"Minapolitan merupakan kerangka berpikir dalam pengembangan agribisnis berbasis perikanan di suatu daerah. Minapolitan adalah wilayah yang berisi sistem agribisnis berbasis perikanan dengan penggeraknya usaha agribisnis," ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 2004, saat diwawancara AGRINA.

Apakah minapolitan itu merupakan suatu usaha perikanan terkait wilayah?
Minapolitan memang memiliki konsep wilayah. Jadi, dalam suatu wilayah itulah semua sistem diintegrasikan sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pengembangan minapolitan sangat ditentukan ketika memilih pusat-pusat usaha perikanan lalu diciptakan sistem agribisnis di dalamnya sehingga bisnisnya akan berkembang.
Oleh karena minapolitan itu memiliki konsep wilayah, inisiatifnya berasal dari daerah. Minapolitan yang mencakup satu kabupaten diurus bupati, sedangkan yang mencakup beberapa kabupaten dikelola pada tingkat provinsi oleh gubernur. Yang mencakup beberapa provinsi dikelola pemerintah pusat. Jadi minapolitan dapat dijadikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Misalnya, pembangunan infrastruktur untuk perikanan, seperti jalan, jembatan, air, dan listrik dahiarkan untuk pembangunan perikanan. Sekalipun sudah ada perencanaan pembangunan daerah tidak akan bertentangan dengan pembangunan minapolitan, hanya pembangunannya menjadi lebih spesifik.

Berarti suatu minapolitan tetap menganut sistem dan usaha agribisnis?
Ya. Pengembangan minapolitan tetap mencakup pengembangan keempat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan. Pertama, subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya. Kedua, subsistem usaha penangkapan dan budidaya (on-farm agribusiness), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar. Ketiga, subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya. Dan keempat, subsistem jasa penunjang (supporting agribusiness) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, infrastruktur pelabuhan kapal ikan, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah. Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Apa upaya agar minapolitan berhasil?
Perlu dikembangkan suatu perekonomian yang berkeadilan dalam minapolitan. Untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, maka para petani ikan, petambak, dan nelayan perlu difasilitasi untuk ikut mengusahakan subsistem hulu dan hilir perikanan. Mereka jangan hanya mengusahakan subsistem on-farm yakni penangkapan dan budidaya ikan yang nilai tambahnya relatif kecil tapi juga subsistem agribisnis hilir karena nilai tambah terbesar ada di susnsitem ini. Hal tersebut telah terbukti pada nelayan yang hampir di setiap daerah hanya mengusahakan subsistem on-farm kehidupan ekonominya memprihatinkan, bahkan banyak dililit utang seumur hidup. Sementara mereka yang mengusahakan subsistem agribisnis hulu dan hilir, kehidupan ekonominya jauh di atas tingkat ekonomi nelayan.

Untuk mengusahakan subsistem agribisnis hulu dan hilir tersebut, para nelayan perlu difasilitasi dalam mengembangkan koperasi agribisnis perikanan. Koperasi agribisnis inilah yang menjadi organisasi ekonomi para nelayan, petambak, dan petani ikan untuk mengusahakan subsistem agribisnis hulu dan hilir tersebut. Tentu saja, upaya ini tidak harus menyingkirkan pelaku subsistem agribisnis hulu dan hilir yang sudah ada selama ini. Hal yang diharapkan adalah pengolahan dan perdagangan hasil perikanan diusahakan bersama antara koperasi petani ikan, petambak, atau nelayan dengan perusahaan swasta.
Cara pengusahaan yang demikian dapat membangun kondisi saling menguntungkan antara petani ikan, petambak, dan nelayan dengan perusahaan swasta dalam agribisnis berbasis perikanan sedemikian rupa sehingga praktik-praktik perusahaan swasta memeras rakyat kecil yang potensial menciptakan konflik dapat diminimumkan.

Supaya petani ikan, petambak, dan nelayan melalui koperasinya dapat ikut mengusahakan subsistem agribisnis hulu dan hilir tersebut, perbankan khususnya bank pemerintah perlu menyediakan skim perkreditan untuk kebutuhan tersebut. Bank perlu menyediakan skim-skim perkreditan yang sesuai kebutuhan petani iklan, petambak, nelayan, dan koperasinya sehingga perekonomian rakyat ini dapat berkembang. Selain itu, petani ikan, petambak, dan nelayan perlu mendapat bantuan teknis dan manajemen usaha dari pemerintah.

Agar pengembangan minapolitan berhasil, pemerintah pun perlu memberikan perhatian dan bantuan kepada perusahaan swasta yang ikut dalam pembangunan minapolitan tersebut. Bantuan yang dibutuhkan perusahaan swasta dari pemerintah berupa kepastian hukum untuk berusaha, infrastruktur, akses pasar, dan akses permodalan secara mudah.
Untung Jaya

---

Oleh : Endang Bidayani, SPi., MSi
Staf Pengajar UBB

---

---