sebetulnya sih tidak boleh semua dilaksanakan secara serentak, karna apa ! karna kita mempunyai daerah-daerah yang memiliki ciri kekhasan, kekhususan, keistimewaan, salah satunya DIY yang masih melaksanakan sistem pemerintahan yang monarki atau kerajaan,” kata Bambang.
Menurutnya azaz demokrasi di Indonesia berkenaan Pilkada belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang memberikan penjelasan yang khusus dan dijalani sesuai ciri kekhasan daerahnya, dan produk hukumnya pun perlu dikaji kembali.
Ia juga memberikan beberapa contoh yang perlu dibedakan diantaranya DIY yang masih melaksanakan sistem pemerintahan besifat kerajaan secara turun temurun dan tentunya tidak dibatasi waktu, berbeda halnya dengan sistem pemerintahan kepala daerah pada umumnya.
Ada juga contoh yang aneh menurnya, Pilkada untuk Bupati dan Walikota di DKI Jakarta yang jumlah penduduknya lebih banyak tidak berdasarkan demokrasi kerayaan, karna Bupati dan Walikotanya ditunjuk langsung oleh Gubernur.
Purnawirawan yang saat ini juga merupakan salah satu praktisi dan akademisi dari Ubhara ini lebih lanjut membeberkan demokrasi dalam konteks kehidupan sosial di tengah politik saat ini menjadi kajian yang menarik untuk bahan penelitian bagi kalangan akademisi.
“Dari dua hal contoh tadi sudah bertentangan, sangat menarik bukan untuk kita lakukankajian dan penelitian," tambah Bambang yang pernah menjabat sebagai Widyaiswara Utama di Sespim Polri.
Dalam bedah bukunya, konsep Demokrasi Pluralis dalam Pilkada nanti diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat yang cerdas dan madani dalam mengambil kebijakan yang berlaku di daerah masing-maing, yang tujuannya untuk pengembangan potensi daerah dalam rangka otonomi daerah. Sehingga rakyat tidak lagi sebagai objek kekuasaan belaka, melainkan menempatkan rakyat pada kedudukan sebagai subyek pembangunan.
Acara yang dimulai pukul 08.30 - 12.00 wib disambut antusias para peserta yang hadir, dengan kegiatan ini diharapkan para peserta dapat menambah wawasan dan menjadi pemilih yang cerdas dalam berdemokrasi, sehingga diharapkan lahirnya generasi-generasi baru atau pemimpin-pemimpin politik masa depan yang mengerti dan memahami demokrasi secara baik yang menerima kemajemukan sebagai sebuah kekuatan bangsa. (Ags/Humas)