+62 (0717) 422145
Link Penting UBB

UBB On The Road

Universitas Bangka Belitung On The Road
03 Juli 2008 | 07:50:00 WIB


Kuliah Umum :Prospek Sektor Perikanan dan Kelautan dalam Pembangunan Ekonomi Prov. Bangka Belitung Kini dan Masa Datang


Begitu antusiasnya sekitar 100 orang mahasiswa Prodi Perikanan dan Prodi D3 Perikanan – Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung menanti pagi di hari Rabu, 2 Juli 2008. Hal ini berhubungan dengan adanya Kuliah Umum dengan tema “Prospek Sektor Perikanan dan Kelautan dalam Pembangunan Ekonomi Prov. Bangka Belitung Kini dan Masa Datang” yang di pandu oleh Kepala Prodi Perikanan FPPB UBB serta dihadiri oleh para dosen dari Prodi Perikanan dan Prodi D3 Perikanan di ruang Aula FPPB UBB. Kuliah umum seyogyanya dihadiri 3 narasumber dari 3 universitas besar yaitu IPB, UGM dan USU, pada pelaksanaanya hanya 2 narasumber yang siap memberikan materi.






Bapak Dr. Ig. L. Setyawan Purnama, S.Si., M.Si dari UGM membawakan materi “Pemetaan Lingkungan Pesisir Prov. Bangka Belitung”. Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamik dan memiliki kekayaan habitat yang beragam, baik di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat-habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga mempunyai ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Perubahan fungsi lahan selalu diikuti dengan perubahan nilai ekonomis. Fungsi ekonomis suatu lahan biasanya diikuti oleh efek ganda (multiplier effects), yaitu berkembangnya kegiatan lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi utama. Hal ini menambah kompleksnya kepentingan terhadap suatu lahan. Kegiatan manusia di wilayah pesisir ini intensitasnya cukup tinggi seperti industri, perkotaan, permukiman, konservasi, pertambangan dan lain-lain, sehingga memungkinkan adanya konflik antara penggunaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan pemetaan yang dapat menunjukkan klasifikasi atau tipologi pesisir sehingga akan sangat berguna dalam perencanaan pemanfaatannya dan sekaligus pelestariannya. Kelangkaan studi tipologi pesisir membawa konsekuensi pada sulitnya memahami pantai, baik dalam skala makro maupun mikro karena terbatasnya sajian tipologi pantai. Sesuai dengan tingkat ketelitian dan kepentingan penggunaannya, penyajian tipologi pantai pada berbagai macam skala peta sangat penting. Pada skala peta kecil, penyajian tipologi pantai akan sangat bermanfaat bagi level pengambilan kebijakan seperti tata ruang.

Alat-alat yang perlu dipersiapkan seperti anemometer, stopwatch, kompas, bendera, yalon, abney level, meteran, EC meter, soil test kit, munsell soil color charts, soil tester, panetrometer, komparator, palu geologi, binokuler, checklist, video kamera, dan kamera digital. Selain itu perlu disediakan pula perangkat lunak komputer pengolah data seperti ER Mapper 6.0 atau ENVI 3.5, Map Info Professsional 6.0, ArcInfo 3.5 dan ArcView 3.2, Adobe Photoshop, Corel Photopaint dan perangkat keras komputer (minimal Pentium IV memory 256 MB, dilengkapi hardisk 80 GB, screen monitor 17 inchi untuk kepentingan grafis, work sheet dan word processor). Bahan-bahan yang diperlukan meliputi Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Geologi, Peta Geomorfologi, Peta Penggunaan Lahan, citra satelit dan foto udara.

Sehubungan dengan hal ini Prodi Perikanan FPPB UBB sudah memasukan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan hal di atas seperti mata kuliah Penginderaan Jauh yang memanfaatkan data citra, Praktek Laut yang mendukung mahasiswa dalam mengambil data kelautan, Sistem Informasi Geografis yang memberikan bekal kepada mahasiswa agar mampu membuat peta digital, dan masih banyak lagi. Hal ini dipandang tepat sebagai upaya Universitas memberikan bekal kepada SDM perikanan untuk melanjutkan pengelolaan dan pembangunan di wilayah Bangka Belitung mendatang.

Bapak H. Affan Mukti, SH., M.Hum dari USU membawakan materi “Aspek Hukum Budidaya Ikan di Perairan Indonesia”. Dalam meningkatkan potensi sumber budi daya laut (perikanan) Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan. Dalam ketentuan tersebut negara sebagai pemegang kedaulatan dan yuridiksi atas wilayah perairan Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan sumberdaya ikan baik untuk penangkapan ikan, maupun pembudidayaan ikan serta peningkatan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan Nasional.

Didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut tahun 1982 dan Undang-Undang no. 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menempatkan negara kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standard Internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional terutama dalam peningkatan perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersedian sumber daya ikan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawasan perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan perikanan ini dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, terbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Dalam hal pengendalian bahwa banyak sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar dari ketentuan pengeloan sumberdaya perikanan, namun masih belum adanya pengaturan yang benar-benar berpihak kepada nelayan terutama nelayan tradisionil misalnya bagi hasil antara nelayan dengan pihak pengusaha-pengusaha perikanan.

Dalam hal hukum dan peraturan perikanan maka Prodi Perikanan FPPB UBB sudah memasukan juga mata kuliah Hukum Laut dan mata kuliah Hukum dan Peraturan Perikanan untuk menambah wawasan mahasiswa dalam bidang hukum.

Kehadiran narasumber ini berkaitan dengan adanya program dari DIKTI mengenai Dosen Detasering yang ditugaskan untuk memberikan advise dan masukan bagi universitas yang masih berkembang. Dosen Detasering akan berada di Universitas Bangka Belitung selama 5 (lima) bulan mulai akhir Juni sampai Desember 2008 dikurangi masa libur bulan September dan Oktober.

Dengan terlaksananya Kuliah Umum ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam sektor perikanan dan kelautan. Sebagai masyarakat kepulauan, sudah saatnya kita tampil dalam mengelola potensi pulau-pulau kecil, perikanan, pengelolaan lingkungan pesisir dan sumberdaya perairan, serta pariwisata bahari dalam rangka pembangunan ekonomi Provinsi Bangka Belitung. Untuk memanfaatkan potensi ini tentu membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang terdidik dan terampil dibidangnya. Universitas Bangka Belitung semoga bisa memberikan harapan dan jawaban kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prodi Perikanan FPPB UBB Juli 2008

UBB On The Road

Berita UBB

UBB Perspectives