Rapat Pertama 2020, PPIDS UBB Diusulkan Menjadi Pusat Studi

Penulis: Editor_basuki | Ditulis pada 13 Januari 2020 13:04 WIB | Diupdate pada 13 Januari 2020 13:04 WIB


RAPAT PERTAMA --  PPIDS UBB menggelar rapat pertama pada awal tahun 2020.  Rapat ini memutuskan PPIDS diusulkan menjadi pusat studi (kajian) di bawah LPPM UBB.  Tampak perta rapat sedang ’alot’ membahas keberadaan lembaga PPIDS ini.

MERAWANG, UBB --  Jumlah pusat studi di Universitas Bangka Belitung (UBB) akan bertambah satu lagi, menyusul pengurus Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) universitas ini menghendaki PPIDS  berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBB.  

“Iya,  memang,  kita  sedang mengusulkan agar PPIDS UBB  menjadi salah satu  pusat studi di mana keberadaannya di bawah LPPM UBB!,” ujar Wahri Sunanda, Ketua PPIDS UBB, usai menggelar rapat di Ruang Dekan Fakultas Teknik UBB, Senin (13/01/2020) pagi.

Rapat pertama di awal tahun 2020 ini dihadiri  Mardiah (Prodi Teknik Pertambangan), Sujadmi (Prodi Sosiologi),  Ghiri Basuki (Prodi Teknik Elektro), Yayuk (Prodi Teknik  Sipil),  Irvani (Teknik Pertambangan), Irma (Ilmu Kelautan), Wahyu Hadi (Manajemen Sumberdaya Perairan) dan Eddy Jajang J Atmaja (Agribisnis).

PPIDS sebuah lembaga strategis dan penting bagi akselerasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama ini berada di bawah rektor.   Namun untuk “memastikan” posisi lembaga ini di UBB --  karena dalam OTK (Organisasi Tata Kelola) UBB tidak tercantum lembaga sejenis ini -- ,  PPIDS diusulkan berada di bawah LPPM sebagai pusat studi atau kajian.

“PPIDS UBB itu memang merupakan wakil dari Badan Informasi Geospasial (BIG) di Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung.  Kita seperti biasa tetap berkoordinasi dengan BIG. Tapi dari sisi OTK lah  kita (PPIDS-red) memilih menjadi pusat studi.  Melalui pusat studi itu kita dapat mengajukan dana,” ulas Wahri yang juga Dekan Fakultas Teknik UBB.

Dikemukakan Wahri, Ketua PPIDS UBB dulunya adalah Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc.  Namun setelah Prof Agus kembali ke Universitas Diponegoro (Undip), dirinya ditunjuk oleh  Rektor UBB Dr Ir Muh Yusuf MSi menjadi ketua PPIDS antar waktu.

“Tugas-tugas diemban PPIDS itu sangat besar dan beragam.  PPIDS itu membantu pemerintah daerah di provinsi ini.  Karena itulah kami, PPIDS, sedang mengiventarisir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada masa lalu, dan menyusun rencana atau kegiatan-kegiatan tahun 2020 dan tahun depan,” tukas Wahri.

Terima Aset BIG

Sebelumnya,  22 Juli 2017, merupakan hari  bersejarah bagiUBB dan Provinsi Kepulauan Babel.   Pasalnya pada hari itu 16 item peralatan penting untuk mendukung operasional PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) UBB tiba di Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Merawang.

Peralatan itu -- antara lain berupa  dua unit server, AC dan UPS -- merupakan bagian penting dari keseriusan pemerintah dalam membuat peta informasi geospasial tematik (IGT),  guna mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) Indonesia.

Ketika menerima peralatan dari BIG, Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (Waktu itu sebagai Wakil Rektor UBB), mengemukakan,” Dengan tiba dan dipasangnya ke 16 item peralatan itu,  maka PPIDS  UBB, yang merupakan perpanjangan tangan BIG,  sudah bisa menghasilkan data base spasial, data satelit dan vektor.  Hal ini saya nilai  merupakan lompatan milenial bagi UBB!”.

