UBB Mitra Pemrov Bikin Peta Tematik Geospasial

TEKEN DOKUMEN  -- Warek II UBB  Prof Dr Ir Agus Hartoko (yang sekaligus juga Ketua PPDIS UBB) menandatangani dokumen kesediaan menerima aset negara berupa server dan data basis geospasial yag dipercayai pemerintah (dalam hal ini BIG) kepada UBB.   Penandatanganan dokumen negara ini disaksikan Ketua BIG Prof Dr Hasanuddin (kanan).  

MERAWANG, UBB --   Universitas Bangka Belitung (UBB) kembali meraih prestasi.  Meskipun terkategori sebagai perguruan tinggi negeri baru atau PTNB,  pemerintah telah memberi   kepercayaan penuh kepada universitas ini  untuk mengoperasikan alat-alat geospasial  sekaligus  membuat peta geospasial di Bangka Belitung.  

Kepercayaan  pemerintah  itu ditandai dengan Wakil  Rektor II Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc,  selaku Ketua PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial), Selasa (25/07/2017) siang  meneken  kesediaan menerima aset pemerintah --  berupa  seperangkat server dan data  basis geospasial --  di Ruang Akustik UBB.

Penandatanganan dokumen pemerintah itu disaksikan Ketua Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Hasanuddin Z  Abidin,  sebelum ia memberikan kuliah umum bertema “Penguatan Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial Berbasis Kompetensi”, pejabat BIG dan unsur pimpinan UBB serta perwakilan mahasiswa dari lima fakultas di UBB.

“Mewakili UBB, saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada UBB,  meskipun usia UBB masih sangat muda.  Bagi UBB, kepercayaan ini boleh ditamsilkan sebagai lompatan milenial.  Sebab, kini dan  di masa  depan, utamanya,   kehadiran peta geospasial itu  sangat  penting dan strategis,” ujar Agus Hartoko.

BIG merupakan lembaga non kementerian,  namun berada di bawah pengawasan  langsung Presiden RI, memberi kepercayaan kepada UBB untuk membuat peta informasi geospasial tematik (IGT) guna mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) Indonesia.

“PPIDS UBB merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat peta geospasial tematik. Misalnya Babel ingin mengembangan lada putih, gahru, pariwisata dan sebagainya, harus ada peta geospasialnya,” ujar Hasanuddin.

Peta geospasial itu menurut dosen ITB itu sangat penting. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), ia mencontohkan,   tidak akan menyetujui apapun usulan dari pemerintah daerah apabila tidak dilengkapi dengan  peta lokus spasial -- peta lokasi (spasial) atas proyek yang diusulkan tersebut.

Menurut Agus Hartoko, peta data geospasial itu mesti ada sebelum membuat atau menyusun rencana pembangunan.  Setelah peta geospasial  hadir maka rencana pembangunan akan mudah terintegrasi satu sama lainnya.

“Dalam waktu dekat ini PPIDS UBB yang bekerjasama dengan instansi lain akan membuat peta geospasial tanaman lada. Juga bisa peta geospasial terhadap  unsur-unsur pendukung  geopark Bangka Belitung dan pariwisata dan sebagainya,” tukas Agus Hartoko.  

Terhadap peta geospasial di Bangka Belitung, Hasanuddin mengemukakan pihaknya sebelum ke UBB telah bertemu dengan Pemrov Babel.  Dalam pertemuan itu ia menyarankan melalui peta geospasial tematik maka akan dapat di ‘zoom’ lokasi tanaman lada, pariwisata, pulau-pulau kecil dan distribusi kemiskinan.  

“Untuk tingkat kemiskinan misalnya, kita bisa tahu di mana lokasi warga yang dikategorikan miskin itu. Bukan cukup tahu angka atau persentasenya saja,” jelas Hasanuddin.

PPIDS UBB  lanjut Ketua BIG merupakan perpanjangan tangan BIG di daerah. PPIDS adanya di perguruan tinggi, dan sejauh ini sudah terbentuk 18 dari 35 target PPIDS di seluruh Indonesia.

Pada bagian lain kuliah umumnya, Hasanuddin mengemukakan jumlah pulau di Bangka Belitung yang telah dibakukan BIG hingga tahun 2012 sebanyak 468 pulau. Lalu, lima tahun kemudian (2017), BIG telah melakukan survei validasi dan verifikasi pulau.

“Sehingga jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebanyak 87 pulau,” ujar Hasanuddin, yang menambahkan Indonesia  menargetkan 85 peta tematik dalam konteks Kebijakan Satu Peta (KSP) yang berakhir tahun 2019.

Hasanuddin juga mengundang alumni UBB untuk bergabung menjadi karyawan BIG.  Sebab sejauh ini hanya ada satu orang  saja asal Bangka Belitung yang tercatat sebagai karyawan BIG.

Ia juga mendorong UBB untuk membuat program studi atau strata D1 dan D3 yang mencetak alumni berprofesi sebagai surveyor geospasial.

“Perlu dicatat, profesi surveyor adalah salah satu profesi yang bebas mencari kerja di semua negara ASEAN, atau Komunitas Ekonomi ASEAN.  Jangan sampai karena keterbatasan  tersedia tenaga surveyor,  untuk Bangka Belitung dan daerah lainnya di Indonesia,  surveyornya berasal dari negara jiran,” ujar Hasanuddin (Eddy Jajang Jaya Atmaja).

 

 
Universitas Bangka Belitung
Dikembangkan oleh BAPSI| Universitas Bangka Belitung.