Istilah 'menjagal' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melakukan pemotongan ternak, atau membunuh/membantai (manusia) dengan kejam. Judul tulisan ini dibuat untuk mengingatkan saya dan kita semua sebagai anggota masyarakat, apakah masih konsisten menjaga lingkungan atau justru menjagal lingkungan, yaitu merusak/membantai lingkungan hidup dengan membabi buta? Kemudian pejabat dan aparat yang berwenang, apakah telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga lingkungan atau sebaliknya? Lalu pengusaha apakah telah pula memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan keasrian lingkungan setelah meraup keuntungan dari alam?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sesungguhnya akan menunjukkan sejauhmana komitmen kita sebagai pribadi, sebagai pemerintah daerah, sebagai penegak hukum atau sebagai pengusaha, menjadi pihak yang menjaga lingkungan atau turut menjagal lingkungan.

Nasib Buruk

Lingkungan hidup di Bangka Belitung seakan tertimpa nasib buruk karena adanya illegal mining dan illegal loging yang terus menerus berlangsung. Berdasarkan Hasil Review Lahan Kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juli 2013, pada tahun 2010, jumlah lahan kritis hanya seluas 88.386 Ha dan tahun 2013 telah mencapai 155.389 Ha. Artinya dalam rentang waktu 3 tahun telah terjadi penambahan lahan kritis seluas 67.003 Ha atau meningkat 76%. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada jumlah lahan sangat kritis yang tahun 2010 seluas 27.782 Ha, ditahun 2013 telah bertambah 32.938 Ha atau 119% sehingga menjadi 60.720 Ha. Meskipun demikian, kita dapat sedikit lega karena jumlah potensial kritis ditahun 2010 mencapai 1.011.835 Ha pada tahun 2013 tinggal 426.627 Ha saja.

Di tingkat kabupaten/kota, lahan sangat kritis terluas terdapat di Bangka Tengah, yaitu 13.709,13 Ha. Sementara untuk kriteria lahan kritis, terluas di Belitung Timur, yaitu 48.074,88 Ha. Lahan potensial kritis terluas terdapat di Bangka Barat yang mencapai 171.186,48 Ha. Kesimpulan dari hasil review ini menyatakan bahwa perubahan lahan kritis disebabkan antaralain oleh perubahan penutupan lahan seperti pertambangan dan pembukaan lahan. Disarankan untuk dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk dalam kawasan hutan dan kegiatan penghijauan, hutan rakyat, kebun bibit rakyat untuk diluar kawasan hutan.

Keberadaan limpahan timah di Negeri Serumpun Sebalai ini memang selalu menimbulkan tanda tanya, anugerah atau tulah bagi lingkungan hidup. Aktivitas penambangan yang ilegal jelas merusak lingkungan karena dilakukan tanpa kaidah pertambangan yang baik dan tidak ada upaya reklamasi dan pasca tambang. Di Bangka Tengah misalnya, jumlah usaha pertambangan pada tahun 2012 ada 1.184 unit, dan dari jumlah tersebut hanya 71 saja yang status usahanya legal, sisanya 1.113 berstatus ilegal (Bangka Tengah Dalam Angka 2013). Tidak heran jika jumlah lahan kritis dominan di Bangka Tengah jika melihat begitu banyaknya penambangan ilegal yang mungkin banyak berkontribusi bagi kerusakan lingkungan.

Komitmen Perusahaan?

Pada tanggal 3 Desember yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 180 Tahun 2014 telah mengeluarkan hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER). Penilaian dilakukan terhadap 1908 perusahan dibidang pertambangan, energi dan migas; agroindustri; dan manufaktur, prasarana dan jasa. Hasil penilaian ada yang masuk peringkat emas sebagai peringkat tertinggi, kemudian ada peringkat hijau, biru, merah dan hitam.

