Menteri Susi Minta Pemda Tinggalkan Industri Ekstraktif

Penulis: Editor_basuki | Ditulis pada 25 April 2019 16:38 WIB | Diupdate pada 25 April 2019 16:38 WIB


PUKUL GONG --  Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti memukul gong simbol dimulainya Sidang Pleno Afebi ke 16 di Soll Marina Hotel, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Kamis (25/4/2019) pagi.  Pemukulan gong ini disampingi Rektor UBB Dr Ir Muh Yusuf MSi, Wakil Gubernur Drs Abdul Fatah Msi, Ketua DPN Afebi Dr Soeharnomo Msi dan Dekan FE UBB Dr Reniati MSi.

PANGKALANBARU, UBB  -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai pemerintah daerah di Indonesia perlu menyusun ancang-ancang untuk meninggalkan  industri berbasis ekstraktif, kemudian  beralih  dan menjadikan industri produktif sebagai pilihan utama.  

Pasalnya, industri ekstraktif  yang menggeduk  sumber daya alam  yang tak dapat diperbaharui itu,  akan memasuki masa kemerosotan,  kemudian  berdampak kepada ekonomi daerah, seiring dengan habisnya cadangan sumber daya  alam.

“Industri esktraktif akan meninggalkan daerah atau kota tempat mereka beroperasi.  Pengalaman ini pernah dialami Amerika,” ujar Susi yang tampil sebagai  pembicara utama pada Sidang Pleno Afebi ke 16 di Soll Marina Hotel, Kamis (25/04/2019) pagi.   

Pernyataan serupa dikemukakan Susi Pudjiastuti ketika  menjawab wartawan  yang menanyakan  perihal prospek  industri penambangan di Kepulauan  Bangka Belitung.

“Industri ekstraktif itu suatu saat  akan selesai. Pemda harus segera merancang industri produktif, seperti membangun ekowisata, taman bumi atau geopark, agro dan fisheries tourism; itu  industri produktif dan berkelanjutan,” tegas Susi.

Menteri Susi mendukung topik Sidang Pleno Afebi ke 16 yaitu ‘Ekowisata Bahari sebagai Solusi Pertumbuhan Ekonomi Menuju Sustainable Development”.    Tapi  menurut Susi perlu ditambahkan  dengan  fokus kepada kelautan.

“Laut itu masa depan  Indonesia. Kita perlu punya kedaulatan penuh dalam mengelola kelautan, dan melakukan penegakkan hukum terhadap  kapal-kapal penangkap ikan  ilegal,” tegas  Susi.

Ia menceritakan ketika beberapa waktu  setelah dipercaya sebagai menteri kelautan dan perikanan, ia mengumpulkan duta-duta besar negara tetangga yang warganya mengoperasikan kapal ikan  di laut Indonesia.

“Kita ingin laut kita bebas dari operasi kapal ikan yang melakukan  ilegal fishing itu.  Hasilnya dapat kita lihat sekarang,   stok ikan lestari  di laut kita  sudah meningkat tajam,” ujar Susi.

Hasil kajian Kajiskan  --  komisi nasional pengkajian  sumber daya  ikan  yang beranggotakan ahli perikanan dari berbagai universitas -- ,  lanjut Susi,  stok  ikan lestari Indonesia pada tahun 2011 masih sekitar 6,5 juta ton.

Lima  tahun kemudian (2016) stok ikan lestari  meningkat menjadi 12, 5 juta ton.  Lalu,  sambung Susi, kurun waktu 2017/2018 stok ikan lestari di laut Indonesia sedikitnya meningkat lebih dari 13 juta ton.

“Tahun 2015, untuk pertama kali neraca Indonesia nomor satu di Asia Tenggara.  Indonesia pun tampil sebagai penyuplai ikan tuna terbesar di dunia,” tukas Susi.

Dikemukakan, sebagaimana luas dunia,  70 persen dari luas Indonesia berupa laut.  Sisanya, 30 persen lainnya, berupa daratan.  Laut Indonesia dengan luas  96.079,15 km2 itu kaya dengan berbagai sumberdaya laut, ikan dan sebagainya.  

Ilegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal ikan milik asing,  menurut Susi tidak hanya menguras sumber daya ikan yang ada,  tapi juga ‘menyedot’  ribuan liter bahan bakar  disubsidi pemerintah. 

“Kita berhasil menangkap kapal ikan STS-50 berbobobot 500 GT yang sudah diincar berbagai negara.  Operasi kapal ikan ilegal fishing melakukan praktik menggunakan long line sepanjang 150 km dan panjang jaring 50 hingga 70 km,” ujar Susi.

 Ditegaskan oleh Susi kini pemerintah telah mengeluarkan keputusan hukum yang melarang investasi asing bergerak dalam penangkapan ikan.   Namun terbuka luas bagi mereka untuk terjun ke dalam pengolahan hasil ikan.

“Melalui Perpres Nomor 44, penangkapan ikan oleh asing sudah dimasukkan ke dalam ‘negative list’ (daftar negatif), tapi mereka dipersilakan masuk ke dalam industri pengolahan ikan,” ujar Susi Pudjiastuti.

Khusus potensi laut di Kepulauan Bangka Belitung, Susi mengaku bangga karena laut di daerah ini sangat kaya dengan hasil laut dan ikan.

“Saya sudah lihat sendiri.  Laut Belitung sebagai contoh cumi-cumi di sana da sepanjang tahun.  Setiap hari nelayan melaut di sana bisa mendapatkan penerimaan Rp 1 juta.  Industri produktif seperti ini perlu kita jaga!,” tukas Susi.

Ditanya wartawan tentang harga ikan di Bangka Belitung tergolong mahal, Susi mengemukakan tangkapan ikan nelayan di sini dalam kondisi segar dan karena dekat dengan Singapura dan Malaysia, dijual di kedua negara tersebut.

“Kita ‘kan gembira, dengan harga ikan mahal maka pendapatan nelayan bisa besa,” ujar Susi. (Eddy Jajang J Atmaja, Ari Riski, Humas Pleno Afebi ke 16)


Topik

Fakultas_Ekonomi_UBB AFEBI
. ayar