Di antara semua kandidat, pasangan incumbent bisa disebut sebagai satu-satunya kandidat yang tidak memiliki segmentasi pemilih yang jelas di kabupaten/kota. Provinsi selama ini memang diasumsikan memiliki wilayah yang tidak jelas. Tidak mengherankan jika bupati dan walikota memiliki arogansi yang kuat lantaran otonomi yang mereka miliki dengan wilayah kekuasaan yang sangat jelas.

Jika pemetaan didasarkan pada segmentasi penguasaan kabupaten/kota, maka jelas bahwa pasangan Zul-Dar berarti memiliki wilayah yang paling terang. Zul kita asumsikan menguasai wilayah kota, sementara Dar menguasai Belitung. Pasangan ini sepintas memang kuat karena agak langka sebuah Pemilukada menduetkan dua kepala daerah sekaligus dalam satu paket.

Sejak awal saya sudah melihat bahwa nampaknya wilayah pertarungan sesungguhnya adalah Pulau Bangka. Tanpa mengurangi nilai vitalitas Pulau Belitung, para kandidat saya lihat jelas seperti melepas Pulau Belitung sebagai wilayah tak bertuan. Artinya, suara di Pulau Belitung nampak hanya menjadi milik Yusron dan Darmansyah. Rustam yang mendampingi Eko saya kira tidak akan sekuat Yusron dan Darmansyah sehingga praktis pasangan Eko-Rus kini mengandalkan perebutan suara di Pulau Bangka.

Yusron yang memilih Yusroni juga nampaknya memetakan betapa pentingnya wilayah yang jelas, tidak abu-abu. Yusroni diperkirakan akan menguasai pemilih di Kabupaten Bangka, walau berpeluang terbelah dengan Hudar yang orang Sungailiat dan Eko yang pernah menjadi bupati dua periode. Hudar sendiri secara terang-terangan melepas Pulau Belitung sebagai kantong massa. Pemilihan Justiar sebagai wakil menyiratkan secara jelas bahwa suara di Pulau Bangka, utamanya di Bangka Selatan dianggap lebih penting.

Jika melihat sikap politik Hudar selama ini dan keputusan untuk memilih Justiar sebagai wakil pada akhirnya, saya kok curiga pasangan ini by designed. Hudar dan Justiar bagaimanapun sama-sama memiliki riwayat 'sakit hati' dengan incumbent dalam suksesi di internal Partai Golkar. Jikapun tidak demikian, nyatanya pasangan Hudar-Justiar memang nyata akan menggerogoti suara incumbent. Hudar jelas memiliki pengaruh kuat sebagai gubernur pertama, sementara Justiar juga memiliki basis dukungan yang jelas. Cuma kita tidak cukup tahu bagaimana kans 'mantan' dalam peta politik terkini.

Praktis suara incumbent kini akan bertumpu di dua kabupaten, yakni Bangka Tengah dan Bangka Barat. Selain tidak ada satupun kandidat dari dua wilayah ini, Erzaldi yang merupakan kader tulen Golkar nampaknya sangat intim dengan Eko, begitu juga dengan Bangka Barat yang menjadi basis massa PKS.

Pertanyaannya: mungkinkah kandidat dari kabupaten/kota mengungguli kandidat yang sudah berkelas provinsi? Mari lihat pertarungan sengit antara incumbent Sumsel melawan Alex Noerdin yang hanya Bupati Muba. Face to face gubernur dan bupati nyatanya berhasil dimenangkan oleh bupati. Masuk penjara pula setelahnya. Mungkinkah ini terjadi di Babel?

Pelayanan Publik Terbengkalai

Dalam suasana kompetisi yang begitu panas ini, jelas korbannya adalah masyarakat. Ribut-ribut walikota dengan sekdanya beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa kepentingan pemenangan di Pilgub kali membuat tugas pelayanan para kandidat terbengkalai. Yakinlah, setiap kepala daerah yang maju akan memanfaatkan berbagai fasilitas publik. Darmansyah dan Yusroni juga tak ketinggalan memanfaatkan kapasitas mereka sebagai bupati untuk berpromosi ria di media; tentu dengan dana pemkab.

Incumbent sendiri sejak awal sudah secara terang-terangan melakukan promosi atas nama dirinya secara berkesinambungan. Posisinya sebagai gubernur membuka peluang untuk melakukan kampanye terselubung sepanjang tahun. Berbagai seremoni yang digelar pun tak luput dari aksi pencitraan.

Dilema Birokrasi

Birokrasi adalah organ lain yang menjadi korban dari sengketa politik ini. Berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu di dunia birokrasi nyatanya tidak cukup ampuh untuk memotong rantai politisasi birokrasi. Budaya kenaikan pangkat instan dan penunjukkan yang dipaksakan mewarnai setiap suksesi kepala daerah.

Alhasil, birokrasi kemudian menjadi elemen yang harus pintar-pintar mengatur posisi dalam setiap pemilihan. Pilihannya memang cuma ada dua: ikut bermain dan kelak akan mendapatkan jabatan atau tidak bermain dan kelak hanya akan menjadi penonton dari jauh jikapun tidak dibangku-panjangkan.

Kini, setiap kepala dinas berada dalam posisi dilematis. Antara atasan dan profesionalitas. Atasan atau mantan atasan yang maju dalam Pilgub kali ini berpotensi mendorong semua kekuatan birokasi dibawahnya untuk bekerja, tentu dengan iming-iming akan mendapatkan jatah jabatan. Sementara di sisi lain, profesionalitas sebagai organ negara yang netral menjadi sebuah demarkasi yang tegas. Jadilah birokrasi terbelah dalam dilema, walaupun akhirnya keberpihakan kerapkali menjadi sebuah pilihan akhir.

Intensitas Panwaslukada

Sekarang, mampukah Panwaslukada menjadi wasit yang kuat dalam pertarungan para kepala daerah ini? Mampukah mereka bersikap independen di tengah tekanan para pejabat yang saling berebutan mencetak pelanggaran demi pelanggaran? Saya kok tak yakin. Panwaslukada bagaimanapun memiliki keterbatasan sumber daya, baik menyangkut regulasi dalam melakukan pengawasan maupun dalam penindakan.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang diharapkan dapat membantu peran Panwaslukada susah dilepaskan dari agresi subjektivitas. Maka satu-satunya elemen yang tersisa adalah media massa. Media massa memainkan peran kunci untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas publik untuk kepentingan politik sesaat.

Pasca Suksesi

Setelah suksesi selesai dan kemudian hasilnya telah final, muncullah beberapa pekerjaan penting. Pertama kandidat terpilih bersiap untuk menentukan kabinetnya dan ini akan sangat diwarnai oleh bagi jatah antara siapa yang turut mengotori tangannya dengan siapa yang kemarin menjadi penghalang. Maka dosa dan pahala birokrasi kemudian akan ditakar oleh sang pemenang dan kemudian diputuskanlah nasibnya.

Kedua, kandidat terpilih bersiap untuk mengembalikan dana kampanye yang sudah dikeluarkan. Sebagaimana lazimnya, pilihannya ada dua: ikut bermain dalam proyek melalui tangan-tangan setan atau menekan kepala dinas tertunjuk untuk menyetorkan upeti. Tak pelak, masa-masa awal pemerintahan akan diisi oleh usaha mengembalikan modal yang sudah terbuang.

Ketiga, jika gubernur incumbent terpilih kembali, maka bisa jadi lima tahun periode pemerintahan kelak hanya akan diisi dengan usaha untuk mencari modal pensiun sebanyak-banyaknya, jika tidak untuk modal suksesi politik yang lebih besar. Bisalah kita sedikit berharap bahwa beliau akan meninggalkan kerja nyata agar nama beliau dipahat sebagai pahlawan pembangun daerah, tapi sedikit saja harapan ini tersisa. Jika yang terpilih adalah orang baru, maka bisa dipastikan tiga tahun dari sisa pemerintahannya akan diisi kembali dengan usaha-usaha melanggengkan kekuasaan melalui kampanye terselubung untuk kemenangan berikutnya.

Lalu rakyat akan dapat apa? Dapat harapan! Harapan itu terus direproduksi setiap lima tahun. Di-instal ulang secara periodik dengan janji baru dan mimpi baru. Selebihnya, silahkan rakyat tetap berjuang sendiri untuk kehidupannya. Maka pepatah bijak pun bilang: jangan terlalu berharap banyak perbaikan nasib anda di tangan orang lain. Rakyat sendirilah yang akan menentukan. Berharap pada pemimpin politik kita nampaknya seperti fatamorgana: berkilau dari jauh, namun sirna ketika kita mendekat. Demikianlah.....

News Analysis Bangka Pos, Jumat (6/1/2012)

---

Penulis : Ibrahim
Dosen FISIP UBB

---

---