"Potensi BCB Babel Belum Tergali Optimal". Demikian pernyataan Agus Widyatmoko dari Pokja Dokumentasi dan Publikasi, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) Jambi (Babelpos, Sabtu 8 November 2008). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aset budaya dan peninggalan sejarah yang berupa Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada dinegeri Laskar Pelangi ini belum dimanfaatkan dengan maksimal, baik oleh pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Padahal BCB dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Disamping itu, yang paling penting adalah generasi saat ini dan yang akan datang tidak kehilangan identitas dan sejarah masa lalunya.

Beberapa peninggalan sejarah di Babel, misalnya yang tersebar di Kota Pangkalpinang, ada Pemakaman Belanda (Kerkhof), Klenteng Kwan Tie Miaw (Amal Bhakti), Katedral Santo Yosep, Masjid Jamik, Rumah Dinas Walikota/Rumah Residen. Ini barulah sebagian saja, mungkin masih banyak lagi peninggalan sejarah yang tersebar di 6 Kabupaten lainnya.


Arti Penting

Keberadaan BCB pada prinsipnya memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Dalam konsideran UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan bahwa Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Sementara dalam Piagam Kelestarian Pusaka Indonesia, dinyatakan bahwa Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang.


Faktor Penghambat

Upaya pelestarian BCB di Indonesia bukanlah suatu usaha yang mudah. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelestarian dan perlindungan BCB, yaitu Pertama, minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk pelestarian BCB; Kedua, kurangnya minat investor swasta dan kontraktor dalam melakukan konservasi dan revialisasi BCB dengan berbagai alasan, seperti tidak menguntungkan dari segi bisnis, besarnya pajak, rumitnya birokrasi dan masih dipercayanya 4 mitos pendaurulangan BCB, yaitu (1) mitos bahwa biaya pendaurulangan lebih mahal dibandingkan membangun baru; (2) mitos bahwa bangunan kuno tidak efisien untuk fungsi baru karena tata letak, ketinggian langit-langit dan sebagainya yang akan tidak sesuai dengan tuntutan mekanikal elektrikalnya; (3) mitos bahwa tingkat kekosongan (vacancy rate) untuk bangunan perdagangan dan perkantoran dibangunan dan kawasan kuno lebih tinggi dibandingkan pada bangunan baru dan (4) mitos bahwa bangunan kuno yang diremajakan akan memiliki umur yang lebih pendek ketimbang bangunan baru. Ketiga, kurangnya kesadaran akan rasa memiliki dan melindungi, baik para pemilik, pemerintah, investor maupun masyarakat; Keempat, belum maksimalnya aplikasi kebijakan Pemerintah dalam pelestarian BCB. Walaupun menjadi kebijakan penting, namun bukan prioritas. Selain itu, pengelolaan BCB saat ini menjadi monopoli pemerintah, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Kelima, masih lemahnya pengamanan dan penindakan oleh aparat hukum dalam perlindungan BCB, yaitu dengan adanya tindakan kriminal, seperti pencurian, pemalsuan dan vandalisme (pengrusakan, pencoretan, dan lain-lain). Kelima, pemahaman konsep tata kota modern yang salah. Akibatnya, kepala daerah membangun hotel, mall, supermarket disetiap sudut kota dan gedung-gedung pencakar langit lainnya sebagai tanda keberhasilan pembangunan daerah, tanpa memperhatikan keberadaan BCB.


Tindak Pidana

Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap BCB sudah diawali sejak masa penjajahan Belanda, yaitu Monumenten Ordonnantie/M.O 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931). Namun M.O ini kemudian diganti dengan UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, dengan Peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 10/1993.

Adapun ketentuan pidananya adalah Pasal 26 : sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000, Pasal 27 : sengaja melakukan pencarian BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000, Pasal 28 : tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat, tidak melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya, tidak melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan fungsinya semula dan menggandakan tanpa seizin Pemerintah; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000. Namun, selama ini pelanggaran/kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana tersebut masih lemah dalam penegakan hukumnya. Disamping itu, UU No. 5/1992 juga mengandung beberapa kelemahan, seperti masalah kriminalisasi, belum digunakannya sistem minimum khusus dalam sistem perumusan lamanya pidana dan masalah sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang lain yang berkaitan, termasuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan re-formulasi terhadap UU No. 5/1992 dan konsep pembangunan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah "penyatuan peradaban masa lalu dengan dimasa kini, untuk masa depan". ---

Written By : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Bangka Belitung

---