+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
2012-02-09 WIB


Ketika Pilkada Berakhir Penjara


Ditulis Oleh : Faisal

TULISAN Kacung Marijan dalam rubrik Opini Kompas "Biaya Demokrasi" beberapa waktu lalu (Kompas, 24/08/2010), menghantarkan penulis berupaya menyajikan topic kepada pembaca agar lebih was-was menghadapi prosesi pilkada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Babel. Dalam suatu kesempatan seorang bupati pernah bertutur secara jujur kepada Kacung, bupati itu mengatakan bahwa dia telah menghabiskan dana Rp. 4,5 miliar untuk memenangi pilkada. Padahal, gaji resmi yang diperoleh selama lima tahun hanya sekitar Rp. 2 miliar. Artinya, kalau mau jujur, dia harus merugi Rp. 2,5 miliar.

Karena Politik Uang


Ongkos demokrasi yang begitu mahal dapat menyulitkan calon kepala daerah terhindar dari politik uang (money politics). Sebab, dalam realitasnya tak ada pilkada tanpa politikl uang, seakan itu sudah menjadi budaya demokrasi bangsa ini. Bila UU pemilu akan diterapkan secara imperatif hampir dapat dipastikan akan banyak terjaring elit politik, mesin politik, dan masyarkat yang melanggar UU pemilu.

Bagaimana tidak, kesadaran hak untuk memilih terkontaminasi dengan politik uang. Modus seperti itu terjadi dengan banyak ragam, bisa dalam bentuk uang, sembako, bantuan sosial, bantuan infrastruktur, dan lain-lain. Tapi yang paling gemar dilakukan oleh elite politik ialah pemberian dalam bentuk uang kontan dan sembako.

Jelas politik uang tidak saja terkualifikasi sebagai pelanggaran akan tetapi hal itu merupakan perbuatan pidana, yang dapat dijerat dengan UU pemilu. Baik si pemberi dan si penerima, kedua duanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bila panwaslu dan penegak hukum benar-benar secara professional menjalankan fungsinya, hampir dapat dipastikan akhir dari setiap momentum pilkada akan membuat sesak penjara. Sebab tak ada pilkada yang terlewatkan dari indikasi politik uang, tinggal perkara besar kecilnya yang itu semua ditentukan dari modal sang calon yang ikut dalam kontestasi pilkada.

Rupanya pilkada yang kita percayai sebagai instrument penting dalam mewujudkan demokrasi dapat menjadi faktor kriminogen pelanggaran pemilu, bilamana dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan cara-cara anti demokrasi. Tak jarang, mereka yang visioner, idealis, konseptual, dan memiliki nurani keberpihakan kepada rakyat habis tergilas dengan arus gelombang politik uang.

Mereka yang visioner, tersisih bukan karena kalah dalam pertarungan visi-misi, tapi karena kalah modal dalam pertarungan pilkada. Calon kepala daerah yang visioner mengejar simpatik masyarakat dengan program keberpihakan, visi-misi, dan naluri pengabdian. Sebaliknya, mereka yang hanya mengejar kekuasaan akan memanipulasi kesadaran masyarakat dengan "uang" dan masyarakat dimobilisasi bukan untuk mengikuti kata hatinya.

Karena praktik korupsi


Sungguh ironi wajah demokrasi bangsa ini bila praktik yang demikian terjadi. Pilkada yang dipercayai sebagai obat mujarab dalam memberikankedaulatan politik kepada rakyatnya, justru saat ini kalah dengan watak penguasa yang lalim dan manipulative. Puluhan kepala daerah yang terpilih dari produk pilkada, pada akhirnya kekuasaan mereka berakhir dipenjara. Tentu hal itu dikarenakan oleh praktik korupsi.

Pada awalnya kepala daerah akan berjanji mensejahterakan rakyatnya, tapi setelah terpilih ia korupsi. Bila ada kepala daerah yang korupsi, justru hal itu menunjukkan bahwa ia yang sedang tidak sejahtera, jangan angkuh ingin mensejahterakan bila sudah berada disinggasana kekuasaan berwatak tamak dan korup.

Tak sulit untuk melihat kandidat koruptor dari produk pilkada yang berakhir dipenjara. Indicator permulaan bilamana awal mula seseorang dalam meraih kedudukan dan kekuasaannya, yaitu dengan modal yang besar dan melakukan ekspansi politik uang.

Sebab, saat ini tak ada kekuasaan yang dapat diraih dengan hanyaberbekal kompetensi diri, ataupun setumpuk idealisme yang bervisi kepedulian social. Semua itu menjadi mustahil, karena factor kekuasaan harus melalui rumus kepentingan+modal/uang=kekuasaan.

Logika : "Jika-Maka"


Sehat tidaknya praktik demokrasi secara transparan dapat dilihat dari prosesi pilkada. Logika demokrasi menjadi lumpuh jika pilkada dilalui dengan politik uang. Bilamana meraih amanah kekuasaan dari rakyat sudah melalui cara-cara yang manipulative (politik uang), maka produk pilkada dari politik uang akan melahirkan kepala daerah yang korup.

Sejatinya, bila pilkada dilalui dengan pertarungan idealisme keberpihakan, sungguh tidak mustahil demokrasi akan melahirkan kepala daerah yang benar-benar beradab. Jati diri pengabdian merupakan modal utama dalam membangun peradaban demokrasi, bukan sebaiknya mengabdi pada uang dan kekuasaan.

Jika demokrasi memiliki sosok pemimpin berkarakter dengan sungguh-sungguh mengabdi, maka peradaban demokrasi akan benar-benar berdaulat. Sosok pemimpin seperti itu akan selalu berada ditengah-tengah kebenaran rakyatnya. Ia berani melawan arus, bahwa kedaulatan rakyat lebih utama daripada kedaulatan partai atau tim suksesnya.

Mari bersama mendorong proses demokrasi menjadi benar-benar berada pada poros kedaulatan rakyat. Rakyat menentukan, bukan yang lain apalagi atas dorongan factor politik uang.

Setidaknya rakyat akan memilah dan memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kedepan yang anti politik uang dan anti perilaku korupsi. Jika hal itu tidak kita lakukan, maka kepala daerah dari produk pilkada Babel kedepan akan senantiasa berakhir dipenjara. Sebab kemenangan pilkada dengan politik uang akan memberikan jalan mulus kepala daerah terpilih menuju penjara, apalagi kalau bukan korupsi alasannya. Sekali lagi, bahwa politik uang factor pemicu lahirnya perilaku korup.

Mari kita hindari politik uang agar proses pilkada Babel setia pada kata jujur, bersih, dan adil. Bahkan, logika demokrasi akan menjadi waras jika rakyat berdaulat, maka akan terlahir sosok pemimpin yang beradab. Semoga!

Opini BabelPos, Rabu 8/2/2012




Penulis : Faisal
Dosen FH UBB dan PW Pemuda Muhammadiyah





UBB Perspectives

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota