Berbagai spekulasi bermunculan menyoal siapa yang akan memenangkan kontestasi perebutan kursi No 1 Babel yang akan segera berlangsung pada medio 23 Februari ini. Konstelasi politikpun terus mengalami dinamika persaingan yang sangat ketat dan kian panas. Ini tentu akan menjadi salah satu fase penting dalam sejarah perpolitikan di aras lokal untuk menentukan siapa kontestan Pilgub yang paling layak dan bisa mengantarkan kepentingan Babel dalam periode lima tahunan selanjutnya. Yang jelas, kontestasi Pilgub secara langsung untuk yang kedua kalinya ini akan mempertaruhkan nasib serta masa depan rakyat Babel apakah nantinya mampu secara lebih progresif menjadikan provinsi ini benar-benar madani dan teladan sebagaimana optimisme para datuk jauh-jauh hari menjelang diresmikannya daerah ini sebagai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rivalitas antara Eko Maulana Ali (EKOTRUS), Zulkarnaen Karim (ZAMAN), Hudarni Rani (HUDANUR), termasuk juga dengan Yusron Ihza (DOBEL YES), tentu menjadi pertarungan politik yang sangat penting dan sudah barang tentu akan memaksa masing-masing calon untuk bersaing penuh taktik dan intrik politik, ini semua tidak lain karena kontestasi kali ini akan mempertaruhkan gengsi masing-masing untuk menguji akseptabilitas mereka di mata publik pemilih di Bangka Belitung.

Hingga sejauh ini seminggu menjelang hari penentuan di bilik suara, sudah bermuculan begitu banyak strategi termasuk skala survei serta konsultasi maupun marketing politik yang sangat gencar mengelola isu-isu politik dan sudah barang tentu pastinya akan melakukan intervensi sebagai keberpihakan politiknya berdasarkan kontrak politik dan kalkulasi bisnis yang disepakati dengan para broker politik survei sejak awal. Nah, disinilah logika awal berlangsungnya bisnis politik yang semakin menegaskan mengapa ongkos demokrasi langsung itu menjadi mahal. Singkat cerita, yang perlu diwaspadai yaitu jangan sampai logika statistika tersebut justru mengelabui rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan berkualitas mayoritas publik rakyat.

Menyoal hal ini, bahkan Samuel Huntington (1991) pernah mengingatkan bahwa demokrasi bisa maju dan berkembang jika aktor-aktor politik, pemerintah, dan para pembaharu berorientasi pada kepentingan publik. Dalam fenomena politik oligarki dan lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis, demokratisasi jelas akan mengalami kebuntuan. Elit-elit politik justru melakukan pembajakan terhadap demokrasi dengan seolah-olah mengatasnamakan kepentingan publik, tetapi sesungguhnya lebih mengarah pada pengukuhan identitas partai dan segelintir elit. Nah, inilah romantisasi demokrasi yang serba seolah-olah untuk dan oleh rakyat, padahal kenyataannya sikap politik mereka sangat hipokrit dan berorientasi kuasa, tahta dan uang semata.

Skenario Berebut Dominasi

Pilgub 2012 bagaimanapun juga tentu berpotensi menjadikan kemenangan mampu menjadi milik siapa saja dan tentunya mengejutkan publik massa. Bahkan kontestasi politik masing-masing calon juga diramaikan dengan fenomena turun gunung para politisi Jakarta, khususnya para petinggi partai.

Lalu tentu menjadi menarik untuk melacak aktor-aktor yang paling dominan dalam kontestasi Pilkada, kemudian membaca bagaimana sebetulnya peran kelompok masyarakat umum dalam proses politik itu. Dua hal ini sangat penting untuk membuktikan seberapa demokratiskah Pilkada di Babel. Ancaman terjadi ketika para politisi justru sibuk memainkan sejumlah skenario yang mengarah kepada kepentingan sendiri, partai dan golongannya sendiri. Inilah yang dalam istilahnya Zainuddin Maliki (2004:8) disebut sebagai 'dagelan' politik yang kalah unik dan memberikan sumbangan berarti bagi berlangsungnya proses pembusukan politik (political decay).