Medio September 2019, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Ir Muhtadi Ganda Sutrisna ME bersama Rektor Universitas Bangka Belitung Dr Ir Muh Yusuf M.Si menandatangani berita acara serah terima aset sebagai bentuk kerjasama UBB dan BIG.

Aset yang diserahkan BIG kepada UBB berupa Perangkat Teknologi Informasi yaitu server, personal computer dan software yang telah terpasang pada tahun 2018 di ruang server Unit Pelaksana Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) UBB.

BIG  adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh seorang kepala yang dijabat oleh Prof Dr  Ir Hasanuddin Z Abidin MSc.

Geospasial adalah semua informasi dan berbagai jenis data mengenai kenampakan bumi. Informasi tersebut biasa dikenal dengan istilah Informasi Geospasial (IG). Ada berbagai macam IG antara lain peta dasar yang meliputi peta tematik datar, peta tutupan lahan, peta risiko bencana, peta zonasi wilayah, dan peta sosial-ekonomi.

Pemerintah telah memberi   kepercayaan penuh kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mengoperasikan alat-alat geospasial  sekaligus  membuat peta geospasial di Bangka Belitung. 

Ketika menandatangani dokumen aset pemerintah  -- berupa  seperangkat server dan data  basis geospasial --,  yang  disaksikan langsung  Ketua BIG Prof Dr Hasanuddin Z  Abidin, Prof Agus  mengemukakan kepercayaan ini merupakan kebanggaan bagi UBB.

“Meskipun usia masih sangat muda,   bagi UBB kepercayaan ini boleh ditamsilkan sebagai lompatan milenial.  Sebab, kini dan  terlebih lagi di masa  depan,   kehadiran peta geospasial itu  sangat  penting dan strategis,” ujar Agus Hartoko.

Agus Hartoko menegaskan  peta data geospasial itu harus  ada sebelum  sebuah lembaga di bawah pemerintah daerah membuat , atau menyusun rencana pembangunan.  Peta geospasial  menjadi basis agar  rencana pembangunan terintegrasi satu sama lainnya.

“PPIDS UBB yang bekerjasama dengan instansi lain akan membuat peta geospasial tanaman lada. Juga bisa peta geospasial terhadap  unsur-unsur pendukung geopark Bangka Belitung dan pariwisata dan sebagainya,” tukas Agus Hartoko.   

Sementara itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga nonkementerian,  namun berada di bawah pengawasan  langsung Presiden RI, memberi kepercayaan kepada UBB untuk membuat peta informasi geospasial tematik (IGT) guna mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) Indonesia.

“PPIDS UBB merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat peta geospasial tematik. Misalnya Babel ingin mengembangan lada putih, gahru, pariwisata dan sebagainya, itu semua  harus ada peta geospasialnya,” tegas Prof Hasanuddin Z  Abidin

Peta geospasial, menurut dosen ITB itu sangat penting. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), ia mencontohkan,   tidak akan menyetujui apapun  bentuk usulan dari pemerintah daerah apabila tidak dilengkapi dengan  peta lokus spasial -- peta lokasi (spasial) atas proyek yang diusulkan tersebut.

Terhadap peta geospasial di Bangka Belitung, Hasanuddin mengemukakan pihaknya sebelum ke UBB telah bertemu dengan Pemrov Babel. Dalam pertemuan itu ia menyarankan melalui peta geospasial tematik maka akan dapat di ‘zoom’ lokasi tanaman lada, pariwisata, pulau-pulau kecil dan distribusi kemiskinan.  

PPIDS UBB  lanjut Ketua BIG itu  merupakan perpanjangan tangan BIG di daerah.  Keberadaan PPIDS hanya ada  di perguruan tinggi, dan sejauh ini (waktu itu)  sudah terbentuk 18 dari 35 target PPIDS di seluruh Indonesia.

