+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
19 Januari 2012 | 15:54:30 WIB


Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang


Ditulis Oleh : Faisal, SH., MH.

Di awal tahun 2012 ini rakyat Bangka Belitung akan disugukan kontestasi para aktor politik dalam pemilihan kepala daerah. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Babel saat ini menjadi tuan rumah yang super sibuk dalam mempersiapkan hajatan demokrasi lokal tersebut. Setidaknya kinerja KPU terlihat setelah mampu melakukan verifikasi terhadap berkas pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Babel. Hanya 4 (empat) pasang calon kepala daerah yang diloloskan oleh KPU, setelah melalui tahap verifikasi. Walaupun proses verifikasi itu tidak meloloskan pasangan bakal calon yang lain, KPU Babel tetap percaya diri dengan keputusan yang dikeluarkannya.

KPU Terikat Norma Hukum dan Etik


Jika ingatan kita belum berkurang, bahwa prosesi menuju pilkada Babel sudah ternodai dengan politik uang. Setidaknya fakta itu telah saling terkonfirmasi seperti apa yang dilontarkan oleh salah satu bakal calon "Pak Gani" dengan mantan partai pendukungnya. Tanpa ragu-ragu Pak Gani membeberkan kekecewaan itu ke beberapa media lokal, bahwa ia merasa dikhianati bahkan ditipu oleh partai pendukung setelah komitmen politik dibangun. Rasa kecewa Pak Gani tak terbendung dikarenakan telah mengeluarkan mahar politik ke beberapa partai pendukung. Apalagi, keputusan Pak Gani untuk maju mengikuti kontestasi politik di dampingi oleh perwakilan kaum perempuan yaitu Ibu Jamilah (mantan ketua KPU Babel). Alhasil, KPU mengeliminir berkas pencalonan Pak Gani dengan alasan tak cukup syarat.

Aneh tapi nyata, KPU mengambil keputusan kontradiktif untuk tetap melakukan verifikasi berkas Pak Gani, walaupun keputusan akhir KPU bahwa Pak Gani tak bisa ikut kontestasi pilkada. Sulit untuk menerima kenyataan itu dengan logika yang waras, mengapa KPU begitu berani melakukan verifikasi sementara Pak Gani telah mengakui melakukan transaksi politik uang ke beberapa partai pendukungnya. Bagi penulis, bukannya KPU bekerja terikat dengan norma hukum serta norma etik. Secara etik, KPU sudah keliru karena melakukan verifikasi terhadap sesuatu yang sedari awal melalui transaksi politik uang.

Apakah KPU berani untuk membantah dihadapan publik bahwa ia bekerja tidak terikat oleh norma etik. Bukannya asas penyelenggaraan pilkada bukan semata dilakukan dengan cara langsung, akan tetapi secara esensial harus dilalui dengan cara-cara yang demokratis. Apakah politik uang itu bagian dari demokratisasi, justru hal itu akan membuat demokrasi kita menjadi defisit kejujuran.

Sulit untuk tidak mengakui bahwa pilkada Babel setidaknya telah terkena virus demokrasi transaksional. Paling tidak fakta di atas mengingatkan kita untuk menjaga kualitas pilkada Babel tidak sekedar berfikir bagaimana cara untuk menang duduk di kursi kekuasaan. Sebab pikiran seperti itu akan mengarahkan demokrasi ke dalam kubangan politik uang. Kata menang jangan hanya dikalkulasi pada orientasi untuk berkuasa, tapi menang harus dilalui dengan cara-cara anti manipulatif.

Mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada menyebabkan separuh lebih provinsi di Indonesia, menurut Menteri Dalam Negeri, dipimpin kepala daerah bermasalah. Tidak main-main: satu tersangka setiap pekan (Kompas, 18 Januari 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pilkada yang mahal dan apalagi melalui politik uang akan berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang korup.

Sejatinya, pesta demokrasi lokal yang menjadi ajang saluran kedaulatan rakyat daerah tercemar oleh gurita tradisi politik uang. Para kontestan dituntut menghalalkan segala cara demi memenangi kontestasi lokal. Tak ayal, rakyat disuguhi calon-calon yang memiliki modal besar dan pencari rente ketika terpilih. Watak manipulatif kontestan pilkada tak jarang di sokong oleh korporasi yang berjiwa kapitalistik. Menyuguhkan sumbangan haram atas nama dukungan politik dengan kompensasi ketika kandidatnya terpilih dapat menjadi mitra strategis dalam memenuhi hasrat kapitalnya.