Lebih lanjut, kondisi ini juga diwarnai dengan mengemukanya fenomena dinastitokrasi berbasis keluarga yang mana ada sebagian kandidat gubernur yang punya relasi keluarga yang kuat misalnya dengan elit politik lokal lainnya. Ada struktur politik dinasti yang sengaja dihidupkan oleh sekelompok politisi entah tanpa sadar atau tidak demi melanggengkan kursi kekuasaan dinasti keluarganya. Ini semua tentunya sangat ironis dalam konteks moral politik politisi kita.

Melihat realitas menuju prosesi Pilgub 2012, tentu rasanya mengudang perhatian kita semua yang berharap cemas terhadap prilaku politik masing-masing pihak calon bersama tim suksesnya agar tidak saling menjelekkan apalagi berseteru. Kita semua tentu berharap mudah-mudahan momentum Pilgub ini berlangsung fair, damai dan menyenangkan. Syukur-syukur semua pihak bisa berterima dan cukup puas dengan hasil akhir nanti sehingga tidak ada sengketa tak berkesudahan di Mahkamah Konstitusi akibat selera politik yang tak pernah puas dengan hasil yang ada.

Kontestasi Kuasa yang Berkualitas

Menyoal rivalitas antar elit, sejauh ini belumlah menjangkau level perdebatan sengit program perubahan apa saja yang akan menjadi titik awal baru tahapan pembangunan di negeri Serumpun Sebalai. Belum ada satupun kandidat yang berani menggaransi perubahan yang lebih progresif bagi daerah.

Selama ini rakyat terkesan hanya mejadi objek yang diperebutkan saat ada kontestasi saja. Para kandidat gubernur bersama tim suksesnya rajin menjanjikan visi misi pembangunan dan perubahan namun kerap tidak bisa dibantah hampir selalu berlangsung proses tawar menawar jual beli suara yang seolah cukup terukur dengan gratisan kalender, amplop dan mukena saja.

Momentum Pilkada kali ini tentu akan berpotensi terjadinya aktivitas politik yang kurang bermoral akibat nalar dan nurani para kandidat pemimpin yang kurang arif dan bijaksana dalam berpolitik. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa di antara politisi yang berkontestasi saat ini akan ada predatory broker atau predator politik yang menjalankan politik strategi demi memenangkan atau sekedar untuk memprovokasi massa saja. Disinilah peluang bagi para pelaku politik informal untuk secara maksimal terlibat dalam setiap momentum ini, disana ada tokoh masyarakat, ustads, dukun kampung, bahkan komunitas premanisme yang selama ini cukup berperan segnifikan dalam daily politik masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Inilah kondisi yang menjadikan Pilkada tidak ubahnya menjadi arena jajanan pasar yang logika politiknya menjadi logika pasar.

Terakhir, kita merindukan sosok gubernur masa depan yang dengan kemampuannya mampu bekerja keras menjalankan fungsi kerja kepemimpinannya yang cerdas dan progresif dalam mewujudkan cita-cita menjadi provinsi teladan, peka dan cepat dalam memperhatikan proses serta kualitas kebijakan publik yang mengedepankan substasi pelayan publik ketimbang membangun infrastruktur fisik berlebihan yang tak belum cukup berkontribusi bagi upaya akselerasi kesejahteraan warganya.

Kita juga merindukan sosok pemimpin yang bersahaja diri dan keluarganya, peduli akan masa depan lingkungan yang kian rusak di bumi Serumpun Sebalai. Lalu, hal yang tidak kalah mendesaknya yaitu pahami betul rekam jejak mereka sebagai pemimpin apakah mempunyai kapasitas kepemimpinan yang benar-benar bermoral dan teruji mampu menjaga komitmen suara publik untuk tidak melulu berpihak kepada para pemilik modal saja. Pahami betul sebelum mencoblos. Salam Pilkada damai untuk Pilgub 2012

Opini Bapos, Selasa (21/02/2012)

---

Penulis : Rendy Hamzah
Penggiat Pustaka Selawang Sedulang, Staff Dosen LB FISIP UBB

---

---