Dialog Publik DPD RI - FH UBB “Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1954”

DIALOG PUBLIK - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan kegiatan dialog publik yang menghadirkan empat narasumber,  bertempat diruang vidio conference (vicon) FH Gedung Babel II Kampus Terpadu UBB Balunijuk.

MERAWANG, UBB - Dialog publik ini merupakan bagian dari agenda bulanan kalender akademik FH UBB, dimana setiap bulannya sudah beberapakali menyelenggarakan kuliah umum atau kegiatan yang serupa. Ini adalah bentuk kogrit dan komitmen Dekan bersama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pengembangan wawasan akademisi dilingkungan FH, serta dapat melebarkan sayap dengan menjalin kerjasama diberbagai pihak (Pemerintah, swasta dan institusi/lembaga lainnya) sesuai dengan kajian ilmu masing-masing. Kali ini FH UBB menyelenggarakan dialog publik berkerjasama dengan DPD RI, bertempat diruang vidio conference (vicon) FH Gedung Babel II Kampus Terpadu UBB Balunijuk, selasa (9/5/2017) pagi.

Dialog publik menghadirkan empat narasumber antara lain anggota DPD RI Bahar Buasan ST MSM MSc,  Dosen Universitas Pertahanan (UP) Jakarta Dr H Fauzi Bahar MSi, Kepala Bidang Pelayanan Hukum/PPNS Kanwil. Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung I.C. SIREGAR SH MAP, dan Dosen FH UBB Dr Dwi Haryadi SH MH, dengan tema yang diangkat adalah “Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kegiatan ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan DPD, salah satunya fungsi dan wewenang DPD dalam keikut sertaannya dalam pembahasan kebijakan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu rumusan dengan pemetaan aspirasi masyarakat terhadap isu, dalam usul amandemen UUD 1945, serta mendukung prominen ahli maupun akademisi dan stakeholders daerah, terhadap usul amandemen UUD NRI 1945.

Dialog ini menghadirkan peserta dari perawakilan akademisi yang ada di setiap Fakultas dilingkungan UBB, unsur Pemerintah Daerah, Pakar Hukum dari Kanwil. Hukum dan HAM Babel, elemen kemasyarakatan serta insan perss. Kegiatan ini juga disiarkan secara Live Streaming melaui “Video Conference” yang ada di setiap Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi se Indonesia yang memiliki laboraturium vicom.

Dalam sambutan Rektor UBB DR Ir Muh Yusuf MSi di sela-sela membuka acara dialog publik yang mengangkat tema persoalan sistem ketatanegaraan "perubahan atau amandemen UUD'45 merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan di indonesia". Tujuan amandemen UUD'45 menurutnya tak lain guna menata sistem pemerintahan yang lebih baik lagi di negara Indonesia. Ia juga menerangkan perubahan atau amandemen UUD'45 sebelumnya telah pernah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali dan telah disepakati, namun tidak mengubah isi pembukaan UUD'45 tersebut.

Bahar Buasan, perwakilan BPKK DPD RI yang membuka secara langsung dialog tersebut mengatakan, kehadiran DPD RI sebagaimana amanat UUD tahun 1945, menjadi aktualisasi peran daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan di tingkat Nasional. Ia juga mengungkapkan dalam praktiknya, DPD RI tidak diberi kewenangan legislasi meski dalam bentuk yang paling sederhana. Fungsi-fungsi utama DPD RI yaitu legislatif, pengawasan dan anggaran  hanya sebagai simbol, “tapi kenyataannya DPD RI hanya sebagai pengawas saja, ibarat buaya gigi ompung”, ungkapnya. Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, DPD RI harus terus bekerja dan berjuang meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan fungsinya memenuhi harapan masyarakat di daerah, tentunya melalui usulan amandemen UUD NRI 1945.

Dialog publik yang dimoderator oleh Rio Armanda Agustian SH MH dengan paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber memberikan suasana hangat, dimana kajian materi dan dialog yang disampaikan perlunya perubahan atau amademen UUD NRI 1945 agar perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif DPD RI terhadap fungsi dan wewenang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran DPD RI selama ini belum berjalan seimbang dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah serta merumuskan kebijakan nasional, guna mengoptimalisasi fungsi dan perannya, DPD RI menjaring aspirasi untuk melakukan amandemen kelima atas UUD NRI 1945. 

Memperbaiki sistem ketatanegaraan melalui UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 menjadi kebutuhan, terutama DPD RI agar mempunyai wewenang lebih karena selama ini seakan-akan hanya menjadi aksesoris DPR RI. Penguatan lembaga DPD RI sangat urgen untuk dilakukan dalam penataan sistem ketatanegaaan Indonesia, serta perbaikan dan penguatan internal DPD RI perlu dilakukan, dengan tujuan untuk memperbaiki eksistensi dan kinerja DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah untuk lebih baik lagi kedepannya. (Ags/Humas)

 
Universitas Bangka Belitung
Dikembangkan oleh BAPSI| Universitas Bangka Belitung.