"Senjata api bila tidak digunakan secara benar akan menimbulkan arogansi dan jadi gagah-gagahan dan pemberian senjata api kepada pihak yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang benar mengenai penggunaan senjata tersebut rentan disalahgunakan. Bahkan menimbulkan ketidaktertiban di masyarakat serta harus melakukan kajian lebih dalam lagi, karena aspek-aspek senjata itu sesuatu yang harus kita matangkan secara benar-benar dan memerlukan konsultasi dengan kepolisian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2010 merupakan tindak lanjut dari Permendagri No 35 tahun 2005 seakan menjadi polemik yang menjadi buah bibir sekarang ini. Berbagai media baik media massa, media elektronik baik lokal maupun nasional seakan tidak habis-habisnya memberitakan Pro dan Kontra keluarnya Permendagri ini. Suatu peraturan dimana Satpol PP boleh dipersenjatai."

Padahal menurut Permendagri No. 35 tahun 2005, Satpol PP sebenarnya sudah dipersenjatai bahkan dengan peluru tajam tetapi Permendagri No. 35 tahun 2005 ini dianggap bertentangan dengan dengan UU yang ada diatasnya. Permendagri tersebut ternyata bertentangan dengan UU nomor 2 tahun 2002, tentang kepolisian. Dimana dalam UU itu disebutkan, yang boleh dipersenjatai hanyalah kepolisian. Bahkan, Tentara pun hanya dapat menggunakan senjata pada saat pertempuran saja.Jadi disini jelas Permendagri No. 26 tahun 2010 ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri No. 35 tahun 2010. Memang secara Undang-Undang yang berlaku tidaklah melanggar bila Satpol PP dipersenjatai untuk kepentingan tugas. Tetapi yang menjadi persoalan, sudah tepatkah Satpol PP dipersenjatai untuk sekarang ini ataukah sudah urgent sehingga Satpol PP harus dipersenjatai segera mungkin?.

Menurut Soerjono Soekanto, derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa : "Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup". Dalam ilmu sosial, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum. Bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar- benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis. Secara umum proses penegakan hukum (enforcement of law) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi.

Masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan masalah dalam pembangunan, atau merupakan masalah yang ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Menurut Erwiza Erman, bahwa mengkaji penyebab kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah yang terdapat dalam pembangunan. Sebenarnya yang menjadi problem adalah banyaknya Perda yang belum bisa diterapkan dimasyarakat sehingga keberadaan Satpol PP diperlukan. Padahal sekarang ini pihak TNI/Polri sudah memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat dan bahkan mengurangi yang namanya senjata kecuali untuk bagian-bagian tertentu. Sebelum Permendagri ini diterapkan hendaknya Komisi II DPR RI berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Menteri Dalam Negeri serta pihak TNI/Polri dalam hal ini karenabagaimanapun hal ini akan berhubungan erat dengan yang namanya pendanaan APBN/APBD yang besar dan sudah tepat gunakah cost dana yang diperuntukkan itu bahkan sangat tidak mungkin nantinya akan terjadinya penyalahgunaan kepemilikan di lapangan antara Satpol PP dengan aparat TNI/Polri. Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan juga perlu memperhatikan sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu sendiri yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dalam konteks materi muatan yang sama yakni senjata api.

Sudah tepatkah Satpol PP dipersenjatai?. Berkaca dari berbagai kasus yang melibatkan Satpol PP versus masyarakat. Secara logika, Polisi layak dibekali senjata api karena memang tugasnya menghadapi kejahatan atau melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan, artinya musuhnya memang orang-orang jahat. Sedangkan Satpol PP musuhnya adalah para pelanggar peraturan daerah yang notabene terdiri dari pedagang kaki lima, gelandangan, pengemis yang punya niat mencari nafkah atau pihak lain, sering kali terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak Pedagang Kaki Lima dan kasus-kasus besar seperti peristiwa Tanjung Priok dengan akan dibongkarnya Makam Mbah Priok serta kasus-kasus lainnya yang berakibat banyaknya korban tewas dan terluka serta banyaknya aset publik yang rusak dan Negara dirugikan dalam skala besar. Padahal kita semua mengetahui bahwa salah satu tugas Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta mengayomi dan lebih dekat dengan masyarakat tanpa harus dipersenjatai. Satpol PP merupakan aparat sipil dari Pemerintah Daerah.

Apakah dalam penegakan Perda dan mengayomi masyarakat haruskah Satpol PP dipersenjatai? Bila Satpol PP dipersenjatai hendaknya dikaji lebih matang lagi dalam hal pemberian izin sehingga anggota Satpol PP yang dipersenjatai haruslah melalui proses uji kelayakan terlebih dahulu melalui serangkaian tes seperti tes psikologis atau tes lainnya, serta harus mendapatkan ijin dari pihak kepolisian. sehingga betul-betul layak dan pantas. Memang dalam Peraturan Mendagri pasal 2 dan pasal 3 yang mengatur jenis dan pengguna senjata tersebut. Adapun Satpol PP akan dipersenjatai dengan senjata yang berisi peluru gas air mata dan senjata kejut atau senjata untuk membubarkan kerumunan massa. Tetapi dengan dipersenjatainya Satpol PP bisa saja nantinya akan menimbulkan arogansi yang berlebihan dalam penegakan Perda atau mungkin penjadi pasukan "anti huru hara" yang akan dapat merugikan masyarakat atau mungkin nantinya Satpol PP diberikan kewenangan untuk memegang senjata api, maka keberadaan Satpol PP itu akan semakin dimanfaatkan oleh para kepala daerah, baik untuk kepentingan Pilkada maupun untuk melakukan penggusuran..

Tentu hal tersebut sangat tidak kita harapkan. Boleh saja Satpol PP dipersenjatai tetapi harus jelas batasan-batasannya, peruntukannya bisa saja hanya untuk bagian-bagian tertentu seperti Kepala Satpol PP atau bagian lain yang diberi kewenangan serta daerah-daerah yang dirasa sangat perlu membutuhkan Satpol PP nya memang senjata karena bagaimanapun tingkat ketertiban dan keamanan setiap daerah berbeda-beda. Yang terpenting sangatlah perlu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam hal ijin sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hendaknya Pemerintah Pusat menunda atau dikaji ulang/disempurnakan terlebih dahulu peruntukan senjata untuk Satpol PP atau Permendagri nomor 26 tahun 2010 ini segera dicabut karena masalah mengenai permasalahan kekerasan harus segera diminimalisir atau dihapuskan karena dirasa kurang tepat sasaran untuk sekarang ini apalagi untuk daerah-daerah tertentu bisa diselesaikan secara persuasif dalam hal ketertiban serta kesadaran masyarakat juga tinggi serta melanggar dan bertentangan dengan prinsip dan semangat reformasi. Karena dalam hal pengamanan dan ketertiban Negara cukup pihak TNI/Polri saja yang dipersenjatai dan pemberian senjata api kepada institusi tidak cukup dengan Permendagri, tetapi harus di bawah payung hukum undang-undang dan untuk Satpol PP dipersenjatai hendaknya lebih dikaji kembali..

---

Written By : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
Dosen, Kriminolog, Peneliti
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung

---

---