Pada bagian lain kuliah umumnya, Hasanuddin mengemukakan jumlah pulau di Bangka Belitung yang telah dibakukan BIG hingga tahun 2012 sebanyak 468 pulau. Lalu, lima tahun kemudian (2017), BIG telah melakukan survei validasi dan verifikasi pulau.

“Jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebanyak 87 pulau,” ujar Hasanuddin, yang menambahkan Indonesia menargetkan 85 peta tematik dalam konteks Kebijakan Satu Peta (KSP) yang berakhir tahun 2019.

Ia juga mendorong UBB untuk membuat program studi atau strata D1 dan D3 yang mencetak alumni berprofesi sebagai surveyor geospasial.

“Perlu dicatat, profesi surveyor adalah salah satu profesi yang bebas mencari kerja di semua negara ASEAN, atau Komunitas Ekonomi ASEAN. Jangan sampai karena keterbatasan  tersedia tenaga surveyor,  untuk Bangka Belitung dan daerah lainnya di Indonesia,  surveyornya berasal dari negara jiran,” ujar Hasanuddin.

Kapasitas 500 Terrabyte

Prof  Agus Hartoko  mengemukakan  geoportal dan PPIDS UBB  mampu secara detil menganalisis  banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di Provinsi Kepulauan Babel.

“Dengan kapasitas 500 terrabyte, semua peralatan   yang diberikan Badan Informasi Geospasial,  BIG,  kepada  UBB per Agusutus 2017 itu,  saya nilai   andal dalam membangun Basis Data Spasial,  termasuk secara detil menganalisis banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di daerah ini,” tukas Agus Hartoko medio Maret 2018.

Sebagai pakar geospasial yang sudah 25 tahun berkutat di bidang ini, Agus Hartoko  menegaskan  Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional  (JIGN)  memiliki  nilai dan fungsi  strategis dalam kerangka  memadukan dan mempercepat pembangunan di negara ini.

“Dengan adanya KSP dan JIGN maka   semua sektor akan menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama. Faedahnya banyak sekali. Selain memudahkan sisi perencanaan,  semua sektor pun dapat dengan mudah  dipadukan. Sehingga tak ada lagi antar sektor yang tumpang tindih,” ujar  Guru Besar Bidang Kelautan ini.

KSP merupakan arahan langsung Presiden RI Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000. 

KSP merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kehadiran peta ini bisa mencegah pembangunan infrastruktur di Indonesia berbenturan atau 'tabrakan'.

Prof Agus mengemukakan seluruh simpul jaringan di provinsi diminta untuk menampilkan minimal tiga tema Informasi Geospasial Tematik (IGT), yaitu batas wilayah, data tata ruang dan peta kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) --  bagi provinsi yang memiliki masyarakat kawasan hukum adat.  

Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional  (JIGN) dimaksudkan agar semua sektor menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama, sehingga semua sektor dapat dipadukan.

“KSP dan JIGN  pada hakikatnya untuk  memudahkan koordinasi dan  efisiensi.   Bahwa ada multi sektoral,  hal itu  akan berada  dalam satu sistem perencanaan terpadu. Sebagai contoh penentuan pembangunan waduk dan  irigasi  dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta  pembangunan sawah  di bawah  Kementerian Pertanian  dan  pembangunan tambak   harus terintegrasi,” tukas Agus Hartoko.

Ketua PPIDS UBB Wahri Sunanda mengemukakan pihaknya akan segera menghubungi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah sebelumnya jalinan kerjasama itu telah diwujudkan  oleh Prof Agus Hartoko.

“Selain itu kita pun akan menggelarsejumlah pelatihan guna mendukung akselerasi tugas –tugas yang diemban PPIDS UBB,” tukas Wahri (Eddy Jajang Jaya Atmaja)


Topik

Kampus_Terpadu_UBB
. ayar