BPKP Kawal UBB untuk Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik

Penulis: Editor_basuki | Ditulis pada 06 November 2018 23:02 WIB | Diupdate pada 06 November 2018 23:02 WIB


Kuliah Umum – Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dr. Faisal, S.E., M.Si., CA.CSEP., memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, tentang Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MERAWANG, UBB - Senin (05/11/2018) diselenggarakan acara Penandatanganan MoU antara Universitas Bangka Belitung (UBB) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kuliah umum mengenai "Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung”, kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE), bertempat di ruang aula Rektorat, Kampus Terpadu UBB.

Direktur PLP BPKP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumitro, mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melakukan Penandatanganan MoU dengan Rektor UBB, Muh Yusuf, yang dilanjutkan dengan memberikan Kuliah Umum.

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Mahasiswa, terhadap reformasi bidang keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dihadiri kurang lebih 150 peserta.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara BPKP dan Universitas Sumatera Utara menjadi langkah awal untuk membantu UBB menguatkan langkah-langkah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan UBB yang lebih baik lagi.

Dalam sambutan Direktur PLP BPKP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumitro, menyampaikan permintaan maaf atas ketidak hadiran Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam.  Ia berharap kerjasama yang sudah dibina dapat meningkatkan tata kelola dan kinerja UBB kedepan lebih baik lagi.

“Adanya MoU ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang sudah lama dibina, dalam rangka mengawal amanah pemerintah kepada UBB ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tutur Sumitro.

Tambahnya, sebagai bentuk tindaklanjut MoU pun sudah dilakukan dalam hal melakukan reviu dibeberapa proses pengadaan yang akan dilakukan UBB. BPKP juga sudah melakukan pendampingan dan audit internal dilingkungan UBB, dan menurutnya alhamdulillah di UBB tidak ada masalah yang serius, sehingga semuanya dapat berjalan baik-baik saja.

“Semoga kedepan UBB menjadi pusat keungulan teknologi dan pendidikan, sehingga tidak kalah bersinarnya dengan perguruan tinggi negeri yang sudah ada di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor UBB Muh Yusuf, dalam sambutannya menyatakan penandatanganan MoU dengan BPKP ini tidak sebatas untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi saja, namun juga dibeberapa aspek yang bisa memperkuat dan meningkatkan standar mutu pendidikan sesuai standar nasional.

Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Babel, Faisal memberikan materi dalam Kuliah Umum yang dihadiri mahasiswa FE UBB. Dalam paparannya, Ia menjelaskan tentang Potret Pengelolaan Keuangan Negara. Saat ini BPKP berperan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan pada 4 Fokus Pengawasan yaitu Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Tata kelola (governance system)

Jelasnya, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara masih belum membaik di Indonesia, berdasarkan data empiris terdapat lima penyebab utama buruknya pengelolaan keuangan negara  yaitu, lemahnya manajement control, SDM yang tidak kompeten, lemahnya implementasi Internal Control, prosedur yang kurang memadai, dan perencanaan yang kurang baik.

Mengakhiri kuliah umumnya, Faisal memaparkan mengenai peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sangat urgen untuk mewujudkan tata kelola yang baik dilingkungan perguruan tinggi, yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government), dan kepemerintahan yang baik (good governance).

“Peningkatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam memberikan keyakinan memadai terhadap pengelolaan keuangan negara (assurance services), mampu menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) atas kemungkinan kejadian yang dapat mengancam tercapainya tujuan organisasi, dan mendorong terbangunnya good governance di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khususnya di UBB.” jelas Faisal. (Ags/Humas)


Topik

Wakil_Rektor_II_UBB REKTOR_UBB MOU_KERJASAMA