Politisasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang terus berlanjut. Setelah sekda dan beberapa kepala dinas saling lapor ke kepolisian, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa konflik mulai bergeser dari sekda vis a vis dengan Walikota Pangkalpinang. Benarlah asumsi saya pada news analysis Bangka Pos (10/9) bahwa pada dasarnya ada mata rantai yang tersambung antara kepala dinas dengan walikota. Karena tanpa ada mata rantai tersambung tersebut, mustahil membayangkan ada kepala dinas yang berani melakukan gerakan menentang sekda.

Kini, persoalan sudah bergeser jauh ke ruang yang tak terprediksi. Masuk dalam ruang keluarga, masuk ke ruang hukum yang lebih luas, dan lebih parah lagi kemudian masuk dalam ruang-ruang politis.

Sekarang, dugaan saya persoalan ini sudah bergeser dari substansi awal, yakni disharmonisasi relasi antara sekda dan kepala dinas. Sekarang persoalan mendesak jauh ke ruang-ruang politik yang lebih luas, yakni Pilgub dan Pilwako.

Tiga Pengandaian

Jika saja Zulkarnain Karim tidak berniat, bersiap, dan bergerak untuk kepentingan Pemilihan Gubernur 2012 mendatang, maka mungkin tidak akan ada kekosongan figur di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang. Sekalipun saya sangat percaya dengan kepiawaian manajemen waktu beliau, namun sungguh tidak akan optimal bekerja untuk warga kota di sela-sela waktu berkunjung ke daerah-daerah pelosok di seantero Pulau Bangka. Maka krisis figur walikota lantaran volume kerja yang terbagi membuat celah-celah konflik tersebut tidak terpantau.

Jika saja Zulkarnain Karim tidak punya agenda untuk Pilwako tahun 2013 mendatang, mungkin ia tidak perlu menganggap Hardi sebagai sosok yang harus "diungsikan". Setidaknya kita sekarang menjadi tahu bahwa ada disharmoni antara Zulkarnain Karim dengan Hardi dalam kapasitas sebagai pejabat. Zulkarnain menguasai kota sebagai pejabat politik dan Hardi menguasai birokrasi sebagai pejabat karir. Dalam hal ini, jelas ada muatan politis yang kencang antara kasus ini dengan prediksi figuritas 2013 mendatang. Bagaimanapun Hardi sudah santer dikabarkan akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam Pilwako. Memang masih sumir untuk ditakar sejauhmana kepentingan Zulkarnain dalam Pilwako yang masih jauh itu, namun kok tidak bisa dihindari asumsi bahwa beliau nampak khawatir dengan fenomena Hardi.

Jika saja Zulkarnain Karim tidak santer terlihat mempersiapkan diri menyongsong Pilgub, mungkin saja persoalan ini akan segera terlokalisir. Namun kepentingan yang lebih luas telah bermain. Hardi dalam hal ini jelas tidak lagi sebatas merepresentasi kepentingan pure dirinya, namun sudah mulai menampakkan bayangan-bayangan kepentingan dibelakangnya. Kasus ini akan menjadi pintu masuk bagi upaya kampanye hitam sosok Zulkarnain. Sebaliknya, perhatian banyak orang terhadap kasus ini jelas akan membuat popularitas Zulkarnain meningkat. Minimal namanya menjadi fokus utama. Orang-orang yang semula tidak mengenalnya, mungkin sekarang perlahan bergumam: "oh aok ok, die ni Walikota Pangkalpinang".

Potensi Konflik Horizontal

Sekarang apa yang akan terjadi?
Pertama, potensi konflik horizontal akan segera muncul. Kelompok-kelompok kekuatan akan bermunculan dan masing-masing akan segera memberi tekanan. Jika kemarin kita melihat ada sekelompok kecil PNS yang melakukan demo di DPRD untuk memberikan dukungan terhadap Hardi, maka segera akan muncul kelompok lain yang juga akan memberikan tekanan berlawanan yang arahnya mendukung Zulkarnain.

Dalam situasi demikian, maka potensi konflik horizontal akan segera bermunculan. Kedua belah pihak harus hati-hati karena satu sama lain sama-sama punya pendukung kuat. Jika tiap organ bersikukuh untuk menggunakan kelompok penekan sebagai alat, maka yang akan terjadi adalah munculnya potensi konflik di masyarakat. Sementara itu, Kepolisian juga harus berhati-hati dalam menangani kasus ini agar tidak semakin melebar dan merenggut kepentingan apa saja yang awalnya tidak terkait.

Kedua, kasus yang kini masuk ke ranah hukum diprediksi berlanjut ke persidangan dan akan melibatkan debat-debat berkepanjangan. Perdebatan akan berputar kesana-kemari : berselancar sekaput ancup (Kesana-kemari - red), dan berpotensi membuat kita semakin bingung dan kesal. Pada akhirnya, kepentingan yang lebih besar akan terabaikan, yaitu pelayanan publik. Ketika elit semakin seru berseteru, maka rakyat kecil-lah yang akan menjadi korban.

Ketiga, jika kasus ini berlanjut terus, maka tiap pihak, baik pihak Zulkarnain maupun Hardi sama-sama akan merugi. Kasus ini akan menjadi catatan penting bagi masyarakat betapa satu sama lain sama-sama tidak dewasa, sama-sama berkutat mempertahankan ego, dan sama-sama tidak bervisi sebagai seorang negarawan. Dan jika terus berlanjut, maka pihak ketigalah yang akan mendulang untung di tengah-tengah mereka. Boleh jadi keduanya akan sama-sama kecewa: di Pilgub dan di Pilwako!

Dimuat di Bangka Pos Edisi Jumat,23 September 2011

---

Penulis : Ibrahim
Dosen FISIP UBB
Sedang Menjadi Visiting Scholar
Di School of Political Science and International Studies
The University of Queensland-Australia

---

---