Ombudsman RI Harap UBB Terapkan Birokrasi yang Terbuka

Balunijuk- UBB. Pelayanan publik masih bersifat manual lalu melahirkan birokrasi konvensional sehingga menjadi masalah dalam pemerintahan masa kini. Hal ini diungkapkan langsung oleh kepala Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D lewat Kuliah Umum Bersama yang disampaikannya di Aula Rektorat Kampus Terpadu UBB Balunijuk, Selasa lalu (25/7). Selain itu, Amzulian juga mendorong perlunya penguatan asas keterbukaan oleh setiap lembaga atau kementerian, tak terkecuali UBB sebagai universitas negeri satu-satunya di Bangka Belitung.

“ (perlu diakui) kurangnya asas keterbukaan dari negara ini, ini yang saya harapkan dari UBB (untuk dapat menerapkannya), “ tegas Amzulian kepada puluhan peserta kuliah umum yang sebagian besar adalah mahasiswa Fakultas Hukum UBB.

Lebih lanjut, Amzulian menjelaskan bahwa keterbukaan adalah faktor penting menciptakan penguatan birokrasi yang pada akhirnya akan melahirkan rasa percaya (trust) dari masyarakat (publik) kepada pemerintah itu sendiri. Amzulian menambahkan perlunya belajar kepada negara-negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Denmark, Islandia) yang terkenal dengan pelayanan publik terbersih dan terbaik di dunia.

Seperti dikutip dari UU No.37 Tahun 2008, Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah.

Kuliah Umum diatas bertujuan untuk mensosialisasikan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Digagas oleh Fakultas Hukum UBB, kegiatannya dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Fadillah Sabri, S.T, M.Eng. Selain mahasiswa Fakultas Hukum, kuliah dimaksud dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan FH, Dekan FE, dan Dekan FPPB, Kepala LPPM, serta Kepala Ombudsman Wilayah Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin, S.H beserta jajarannya.

Fadillah Sabri mengapresiasi kegiatan dimaksud serta berharap peran Ombudsman semakin dikenal oleh civitas akademika UBB.

“Sering mendengar tapi kurang dekat, mudah-mudahan dengan acara ini akan paham, dan mengetahui (ombudsman) tempat pelayanan publik “ ungkap Fadillah

Beliau berharap agar kuliah diatas mampu memberikan informasi mengenai fungsi dan peran ombudsman bagi institusi terutama UBB.

“Apa yang disampaikan, kita manfaatkan, mudah-mudahan memberikan kontribusi yang positif bagi UBB, “ harap Fadillah. Iks/Humas.

 

 
Universitas Bangka Belitung
Dikembangkan oleh BAPSI| Universitas Bangka Belitung.