Ternyata Hoax dan Clash Civilization Redupkan Diskusi Kebangsaan, Kampus Diminta Perkuat Identitas Kebangsaan

Penulis: Editor_basuki | Ditulis pada 01 Oktober 2018 17:02 WIB | Diupdate pada 01 Oktober 2018 21:26 WIB


FOTO BERSAMA --   Rektor UBB  Dr Ir Muh Yusuf MSi (empat dari kanan) berfoto bersama narasumber diskusi kebangsaan dari MPR RI yaitu  Drs H Ahmaz Zacky Suradj, Syarief Abdullah Alkadrie SH MH (anggota Badan Pengkajian MPR, asal Nasdem), Drs Yana Indrawan MSi (Kepala Biro Pengkajian, Setjen MPR) dan Tommy Andana SIP MAP (Kepala Bagian Pengolahan Data Pengkajian), serta tiga narasumber dari UBB:      Dr Dwi Haryadi SH MH, Dr Faisal SH MH dan Toni SH (seluruhnya dosen FH) di Ruang Rapat Besar Rektorat,  Senin (1/10/2018) siang.  

MERAWANG, UBB --   Berita bohong atau hoax  dan  benturan peradaban (clash civilization) yang kini marak, ternyata berimplikasi pada redupnya diskusi atau diskursus  tentang wawasan kebangsaan. Padahal diskusi kebangsaan itu penting digelar  untuk memperkuat identitas kebangsaan.   

Dalam kaitan ini, kampus --  sebagai agen perubahan dan pembangunan --   diharapkan  mampu untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan,  yang selanjutnya dapat  menggairahkan kembali diskusi kebangsaan bagi memperkuat jaridiri bangsa.

Butir pemikiran  ini tercuat dari sambutan Drs Ahmaz Zacky Siradj, anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Golkar,  ketika membuka diskusi Kebangsaan bertemakan    ‘Penataan Kewenangan MPR RI’ di Ruang Rapat Besar Rektorat UBB,  Balunijuk, Bangka, Senin (1/10/2018) siang.

Pembukaan diskusi dihadiri Rektor UBB Dr Ir Muh Yusuf MSi,  Dekan Fakultas Hukum (FH)  Syamsul Hadi SH MH, Wakil Dekan I  Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Wahyu Adi SPi MSi,  Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Suhaidar SE MSi,   Ketua LP3M M Jumnahdi ST MT,   Derita Prapti Rahayu SH MH, Yokotani SH MH (dosen FH), Ranto Sip MA (dosen Fisip) dan sejumlah dosen UBB lainnya.

Diskusi kebangsaan berlangsung dalam lima segmen, dipandu Imron Rosyadi dan Dina Amalia Hutahuruk dari Jakarta. Narasumber utama  diskusi yang  dihadiri  170 mahasiswa Fakultas Hukum  dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip)  UBB ini berasal dari  MPR RI dan UBB.

Narasumber dari MPR RI adalah  Drs H Ahmaz Zacky Suradj, Syarief Abdullah Alkadrie SH MH (anggota Badan Pengkajian MPR, asal Nasdem), Drs Yana Indrawan MSi (Kepala Biro Pengkajian, Setjen MPR) dan Tommy Andana SIP MAP (Kepala Bagian Pengolahan Data Pengkajian).      

Sedangkan  empat narasumber dari UBB adalah Dr Dwi Haryadi SH MH, Dr Faisal SH MH dan Toni SH (seluruhnya dosen FH) dan Dr Ir Muh Yusuf MSi (Rektor UBB).

Rektor UBB Muh Yusuf dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada MPR RI  atas apresiasinya  yang memercayai UBB sebagai  ‘host’ atau tuan rumah diskusi kebangsaan yang mengambil tema penting dan menarik yaitu Penataan Kewenangan MPR RI.

Bagi mahasiswa dan kalangan akademis, menurut rektor, tema diskusi ini sangat  menarik dan penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

“Melalui diskusi kebangsaan ini, mahasiswa memperoleh informasi sekaligus belajar langsung tentang kewenangan MPR RI.    Mahasiswa,  yang memiliki semangat dan idealisme tinggi diharapkan memberikan masukannya,”  tukas Muh Yusuf.

Penggalian fungsi dan peran MPR RI, termasuk kewenangan MPR RI, lanjut Muh Yusuf dapat digali oleh mahasiswa melalui forum tanya-jawab dan diskusi yang melibatkan narasumber,  baik  dari MPR RI  maupun  dosen  FH UBB.

Dalam kerangka acuan diskusi kebangsaan yang dikeluarkan Biro Pengkajian Setjen MPR RI, disebutkan: tugas mengkaji sistem ketatanegaraan semakin mengemuka menyusul  adanya dorongan mengenai penataan kewenangan MPR. 

Isu ini menjadi menjadi pokok ketatanegaraan  dan memerlukan kajian lebih mendalam,  serta  perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Isu-isu tersebut antara lain, (1) Tepatkah menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya; (2) Perlukah MPR diberi wewenang kembali untuk menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur;  (3) Apakah MPR perlu menerbitkan Ketetapan MPR ketika melantik Presiden dan Wakil Presiden.     

Terhadap isu-isu pokok ketatanegaraan itu,  Drs Ahmaz Zacky Siradj (anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Golkar)  berharap dapat memeroleh masukan dari narasumber dan mahasiswa UBB yang terlibat aktif dalam diskusi kebangsaan.

“Walau UBB sebagai universitas negeri mungkin tergolong muda dibandinkan PTN lain,  kami menaruh harapan melalui diskusi ini dapat  memberikan masukan dan warna bagi kewenangan MPR RI,” ujar Ahmad Zacky.

Diskusi kebangsaan dengan tema Penataan Kewenangan MPR RI berjalan lancar.   Mahasiswa UBB tampak terlibat aktif dalam diskusi ini.  Diskusi dibuka dengan penampilan menghibur dari komedian Jakarta.  Diskusi berakhir pukul 16.00 wib. 

Peserta dan narasumber diskusi memeroleh cindermata berupa tas ‘cantik’  berlogo MPR RI yang diproduksi Badan Pengkajian MPR RI  (Eddy Jajang J Atmaja, Ari Riski)


Topik

MPR