Prof Hasanuddin: Indonesia Telah Keluarkan Kebijakan Satu Peta

PETA NKRI --  Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (kiri) selaku Warek II dan Ketua PPIDS UBB menerima peta NKRI dari Ketua BIG Prof Dr Hasanuddin (kanan) di Ruang Akustik UBB,  Selasa (25/07/2017) petang. Di tempat yang sama, Hasannudin memberikan kuliah umum bertema “Penguatan Sumberdaya Manusia Informasi  Geospasial Berbasis Kompetensi”.

MERAWANG, UBB --   Beberapa daerah di Indonesia diketahui memiliki tumpang tindih  penguasaan dan kepemilikan lahan.  Selain melahirkan  kerawanan konflik sosial,  antarpemilik dan instansi, tumpang tindih itu dinilai tidak produktif dan  praktis “menyumbat”  langkah-langkah dan upaya mempercepat pembangunan nasional.

“Kalimantan sebagai satu contoh.  Pulau itu paling banyak ditemukan kasus  tumpang tindih   penguasaan dan kepemilihan lahan.  Ini terjadi karena setiap instansi mengeluarkan izin dan peta lahan sesuai kewenangan masing-masing!,” ujar   Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Hasanuddin Z Abidin dalam kuliah umum “Penguatan Sumberdaya Manusia Informasi  Geospasial Berbasis Kompetensi”  di Ruang Akustik UBB, Selasa (25/07/2017).

Dalam kuliah umum yang dibuka resmi  Wakil Rektor II UBB Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc, --  yang  adalah  juga Ketua Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial (PPIDS)  UBB --,  Ketua BIG Hasanuddin mengemukakan, untuk mengatasi masalah tumpang tindih izin pengunaan lahan tersebut,  pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Satu Peta (KSP).

“Informasi geospasial diperlukan, baik  oleh instansi pemerintah  maupun  masyarakat di semua tingkatan, itu semua   untuk meningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional,” tukas Hasanuddin dalam kuliah umum yang dihadiri  pimpinan  dan staf UBB  serta  wakil mahasiswa dari lima fakultas di  UBB.

Kebijakan Satu Peta atau KSP itu menurut dosen ITB ini adalah  untuk membuat peta yang mengacu pada satu georeferensi, satu geostandard, satu geodatabase dan satu geocustodian,  pada tingkat akurasi skala peta  satu berbanding lima puluh ribu (1:50.000).

“Seluruh data nanti  masuk ke geoportal yang kita beri ‘tagline’: Connected Indonesia,  yang   kemudian kita bagikan kepada instansi.  Siapa saja yang memerluan data   bisa  mengakses, tentu setelah mendapat izin tingkat keperluanya,”  ujar Hasannudin.

Dalam kuliah umumnya ilmuan kelahiran Provinsi Aceh ini  menyebutkan sejumlah permasalahan penting yang terkait dengan informasi geospasial (IG) di Indonesia.  Seperti: peta tema yang sama diterbitkan lebih dari satu lembaga tanpa koordinasi; beberapa peta tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya   hasil analisis IG yang berbeda (contohnya jumlah pulau dan luas wilayah hutan); tumpang tindih lahan menggunakan izin (lisensi); IGD (informasi geospasial dasar) jarang digunakan sebagai dasar untuk membuat peta, dan citra satelit untuk wilayah yang sama dibeli oleh lebih dari satu lembaga.

Kebijakan Satu Peta telah digulirkan pada tahun 2016 dan akan berakhir tahun 2019.  Kegiatan KSP mencakup kompilasi (pengumpulan peta tematik oleh kementerian dan lembaga), integrasi (superimpose peta tematik di atas peta 1: 50.000) dan sinkronisasi (menyelesaikan isu terkait tumpang tindih peta).

“Sebanyak 19 kementerian dan lembaga terkait memiliki tanggungjawab atas terwujudnya 85  Informasi Geospasial Tematik atau IGT.  Artinya terdapat 85 peta tematik yang menjadi tanggungjawab kementerian dan lembaga untuk memenuhi KSP atau Kebijakan Satu Peta,” terang Hasannudin, menjelaskan “pe-er” (pekerjaan rumah)  membuat  peta tematik terbanyak atau 18 peta,  ada pada  Kementerian ESDM.

Dikemukakan, jadwal dan kawasan pelaksanaan KSP dalam rentang 2016 hingga 2019, dikerjakan secara bertahap.   Untuk Kalimantan (tahun 2016), Sumatera , Sulawesi dan Nusatenggara (2017), Jawa, Maluku  dan Irian Jaya (2018) . Tahun 2019 merupakan periode revisi dan penyempurnaan KSP.

“Dalam kaitan KSP, pengerjaan aspek-aspek teknis itu mudah.  Yang berat itu justeru sinkronisasi aspek-aspek non teknis,” ujar Hasannudin.

Mengenai tumpang tindih lahan dan penguasaan lahan, Hasannudin mengemukakan setidaknya ada tiga opsi yang akan dilakukan. Pertama, diamnesti (ditutup), kedua, siapa yang paling dulu memperoleh izin,  dan yang ketiga: ‘win-win solution’ dengan pengertian lahan dibagi kepada semua yang mengaku atau memiliki izin.

“Ini (tumpang tindih-red) merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi pemerintah.  Hal ini juga sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa pekerjaan yang diemban pemerintah itu sangat berat,” ujar Hasannudin.

Dalam kuliah umum itu Warek II Prof Dr Ir Agus Hartoko MS (selaku Ketua PPIDS) meneken dokumen kesediaan menerima aset pemerintah berupa server dan data spasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG).  Prof Agus juga menerima peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Ketua BIG Prog Hasannudin.

“Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial atau PPIDS itu adalah perpanjangan tangan BIG di daerah.  PPIDS itu ada di universitas. Sejauh ini dari target 34 PPIDS di seluruh Indonesia, sudah terkoneksi 18 PPIDS.  Satu diantaranya adalah PPIDS Universitas Bangka Belitung,” ujar Hasanuddin (Eddy Jajang Jaya Atmaja)

 

 
Universitas Bangka Belitung
Dikembangkan oleh BAPSI| Universitas Bangka Belitung.