Ada 9 perusahaan yang masuk peringkat emas dan sayangnya tidak satupun yang berasal dari Babel. Begitupula untuk peringkat hijau dari 121 perusahaan tidak ada dari Babel. Baru pada peringkat biru ada 22 perusahaan dari Babel dengan bidang kerja sawit, karet, tambang mineral, tambang pengolahan, migas distribusi dan energi PLTD. Peringkat biru ini bermakna bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai persyaratan yang diatur. Diperingkat merah ada 34 perusahaan dari Babel dengan bidang usaha yang dominan pada pertambangan, hotel dan energi PLTD. Peringkat merah bermakna bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur. Namun alhamdulillah tidak ada satu pun yang masuk peringkat hitam yang memiliki arti sengaja melakukan perbuatan/kelalaian yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan. Hasil penilaian ini harus menjadi cambuk bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Babel untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tahun depan peringkatnya bisa naik dan bukan sebaliknya turun. Belum adanya perusahaan yang masuk peringkat emas atau hijau tentu menimbulkan keprihatinan dan tanda tanya tentang komitmen dan kepedulian perusahaan untuk menjaga lingkungan hidup.

Butuh Political Will

Bagaimana political will pemerintah daerah sendiri? Menurut Brinkerhoff (1999), ada beberapa indikator untuk mengukur political will pemerintah, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Sejauhmana inisiatif pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai program realnya untuk menjaga lingkungan hidup. Menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan visi dan misi, atau gerakan menanam sejuta pohon padahal diwaktu yang sama setiap hari ratusan hektar yang dirusak. Upaya-upaya penghijauan, reklamasi dan lain-lain penting, namun upaya preventif melalui pemberian izin yang ketat dan pengawasan yang tegas selama kegiatan usaha akan lebih strategis untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kedua, menjadi program prioritaskan pelestarian lingkungan di Babel sebagai daerah tambang? Seberapa besar dana APBD untuk lingkungan hidup? Seberapa banyak kegiatan penghijauan, dan bagaimana peningkatan SDM di SKPD terkait, semisal PPNS di BLHD dan Dinas Kehuatan atau inspektur tambang di Distamben? Jika kesemuanya minim dan tidak sebanding dengan yang harus dilindungi, didanai dan diawasi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup jelas menjadi nomor sekian dan bukan prioritas. Ketiga, selain ada inisiatif dan menjadi prioritas, political will juga ditunjukan dengan adanya mobilisasi dukungan politik. Artinya semua pihak, dilingkungan eksekutif maupun legislatif harus turut mendukung kebijakan menjaga lingkungan. Mobilisasi ini akan berimbas pula pada pelaku usaha dan masyarakat. Kemudian indikator penegakan hukum yang tegas dan adil juga menjadi penentu akan komitmen pemerintah. Bagaimana penegakan hukum lingkungan disini, sudahkah perusak lingkungan dibawa kemeja hijau? Terakhir, yang menjadi indikator strategis dan seringkali tidak jalan adalah keberlanjutan. Ada program menjaga lingkungan yang hanya sampai pada saat kampanye, visi dan misi kepala daerah saja. Ada juga yang sampai pada tahap inisiatif, dan mandeg diprioritas sehingga sulit mengharapkan keberlanjutannya. Terlebih jika tujuannya hanya untuk pencitraan seolah berpihak pada lingkungan, padahal diwaktu yang sama melakukan politik pembiaran dan menikmati hasilnya berupa modal politik dan modal ekonomi.

Kita sebagai mahkluk hidup yang menjadi bagian dari lingkungan hidup seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan bukan menjagal lingkungan. Kesadaran pribadi, komitmen perusahaan dan political will pemerintah daerah akan sangat menentukan nasib lingkungan hidup Bangka Belitung ke depan, dan kualitas hidup anak cucu kita nanti sangat ditentukan oleh cara kita memperlakukan lingkungan saat ini.


Opini Pos Belitung 27 Desember 2014

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---

---