Humas UBB / Agus
MERAWANG, UBB - HIMAPOL (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik) dan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung selenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Equality Gender In Politics”, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung, pada Jumat (27/09/2019).
Hadir dalam kegiatan kuliah umum tersebut yang turut menjadi narasumber utama adalah Anggota DPRD Bangka Tengah, Maryam, M.H, Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Rini Archda Saputri, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Sosiologi, Luna Febriani, M.A, yang juga merupakan Anggota Pusat Studi Perempuan Universitas Bangka Belitung. Sementara itu, turut hadir dalam kegiatan kuliah umum ini diantaranya Dekan FISIP Universitas Bangka Belitung, Dr. Ibrahim, M.Si., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Jamilah Cholillah, M.A., dan Ketua Jurusan Sastra Inggris, Dr. Diana Anggraeni, M.Hum, serta Dosen dan Mahasiswa di lingkungan FISIP Universitas Bangka Belitung.
Dr. Ibrahim, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum ini memiliki makna penting dalam konteks upaya untuk meningkatkan dan mendorong kesetaraan gander di Indonesia, terutama dalam konteks politik. Seperti kita ketahui bahwa dunia politik saat ini masih terkesan maskulin meskipun saat ini telah ada upaya afirmasi dari pemerintah melalui regulasi dan mendorong peran dan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik namun secara kultural perubahan itu masih berjalan cukup lambat. Oleh karena itu ini dianggap penting untuk mendorong dua arah, yang pertama adanya kesetaraan dari kaum perempuan untuk mendorong kesetaraan dari internal, dan yang kedua, mendorong keterbukaan perspektif dan kesempatan yang ditopang oleh para kaum laki- laki sendiri. Artinya dari kaum perempuan ada perubahan dari segi kultural, mindset dan disisi lain ada kebutuhan laki-laki untuk mendorong dan tercapainya kesetaraan ketika berinteraksi kepada perempuan.
HIMAPOL FISIP UBB memilih tema Equality Gender In Politics sebagai wujud untuk melihat urgensi kesetaraan gender dalam politik sebagai salah satu wujud nyata dalam indikator pembangunan yang harus sejajar antara laki-laki dan perempuan.
“Wajah perpolitikan Indonesia saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Sulitnya perempuan untuk masuk di ranah perpolitikan dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai pengalaman yang cakap politik dan tidak terdapatnya training kaderisasi bagi perempuan yang ingin berpolitik. Kemudian sulitnya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan yang tugasnya hanya untuk mengurusi ranah domestik dan mendapat kecaman sosial apabila masuk keranah publik. Padahal jika perempuan masuk keranah politik, justru akan memperjuangkan hak dan kebutuhannya sebab, yang mengerti persoalan perempuan adalah perempuan itu sendiri,” Ujar Maryam, Anggota DPRD Bangka Tengah.
Sementara itu, Rini Archda Saputri, M.Si. dalam paparan materinya menyampaikan bahwa sampai saat ini masih banyak bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang ada di masyarakat dan selalu berdampak kepada perempuan karena Indonesia masih menjunjung tinggi budaya patriarki dan menganggap perempuan selalu menjadi makhluk yang dinomor duakan. Mengutip perkataan Aristoteles yang mempunyai pandangan perempuan adalah makhluk setengah manusia, yang selalu mengutamakan emosi dan tidak dapat menggunakan sisi rasionalitasnya. Terjadi dalam konteks Indonesia, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi terendah dan selalu termarginalisasi, seperti dalam hal keluarga yang selalu mengutamakan laki-laki dalam hal pendidikan sebab, laki-laki akan di latih untuk menjadi kepala keluarga nantinya. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan supaya perempuan dapat merepresentasikan kepentingannya dengan cara menyisihkan kouta 30% untuk menduduki kursi legislatif. Padahal kouta 30% bersifat wajib hanya untuk ditingkat pusat akan tetapi tidak dengan dikabupaten.
“Perempuan yang ikut-ikutan untuk nyaleg banyak yang tidak memiliki pengetahuan untuk mewakili kepentingan perempuan melainkan hanya sebagai bentuk formalitas untuk pemenuhan kouta. Terakhir, mengutip kata-kata Hatta, Jika kamu mendidik satu orang laki-laki itu artinya kamu mendidik satu orang manusia. Sedangkan jika kamu mendidik satu orang perempuan, itu artinya kamu mendidik satu generasi,” ujar Rini.
Gerakan feminisme pada awalnya fokus pada pemberian hak-hak bagi perempuan dalam hal pekerjaan, pendidikan, politik, sosial serta hak yang sifatnya inferior dan telah lama didominasi oleh kepentingan laki-laki. Dimulainya feminisme gelombang pertama dengan tulisan Mary Wallstonecraft “The Vindication of the Right of Woman” yang menyeruakan agar terjadinya pengembangan sisi rasionalitas perempuan dan memiliki tuntutan agar anak perempuan agar dapat belajar di sekolah dan setara dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Akan tetapi masih terdapat kendala yang diuhadapi oleh perempuan untuk turun dalam lingkup politik seperti tatanan sosial masyarakatnya yang telah terkonstruksi oleh budaya masyarakat yang memarginalisasi perempuan.
“Jika perempuan masuk kedalam politik secara matang maka akan mencapai Equality Gender in Politics dengan mensosialisasikan pentingnya politik kepada perempuan dalam hidupnya secara langsung maupun tidak langsung dan memperkuat jaringan perempuan di tikat-tingkat lokal, kebanyakan perempuan punya relasi yang banyak secara sosial tetapi minim secara politik serta memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada para politisi perempuan,” ujar Luna.
Sasaran umum kegiatan ini diperuntunkan kepada Mahasiswa/i Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung agar dapat menambah wawasan dan pengetahuannya di ranah perpolitikan serta dapat mengasah daya kritis yang ada.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa Ilmu Politik dapat membuka wawasannya bahwa gender terbentuk berdasarkan konstruksi sosial yang terdapat pada kognitif masyarakat, berbeda dengan jenis kelamin berupa laki-laki dan perempuan yang sifatnya kodrati, dilihat dari sisi biologis terdapat perbedaan yang jelas. Sebabnya diperlukan kesetaraan gender dalam politik supaya merepresentasikan hak-hak kolektif yang berwawasan gender”, tutur Puput Pradina selaku Ketua Pelaksana.
Risky, Kadiv Keilmuan dan Kajian Strategis HIMAPOL FISIP UBB mengutarakan bahwa kegiatan seperti ini kedepannya akan kembali dilaksanakan dengan tema yang lebih menarik. (red.HIMAPOL/Humas)