Pernyataan mang Gani soal deal jual beli kereta politik ini mempertegas dua hal. Pertama, informasi ini mempertajam klausul bahwa partai politik selalu menjadikan Pilkada sebagai instrument ekonomi.

Tidak ada yang gratis dan ini sangat manusiawi. Kalangan partai politik berjuang mati-matian untuk memperoleh suara saat Pemilu dan berharap mendapatkan suntikan dana sebagai ganti atau stok untuk hajatan politik berikutnya.

Kedua, ribut-ribut soal ini menandakan bahwa mang Gani belumlah dewasa dalam berpolitik. Nampak dengan jelas bahwa ketidakmampuan mang Gani menjaga komitmen partai politik yang akan berkoalisi menandaskan kemampuannya yang relatif tidak taktis.

Ketika gagal membangun koalisi, lalu mang Gani mengumbar deal awal yang tidak kuat tersebut. Politisi yang sejati adalah politisi yang siap menanggung risiko terburuk.

Hemat saya tidak arif bagi mang Gani untuk meluaskan wacana ini karena justru merugikan citra dia di dunia politik. Bagaimanapun sosialisasi dia selama ini sudah cukup bagus dan menjadi modal politik untuk agenda politik lainnya.kejadian ini akan mengucilkan dirinya dari arena politik.

Bahwa partai politik yang sudah menyatakan dukungan diawal dan kemudian berubah, ini adalah "khittah" partai politik, satu detik waktu sangat menentukan. Sampai eksekusi terakhir semua masih bisa berubah.

Bagaimana dengan partai politik lain? Menurut saya, semua melakukan hal yang sama. Intinya, sewa kereta menjadi sebuah kebutuhan. Jangan memungkiri logika ini.

Begitu juga dengan partai besar namun hanya menjadi pendukung. Yang lain semua nyaris menduetkan kandidat dari kader masing-masing. Apakah ada uang mahar? Jelas ada, berapapun besar kecilnya. Mereka jelas tidak akan mengakui karena ini soal citra partai.

Nah, menurut saya ini hanya masalah istilah. Biaya sewa kereta, biaya pencalonan, dan apapun itu substansinya tidak berubah, yakni adanya uang yang harus dikeluarkan oleh kandidat.

Selama mekanisme demokrasi masih mensyaratkan partai politik sebagai pintu utama pencalonan, politik uang dalam kandidasi tidak akan hilang. Celakanya, absennya figure tokoh dalam sebuah partai politik menyebabkan celah ini semakin lebar.

Seleksi politik demikian masih mengandaikan bahwa kandidasi identik dengan akumulasi modal. Pemilih harus berani menjatuhkan sanksi politis bagi partai yang terendus membarter harga diri partai dengan imbalan uang. Eksekusinya adalah pada Pemilu mendatang.

New Analysis Bangka Pos, Rabu (30/11/2011).

---

Penulis : Ibrahim Bintang (Pemerhati Politik dari UBB)

---

---