Pilih Bahasa

+62 (0717) 422145 Senin–Jumat: 07.30–16.00 WIB

Artikel & Opini

TEORI PISAU DI HOTEL PRODEO

Oleh Admin 21 Januari 2010 ± 1 menit baca
Ketidakadilan di negeri ini sepertinya semakin terasa dari hari ke hari. Mulai dari penegakan hukum yang dinilai tebang pilih sampai dengan pola hidup mewah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang notabenya sebagai tempat proses pembinaan dan penjeraan para pelaku kejahatan. Proses penegakan hukum pada era reformasi ini masih diibaratkan seperti teori pisau, semakin ujung semakin tajam. Artinya semakin rendah status sosial ekonomi seseorang maka penegakan hukum semakin tegas. Sebaliknya semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka penegakan hukum semakin tidak tegas alias melempem. Beberapa kasus memang menunjukkan penegakan hukum yang tegas tanpa melihat status sosial dan hal itu harus mendapat apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Namun tidak sedikit pula kasus yang membenarkan teori pisau tersebut. Misalnya dalam kasus pencuri pisang, semangka dan kapuk, dimana masyarakat membandingkannya dengan kasus anggodo dan beberapa pelaku korupsi milyaran rupiah uang negara yang sepertinya sulit untuk di hukum. Jangankan di jatuhi hukuman, untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa saja sulit, terlebih ingin memeriksanya.

Penjara Mewah

Artalyta Suryani alias Ayin, nama yang sempat ngetop bak selebritis melalui sinetronnya yang berjudul �Komunikasi korupsi dengan oknum jaksa” pada pertengahan tahun 2009 yang lalu, kini kembali mengulang kejayaannya pada awal tahun 2010 dengan sinetron baru yang berjudul ”Hotel Prodeo”. Hotel prodeo yang selama ini dijadikan istilah oleh masyarakat sebagai penjara bagi para pelaku kejahatan, dimana hak kebebasan seseorang dibatasi dalam rangka proses pembinaan dan penjeraan dengan tujuan merubah perilaku terpidana menjadi lebih baik tidak berlaku bagi Ayin, karena penjara Ayin tersebut memang betul-betul hotel dengan segala fasilitas lengkap nan mewah. Inilah kesan yang terlihat dari hasil investigasi Tim Pemberantasan Mafia Hukum di Rutan Pondok Bambu yang mendapatkan Ayin sedang melakukan perawatan wajah pada sebuah ruangan dengan fasilitas lengkap nan mewah, seperti pada kamar di hotel bintang lima. Hal ini sangat berbeda jauh dengan ruang-ruang penjara lain yang satu ruangannya bisa dihuni beberapa orang dengan fasilitas yang sangat-sangat terbatas yang menunjukkan kehidupan penjara yang sesungguhnya. Kondisi ini selaras dengan penyataan Depkumham selama ini bahwa penjara di Indonesia over kapasitas dan kondisinya memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya anggaran. Sangat berbeda dengan ruang tahanan Ayin yang justru ”kelebihan anggaran”.

Penjeraan Sia-Sia

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun kondisi yang terjadi pada Ayin sebagai terpidana perkara korupsi justru menafikan tujuan pembinaan tersebut. Bukan berarti pembinaan harus dalam kondisi yang serba kekurangan, seperti disiksa, melakukan kerja paksa, makanan yang tidak sehat dan sanitasi lingkungan yang buruk. Karena warga binaan pemasyarakatan juga sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus tetap diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Pembinaan narapidana harus berorientasi pada dua hal. Pertama, tetap ada penghormatan terhadap HAM para narapidana sebagaimana di atur dalam Undang-undang. Kedua, berorientasi pada tujuan utama sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas. Resosialisasi dan penjeraan menjadi proses utama yang harus dijalani oleh para narapidana selama menjalani sanksi pidana di Lapas. Harapannya minimal tidak mengulangi lagi tindak pidana alias menjadi residivis dan dapat diterima dan kembali ke masyarakat dengan baik. Kemewahan yang dimiliki Ayin dalam penjara sangat tidak sinkron dengan upaya penjeraan dan resosialisasi kemasyarakat. Sebagai terpidana korupsi yang melakukan penyuapan terhadap oknum penegak hukum tentunya pola pembinaan yang sifatnya penjeraan menjadi sangat penting sehingga terpidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pola hidup mewah tersebut justru akan berdampak sebaliknya, yaitu terpidana koruptor tidak akan pernah menyadari kesalahannya, apalagi upaya untuk memperbaiki diri. Hidup mewah tersebut justru memberikan potensi besar untuk kembali mengulangi tindak pidana, karena sanksi dari tindak pidana yang dilakukannya tidak berdampak negatif apa-apa bagi terpidana baik secara materil, fisik maupun psikologi. Jadi narapidana yang biasanya menghitung hari untuk segera bisa meninggalkan penjara yang sangat menyiksa, namun bagi Ayin ”betah-betah saja” karena kondisinya sama saja antara hidup bebas di luar penjara maupun hidup sebagai terpidana di dalam penjara. Disamping itu, ekses lain dari kemewahan tersebut menimbulkan diskriminasi yang sangat luar biasa terhadap penghuni Lapas yang lain dan kebenaran teori pisau semakin nyata wujudnya, ketika orang berduit bisa memesan ruang penjara mana yang akan dihuni lengkap dengan fasilitas yang diminta. Sehingga Lapas bagi terpidana berduit tidak ada bedanya dengan menginap di hotel, bisa di pesan sesuai selera. Masyarakat luas tentu sangat terkejut sekaligus prihatin dengan hasil investigasi dadakan Tim Pemberantasan Mafia Hukum ini. Selain menunjukkan kontrasnya kejadian tersebut dengan upaya Presiden dalam pemberantasan mafia hukum, peristiwa memalukan ini juga akan mencoreng citra upaya penegakan hukum dimata publik yang selama ini dengan susah payah ingin dibangun. Depkumham sebagai pihak yang berkompeten terhadap kejadian ini harus menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi total, khususnya dibidang Lapas. Tidak hanya dengan menghentikan segala kemewahan kepada narapidana yang menimbulkan diskriminatif dan menyinggung rasa keadilan, tapi juga praktek pungli, tindak kekerasan, perjudian, transaksi dan pesta narkoba di dalam Lapas juga harus menjadi target utama dalam reformasi Lapas.


(Opini Bangkapos, Kamis 21 Januari 2010) Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H. Dosen FHIS UBB Anggota Insititute Untuk Kebijakan Publik dan Lintas Demokrasi

Bagikan informasi WhatsApp