Bangsa ini sudah sampai pada puncak batas kesabaran terhadap kejahatan korupsi yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah sibuk memproduksi perangkat/sistem anti korupsi, mulai dari Undang-Undang Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Di saat yang sama, koruptor secara terus-menerus melalui kantong kekuasaan tak pernah berhenti mencuri, merampok, berprofesi sebagai "maling berdasi" dan menggeruk uang rakyat.

Sungguh kita harus percaya, kekuasaan yang lalim merupakan tempat korupsi bermukim. Tak heran kekuasaan yang korup akan membuat gerakan anti korupsi semakin kuat atau sebaliknya lemah dan melempem.

Setidaknya gerakan anti korupsi sudah mendapat tempat yang serius, bila kita menenggok ke belakang pada masa orde baru kejahatan korupsi yang terlembaga pada pusat kekuasaan sangat sulit tersentuh oleh hukum, dan setelah hadirnya era reformasi pelaku kejahatan korupsi dapat di adili. Tapi bukan berarti ruang gerak kekuasaan yang korup semakin menyempit, justru dengan upaya pemerintah dalam mengkampanyekan korupsi sebagai kejahatan serius dan harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa, dan pada saat itu pula kejahatan korupsi tampil dengan motif dan modus yang juga luar biasa.

Rumus Maling Berdasi

Sulit untuk menggelak, bahwa hampir pada setiap daerah dan wilayah pemerintahan tempat bermukimnya kejahatan korupsi. Sangat mudah bila kita ingin melihat indikator permulaan untuk mengatakan seseorang akan menjadi kandidat koruptor. Hal itu dapat kita saksikan bilamana awal mula seseorang dalam meraih kedudukan dan kekuasaannya.

Saat ini tak ada kekuasaan yang dapat di raih dengan hanya berbekal kompetensi diri, ataupun setumpuk idealisme yang bervisi kepedulian sosial. Semua itu menjadi mustahil, karena faktor kekuasaan harus melalui rumus "kepentingan+modal/uang = kedudukan".

Kesimpulannya, penguasa dan elit politik bilamana ingin meraih kedudukan dan kekuasaan ia lebih memilih menggunakan cara-cara yang sesuai dengan rumus tersebut, maka sudah barang tentu cara berfikir ekonomi akan berlaku ketika kekuasaan dan kedudukan telah di raihnya, yaitu mengkalkulasi pendapatan harus lebih besar dari pada pengeluaran. Artinya bila ia berkuasa nanti, hampir pasti akan menggeruk uang rakyat. Tentu hal itu akan dilakukan dengan cara-cara yang manipulatif.

Selalu Bermuka Dua

Hebatnya lagi, pelaku korupsi dapat bermuka dua. Di satu sisi ia tampil sebagai maling berdasi, di sisi lain sosoknya sangat dihargai dan di puja-puji karena rasa kedermawanan dan keberpihakannya atas program-program yang pro-rakyat.

Memang mudah jika kita berlimpah harta dan tahta dari hasil korupsi, apapun bisa direkayasa, termasuk hukum dapat dibeli, organisasi sosial masyarakat dapat diarahkan sesuai dengan pesanan, dan partai politik akan dijadikan sebagai benteng pelindung kebijakan yang korup.

Pada situasi yang sama berperan antagonis (peran jahat) dan protagonis (peran baik) sudah merupakan keharusan bagi koruptor "maling berdasi" untuk menjalankan dua lakon sekaligus. Koruptor yang protagonis adalah tipe yang berpura-pura berada bersama-sama dengan kepentingan sosial masyarakat, sebaliknya koruptor yang berwatak antagonis adalah peran yang habis-habisan menghisap uang rakyat tanpa belas kasih sedikitpun. Sebenarnya kedua tipe peran tersebut adalah saling melengkapi dalam menjalankan kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan yang korup.

Sehingga tak jarang masyarakat sulit sekali dapat menggendus dan membedakan mana pemimpin yang benar-benar koruptor, atau pemimpin yang semata-mata mengabdi dan melayani rakyatnya. Karena semua itu menjadi kabur dengan lakon ganda sang penguasa yang gemar menjadi maling berdasi, sekaligus juga berpura-pura menjadi penguasa yang pro-rakyat.

Tetap Curiga di Jaman Edan

Akibatnya, kekuatan sosial masyarakat semakin kendur atas sikap frustasi dari kejahatan korupsi yang begitu masif dalam melakukan provokasi dengan legitimasi kuasa modal/uang. Sehingga kepedulian sosial masyarakat tersisihkan karena ruang keadilan yang semakin menyempit. Masyarakat tak banyak di berikan pilihan karena keterhimpitan kemiskinan dan minimnya atas akses pendidikan. Alhasil, tak banyak yang dapat dilakukan masyarakat kecuali menerima apa yang diberi sekalipun itu hanya sedikit.

Hal yang terpenting bahwa kita harus mengerti dan mengetahui, bahwa kekuasaan itu pada prinsipnya baik, tapi tetap perlu untuk terus dicurigai, diawasi, bahkan bila perlu diadili. Karena kehidupan di jaman edan seperti ini, sulit untuk menemukan naluri penguasa yang bergelimang harta dan tahta benar-benar memikirkan nasib dan masa depan rakyatnya, dengan tidak bermuka dua menjadi koruptor antagonis maupun protagonis yang kedua watak tersebut sebenarnya saling melengkapi dan bersifat tamak.

Akhirnya kuasa modal/uang akan memobilisasi segenap kepentingan yang bersifat pragmatis, oportunistik, dan destruktif demi menghasilkan kekuasaan yang korup. Hal itu secara terus menerus berlangsung serta berinteraksi di jaman yang ingin disebut edan karena jaman itu hadir dan lebih sering di pimpin oleh maling berdasi.

---

Penulis : Faisal
Dosen FH UBB dan PW Pemuda Muhammadiyah

---

---