Awas! Jangan Mainkan Harga Pupuk Subsidi

FOTO BERSAMA --   Mahasiswa Program Studi (Prodi) Agribisnis, dosen dan Kaprodi Agribsinis,  berfoto bersama Kasdim 0413 Bangka Mayor Inf Agung Widi Palupi,  Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Babel Ir Toni HA Batubara, usai seminar ketahanan pangan  di Ruang Agri I Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi UBB, Jumat kemarin. 

 

MERAWANG, UBB --   Peluang  spekulan pupuk untuk mendapatkan marjin  begitu  besar dari  selisih  harga di tingkat penyalur ke petani, kini tertutup rapat-rapat.  Menyusul pemerintah telah menetapkan harga pupuk subsidi separuh dari harga komersial,  yang dapat diperoleh petani bila telah membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Benar, dan  bahkan ketika membawa pupuk subsidi  dari penyalur ke gudang petani, di lini empat, dikawal oleh Bapak-bapak dari TNI!,” ujar  Ir Toni HA Batubara SE MT, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Bangka Belitung di Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi (FP2B) Universitas Bangka Belitung (UBB), Jumat (07/04/2017) pagi.

Tampil sebagai pembicara bersama Dandim 0413 Bangka  Letkol Inf Daniel SP Lumbanraja, yang diwakili Kasdim Mayor Inf Agung Widi Palupi,  Toni menjelaskan pemerintah sangat serius dalam mewujudkan ketahanan pangan di seluruh pesolok Tanah Air.  Untuk itu lini-lini distribusi pupuk, berikut pemantauan harganya, diawasi secara ekstra ketat.

“Monitoring dan pengawasan itu sangat penting.   Bayangkan saja, di tingkat penyalur,  harga pupuk urea yang disubsidi itu  Rp 1.800 per kilogram, sementara di luaran sekitar Rp 5.000-an.  Selisih atau ‘spread’-nya begitu besar, ya sekitar Rp 3.500 per kilo.  Bila ada yang nakal ‘kan besar sekali untungnya,” ujar Toni dalam seminar bertajuk “Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dan Usahatani Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai)”,  yang digelar Program Studi Agribisnis FP2B.

Toni mengingatkan siapapun untuk tidak mencoba-coba ‘bermain’ di lini harga pupuk subsidi.  Di samping pengawasannya ketat dan melibatkan aparat keamanan,   ancaman hukuman yang diberikan bagi tersangka sangat berat.

“Petani sekalipun,  untuk mendapatkan pupuk subisidi harus membuat RDKK yang ditandatangani penyuluh pertanian.  RDKK itu pun kemudian  harus dibawa ke penyalur. Perihal pengantaran pupuk ke lini empat,  gudang petani,  dikawal aparat keamanan,” ujar Toni.

Dijelaskan, ada lima jenis pupuk subsidi, antara lain urea, SP36 dan ZA.  Semua pupuk  subsidi itu didistribusi secara bertingkat;  mulai dari produsen (Pupuk Pusri dan Petrokimia-Gersik), distributor hingga ke  penyalur.  

“Distribusi pupuk subsidi itu sangat ketat.  Kebocoran,  atau ‘permainan’ dalam distribusinya,  tak Cuma  merugikan petani saja, tapi negara pun rugi.  Sebab  pemerintah telah mengeluarkan biaya subsidi sebesar Rp 3.500 untuk setiap  satu kilogram pupuk subsidi itu!,” tukas alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri)-Palembang itu.

Dikemukakan, Pemprov Babel beserta pemkab di daerah ini serius melaksanakan program ketahanan pangan,  di antaranya melalui pencetakan sawah ribuan hektar.   Akan tetapi dari sisi produktivitasnya, menurut Toni masih tergolong kecil bila dibanding provinsi lain.

“Sawah kita itu kebayakan tidak ada irigasi; hanya mengandalkan tadah hujan.  Maka, ke depan, kita bersinergi dengan dinas PU (Pekerjaan Umum).  Bila mereka membuat irigasi, kita (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) telah sepakat untuk memilih lokasi di dekat pencetakan sawah.  Sehingga  aliran air sawah kita berasal dari irigasi.  Sekarang ‘kan  sawah kebanyakan (mengandalkan air) tadah hujan,” ulas Toni Batubara.

Produktivitas rendah dalam menghasilkan padi itu ia contohkan ketika Panen Raya Padi di Rias, Toboali, belum lama ini. Dilihat dari ‘ubinan’ yang dilakukan  -- di areal sawah seluas 1.208 hektar -- , dihasilkan  7 ton gabah per hektar.

“Produktivitasnya masih rendah, karena rendeman sekitar 85 persen untuk menjadi gabah kering giling, dan kalua jadi beras sekitar 62,5 persen.  Artinya, dari produksi 7 ton gabah per hektar itu nanti akan menjadi beras sekitar 4,5 ton,” ujar Toni.

Kendati terkategori masih  rendah  produktivitasnya, menurut Toni,  usaha persawahan yang menghasilkan beras itu di Babel, masih layak bisnis atau menguntungkan.

“Walau setiap hektar sawah kita baru bisa  menghasilkan 4,5 ton beras, tapi kalua dikalikan dengan harga beras di Bangka ini rata-rata Rp 10.000 per kilogram, petani kita masih untung besar,” ujar Toni seraya menambahkan biaya  yang dikeluarkan petani padi hingga panen sekitar Rp3-Rp 5 juta.

“Bayangkan, hanya dalam tempo tiga bulan saja (mengusahakan sawah), petani mampu  memperoleh uang sekitar  Rp 40 juta per hektarnya.  Besar ‘kan,” tukas Toni.

Mantan Ketua KNPI Belitung itu mengemukakan,  beras  yang diproduksi  dalam waktu singkat langsung terserap di pasar Bangka Belitung.

“Permintaan atau konsumsi beras local lebih besar ketimbang produksinya.  Lagi pula petani lebih suka menjual ke pasar langsung ketimbang ke Bulog.  Mengapa?  Karena Bulog membeli beras dari petani sekitar Rp 7.300 per kilogram, sementara harga beras di pasar local Rp 10.000 per kilo.  Jadi petani kita lebih suka menjual beras mereka ke pasar,” kata Toni (Eddy Jajang Jaya Atmaja

 

 
Universitas Bangka Belitung
Dikembangkan oleh BAPSI| Universitas Bangka Belitung.