Kuliah Umum BPKP di FH , Membangun Sinergi dengan UBB

MERAWANG (UBB) – Rektor, Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. berharap UBB selalu bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam setiap kegiatan, atau pembangunan di UBB agar terhindar dari pelanggaran dan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya di depan Kepala Perwakilan BPKP dan civitas akademika serta mahasiswa dalam kuliah umum oleh Fakultas Hukum pada Senin lalu (20/2) di ruang semu Mahkamah Konstitusi Fakultas Hukum (FH UBB) Gedung Babel II kampus terpadu Balunijuk Merawang.
 
Dalam kuliah dimaksud, Raden Suhartono selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan poin-poin penting seputar kehadiran BPKP, diantaranya BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selain itu, BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 
Sehingga berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Raden melanjutkan, sebagai internal auditor pemerintah BPKP terus berupaya mendorong mewujudkan akuntabilitas pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.
Berbagai pendekatan dalam konteks pengawasan intern telah dilakukan BPKP untuk mendukung hal ini. Salah satunya adalah BPKP bersinergi bersama Perguruan tinggi terhadap pengawasan keuangan dan pembangunan khususnya di Diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 
Selain Rektor dan perwakilan BPKP, hadir dalam kegiatan akademik bulanan tersebut antara lain Dekan Fakultas Hukum, Samsul Hadi, S.H.,M.H, Wadek FH, Sekjur FH, Kepala BAKK, serta Dosen dan perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UBB.
 
Dalam sambutan Rektor mengajak civitas dan mahasiswa UBB dapat memanfaatkan kesempatan ini utuk bertanya dan berdialog  interaktif dengan narasumber.
“Dalam suatu kegiatan atau pembangunan memang perlu kita memperoleh masukan dan konsultasi dengan BPKP sesuai dengan tupoksinya, supaya apa yang akan dilakukan itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan kuangan/anggaran negara termasuk APBD juga”, ujar beliau.
Hal senada disampaikan Samsul Hadi selaku Dekan FH yang berharap agar BPKP  dapat terus memberikan masukan dan menyelenggarakan  kegiatan sejenisnya. Beliau mengungkapkan agar kegiatan tetap berkelanjutan di kemudian hari serta dapat memberikan pencerahan kepada civitas akademika dan mahasiswa untuk persiapan akademik nantinya.
 
Kuliah umum diakhiri dengan sesi tanya jawab dari mahasiswa yang tampak antusias  melontarkan pertanyaannya. Menutupi acara, Raden Suhartono menghimbau para peserta untuk  mencegah korupsi sedini mungkin.
“Lakukan pengendalian, cegah niat korupsi, mulai dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil dan dari sekarang”, sarannya. (agus Susanto)

 

 
Universitas Bangka Belitung
Dikembangkan oleh BAPSI| Universitas Bangka Belitung.