Kegamangan sistem politik seperti itu tidak sepenuhnya kesalahan mesti dialamatkan oleh aktor politik yang gemar mengunakan cara-cara manipulatif dalam setiap momentum pilkada. Karena negara pun dapat menjadi faktor penentu dalam memperlemah kapasitas pilkada yang berdaulat. Francis Fukuyama dalam bukunya "memperkuat negara, dalam tata dunia Abad 21" mengatakan suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan politik yang dilahirkannya mesti menjamin kapasitas kedaulatan rakyatnya.

Rakyat secara terus menerus ingin berdaulat ditengah-tengah sistem demokrasi yang serba langsung ini, akan tetapi sistem hukum pilkada sangat memberikan celah terjadinya politik uang sehingga ongkos demokrasi menjadi mahal. Sebut saja, hal yang paling konkrit tidak ada pembatasan penggunaan dana kampanye serta nir-regulasi terhadap transparansi sumber pendanaan politik.

Komitmen Keberpihakan


Kedaulatan rakyat merupakan pilihan ideologi politik bangsa ini. Secara konstitusional komitmen keberpihakan itu ditunjukkan rakyat sebagai sosok yang berdaulat dalam menunjuk tangan kekuasaan yang mewakilinya. Konsesus politik itu secara eksplisit disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut undang-undang. Kehendak rakyat termanifestasi pada mekanisme distribusi kekuasaan kepada pihak yang mewakilinya. Dari hal itu menujukkan ada yang sedang "berdaulat/rakyat dan "didaulat/pemerintah".

Kita harus berani mengatakan bahwa konstitusi telah mengukuhkan bahwa rakyatlah penguasa sebenar-benarnya dan pemerintah sebagai pelayan dari kehendak/aspirasi rakyat. Dalam konteks pilkada Babel, rakyat dihadapkan pilihan politik untuk memilih pelayan terbaik dalam memenuhi kepentingan konstitusionalnya. Jika rakyat dapat berfikir kritis, ia pasti akan memilih figur atau visi kandidat yang memiliki komitmen keberpihakan terhadap konsep kedaulatan rakyat. Bila hal itu terwujud, sosok pelayan terpilih pasti dapat menginventarisasi kepentingan konstitusional rakyat Babel dalam taraf lokal maupun nasional.

Rakyat Babel pun dapat melawan watak manipulatif politik uang, dan kata menang hanya dimiliki kandidat yang jujur, berani, serta peduli dengan nasib rakyat dan lingkungan. Spekulasi politik para elite dan pengamat menjadi buyar karena kata menang hanya bersandarkan pada faktor koalisi partai, atau modal kampanye yang besar. Semua tergantung dari rakyat, apakah ia mau menggunakan hak kedaulatan yang dijamin konstitusi tanpa di pengaruhi oleh politik uang, jika tidak demikian, jangan berharap kita dapat melalui pilkada Babel yang bersih dan jujur.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak rakyat Babel mengawal proses pilkada yang memiliki kapasitas dan kualitas kedaulatan rakyat. Jangan mudah tertipu dengan calon pemimpin demagog, yaitu sosok calon pemimpin pandai menebar janji, setelah terpilih justru menebar duri penderitaan. Pilkada Babel kedepan adalah kesempatan emas rakyat Babel untuk menentukan pelayan terbaik. Karena mungkin saja ini kesempatan terakhir untuk memilih Gubernur secara langsung, sebab jika tidak ada halangan yang berarti Gubernur akan dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi tentu setelah pemerintah pusat mengesahkan RUU Pemilukada sebagai dasar hukum yang baru. Semoga pilkada Babel memiliki pemilih yang benar-benar berdaulat, anti politik uang dan hanya memilih pelayan rakyat yang terbaik. Ayo tolak politik uang!!!!

Opini Babel Pos 17/01/2012




Penulis : Faisal
Dosen FH UBB dan PW Pemuda Muhammadiyah





UBB Perspectives

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota