Aksi 28 Januari 2010 yang lalu merupakan bentuk protes atas kinerja 100 hari SBY-Boediono yang dinilai tidak berhasil. Sebagian lagi menilai sangat tidak berhasil, karena kepemimpinan SBY sebenarnya sudah berjalan 5 tahun 100 hari. Siapapun bisa menilai, positif atau negatif. Namun paling tidak apa yang disuarakan pada pendemo sedikit banyak mempresentasikan suara masyarakat. Lepas dari adanya penumpang gelap, provokator atau ada embel-embel agenda politik untuk pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya dapat kita dilihat saat ini, SBY dan Boediono masih tetap jadi orang nomor 1 dan nomor 2 dinegeri ini. Pemakzulan bukan hal yang mudah menurut konstitusi dan akan butuh jalan dan proses yang panjang, termasuk kalkulasi politik yang cukup rumit tentunya..

Disamping isu Century yang masih menduduki posisi papan atas untuk menggoyang pemerintahan, aksi protes 100 hari kemarin juga menyisakan beberapa hal menarik dan lucu sebagai bentuk implikasi kebebasan menyatakan pendapat di alam demokrasi dan era reformasi. Semakin tambah menarik ketika beberapa hari setelahnya Presiden mengomentarinya sebagai bentuk demo yang kurang beretika.

Sibuya, itulah nama sosok yang berpartisipasi dalam aksi 28 Januari lalu yang kemudian mungkin membuat Presiden merasa tersinggung. Bukan karena sibuya menghina Presiden atau membuat karikatur yang menyudutkan Presiden, tetapi justru karena Presiden yang dipersamakan dengan sosok sibuya. Saya tidak perlu menyebutkan siapa sebenarnya sosok sibuya ini, karena tidak hanya sudah ngetop di Indonesia, tetapi sibuya sudah menjelajah di dunia maya. Penilaian terhadap persamaan sosok tersebut sebenarnya yang bisa menjawab hanya Presiden dan pendemo yang telah mengajak sibuaya berdemo.

Apakah pendemo sengaja mengajak sibuya memang bertujuan untuk menyamakan sosok tersebut, terlebih dengan menuliskan S, B dan Y dengan mencolok dan menempel gambar sang Presiden pada tubuh sibuya ??? Bagaimana penilaian SBY ??? Sepertinya dari komentar Presiden menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pendemo terhadap sibuya adalah penyamaan sosok tersebut.
Namun apapun penilaian itu, saya kira apa yang dilakukan para pendemo, tidak hanya dengan sibuya untuk Presiden, tetapi bagi semua pemimpin di negeri ini harus melihatnya dari sudut pandang positif sebagai bentuk kritik dan masukan untuk dapat memacu adrenalin dalam bekerja keras mensejahterakan masyarakat, karena memang itulah amanah yang diberikan.

Begitupula dengan komentar dari Presiden, hendaknya masyarakat dan semua kalangan tidak menilainya sebagai bentuk upaya mengkebiri kebebasan berpendapat dan berekspresi atau sang Presiden mudah tersinggung dan terlalu mudah mengomentari segala sesuatu. Tetapi memahaminya juga dari kacamata positif, bahwa Presiden tidak hanya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, namun juga sebagai Guru bangsa yang boleh memberikan penilaian dan masukan atas segala sesuatu yang terjadi di negeri ini. Keprihatinannya atas demonstrasi yang mulai kurang beretika harus disambut dengan upaya perbaikan pola demonstrasi lebih subtantif mengarah pada pencapaian tuntutan. Namun hal ini juga harus diiringi kerja-kerja nyata dari pemerintah dengan usaha keras mewujudkan tuntutan tersebut.

Apa yang dilakukan pendemo dengan membawa margasatwa seperti, ayam, kambing, kerbau, tikus, lalu keranda mayat, membakar gambar Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai merusak kantor pemerintah, tidak akan terjadi jika apa yang diminta masyarakat telah terpenuhi. Tentu sebagian permintaan perlu proses dan butuh kesabaran semua pihak untuk mewujudkannya, termasuk para pendemo. Namun banyak juga yang bisa segera diwujudkan. Intinya, yang bisa dipercepat jangan diperlambat. Kekuasaan, kewenangan dan fasilitas sudah kita berikan, maka laksanakanlah semuanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kantong sendiri dan kroni-kroninya.

Demonstrasi sangat penting untuk menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan ekspresi masyarakat sebagai bentuk kontrol kepada eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tentunya demo tersebut harus jelas target dan tujuannya, jangan sampai disisipi oleh pihak-pihak yang justru berbeda tujuan.

Tatib Demo

Reformasi 1998 membuat keran kebebasan begitu besar pancuran airnya. Tidak hanya tuntutan reformasi hukum, politik dan perbaikan ekonomi, tetapi hak kebebasan menyatakan pendapat juga menjadi tuntutan penting. Bagaimana tidak, pada masa orde baru kebebasan ini begitu sulit dilakukan, jangankan oleh orang perorang atau mau berdemo, media saja yang ruhnya memberikan informasi dan kontrol terhadap pemerintah banyak yang dibredel dengan alasan politik, kekuasaan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional.

Selain dijamin konstitusi, hak menyatakan pendapat ini secara lebih teknis juga diatur dalam UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Saya pikir banyak aktivis, LSM dan masyarakat yang sudah mengetahui undang-undang ini. Kecuali mereka-mereka yang menjadi partisipan demo dadakan atau bayaran, jelas tidak akan tahu aturan main ini. Namun sosialisasi kiranya masih sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat berdemo dengan baik tanpa menggangu ketertiban umum apalagi anarkis yang berujung bentrok dengan aparat dan tujuan demo pun tidak akan tercapai.

Beberapa rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah hak dan kewajiban pendemo dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pendemo berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara kewajiban dan tanggung jawab peserta demo adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk penyampaian pendapat ditempat umum menurut Pasal 9 meliputi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Namun tempat umum yang dimaksud tidak termasuk di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; serta dilakukan pada hari besar nasional. Selain itu, juga dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Dalam Pasal 10 diatur Kewajiban teknis yang harus dipenuhi di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah pertama, setiap kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri; kedua, pemberitahuan harus diterima oleh Polri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai; dan ketiga, pembatalan kegiatan menyampaikan pendapat disampaikan secara tertulis pula, selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan kepada Polri. Apabila pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak memenuhi ketentuan, memperhatikan hal yang harus diindahkan dan larangan yang harus dihindari di dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dapat dibubarkan.
Adapun isi Surat Pemberitahuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagaimana disebutkan di atas yang diatur dalam Pasal 11 meliputi, maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan atau jumlah peserta.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi, yaitu Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 (Pasal 15); Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16); Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok (Pasal 17). Sementara barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pengaturan demo ini bukan bentuk pengekangan kebebasan tetapi untuk menjaga proses demokratisasi.

(Opini Babelpos 10 Januari 2010)

---

Written By : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
Dosen FHIS UBB
Anggota Insititute Untuk Kebijakan Publik dan Lintas Demokrasi (INTIKLAD)

---

---