Jika selama ini orang kebanyakan selalu menganggap birokrasi sebagai institusi yang paling solid, maka alunan politik kini cenderung menghempas birokrasi dalam persimpangan yang sudah cair dan mudah masuk angin.

Setidaknya ribut-ribut antara Sekda Pangkapinang dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Pangkalpinang menjadi salah satu fenomena riil bahwa birokrasi tidak lagi dapat dipandang sebagai unit yang kuat dan ajeg.
Istilah mosi tidak percaya sesungguhnya lebih menjadi hak para anggota sebuah institusi yang memiliki ketua dengan posisi hak dan kewajiban yang setaraf dengan anggota lainnya.

Dalam situasi dimana mosi tidak percaya dapat diterbitkan, seorang pimpinan yang akan dikenai mosi sejatinya hanyalah seorang juru bicara. Fungsi koordinatif, demikianlah kira-kira.

Institusi semacam legislatif, organisasi profesi, dan atau partai politik adalah institusi-institusi yang jamak mengenal istilah mosi tidak percaya. Namun tidak demikian dengan institusi yang bersifat hirarkis dan proseduralis semisal institusi kepolisisan dan birokrasi. Maka tidak terhindarkan kesan 'langka' dalam konflik Sekda Pangkalpinang dengan beberapa kepala dinasnya yang akhirnya berujung pada kepolisian.

Birokrasi idealnya memiliki struktur yang rapi, tata hubungan yang hirarkis, dan penuh dengan nuansa bapakisme yang ditandai dengan hubungan patronclient. Warisan birokrasi patrimonialisme Belanda dalam system birokrasi kolonialisme memberi keuntungan besar bagi bentuk birokrasi dewasa ini, berupa komando yang teratur dan sistem relasi yang tertib. Sampai pada batas ini, birokrasi dipandang sebagai institusi yang solid dengan garis hubungan yang jelas antara batasan dan bawahan.

Sistem like and dislike yang coba dihapus belakangan ini melalui berbagai aturan reformasi birokrasi tidaklah mengalahkan perlunya sebuah unit yang kuat dan tidak mudah goyah. Tidak mengherankan, ditengah berbagai penetrasi kepentingan politik dalam system pemerintahan kita oleh partai politik dan jabatan politis kepala daerah, birokrasi menjadi satu-satunya sandaran masyarakat untuk tetap mempertahankan netralitas pemerintah.

Politisasi birokrasi yang belakangan marak bermunculan menandakan bahwa birokrasi kita semakin rapuh dan lembek. Minimal system kendali netralitasnya sudah dikooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Tiga Faktor

Dalam kasus 'asumsi' pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan dalam elit birokrasi Pemkot Pangkalpinang, mengemuka beberapa hal penting.

Pertama, Sekda yang memegang jabatan birokratis tertinggi dalam sistem pemerintahan kota tidak mampu menjalin komunikasi harmonis dengan para bawahannya. Upaya untuk mengumpulkan tanda tangan mosi tidak percaya kepada Sekda memang patut dicurigai bernuansa politis, namun setidaknya Sekda dalam hal ini telah menciptakan jurang komunikasi yang tersadari atau tidak telah membentang. Sebagai pemimpin birokrasi, Sekda setidaknya tidak tercitrakan berwibawa, berkuasa, dan kuat. Jika tiga citra tersebut tidak hadir, sulit membayangkan pada birokrat dibawahnnya akan menaruh segan, apalagi takut. Dalam hal ini, ada figur yang absen dalam sistem birokrasi kota.

Kedua, para kepala dinas jelas memiliki agenda politis. Tidak mungkin seorang bawahan bisa mencoba menggulingkan atasannya sendiri jika tidak memiliki motif-motif politik tertentu. Saya, kira jika sekedar kinerja , mestinya seorang kepala dinas dapat langsung berkomunikasi dengan Sekda. Apalagi dalam sistem kepangkatan kepegawaian, seorang Sekda memiliki peran yang cukup penting. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah siapa aktor intelektual dibelakang para kepala dinas tersebut bekerja tanpa dukungan politis yang kuat?

Ketiga, dimana peran seorang walikota dalam kasus ini? Baik Sekda maupun kepala dinas, sama-sama bawahan walikota. Sekda maupun kepala dinas dapat sama-sama dibangku panjangkan oleh walikota jika berkenan.

Mencuatnya kasus ini bisa menguatkan tiga dugaan yakni, (1) Walikota sengaja membiarkan bawahannya saling berkonflik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan politis dibalik itu. (2) Walikota memang sudah tidak lagi mengurusi para pembantunya karena lebih sibuk mempersiapkan diri menghadapi Pilgub yang konon kabar akan dijajakinya. (3) Wakil Walikota tidak berfungsi atau setidaknya kurang difungsikan dibalik berbagai urusan birokrasi.

Hentikan Konflik

Fenomena kepala dinas berusaha mengkudeta Sekda saya kira tidak bisa diterima dengan nalar, namun bagaimanapun Sekda pun patut mematut diri mengenai performanya selama ini. Jelas terlihat bahwa ada mata rantai hirarkisitas yang hilang yang bisa saja dipengaruhi dengan kuat oleh absennya figur Walikota, Wakil Walikota dan Sekda.

Sebagai seorang atasan, tindakan Sekda melapor ke polisi untuk sebuah usaha mosi nampak juga tidak arif dan terkesan terburu-buru. karena sekalipun mosi bergulir, keputusan tetap ada di Walikota. Mosi, sebagaimana kita pahami bersama tidaklah sebuah dekrit dengan implikasi yang bersifat langsung.

Pilgub dan Pilwako memang sudah dekat, namun patut dicatat bahwa mereka yang berkonflik adalah abdi Negara yang seharusnya tidak bersengketa untuk kepentingan mereka. Bagaimanapun mereka digaji dari dana masyarakat yang seharusnya tidak melupakan tugas utama mereka sebagai abdi masyarakat. Dan birokrasi adalah institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir kita atas segala bentuk politisasi kepentingan publik.

New Analysis Bangka Pos, 10 September 2011
Ditulis Oleh : Ibrahim
Dosen FISIP UBB (Sedang studi Doktoral di Ilmu Politik UGM)

---

---