Artikel & Opini
BABAT HABIS MARKUS
Susno, siapa yang kini tidak mengenalnya. Perwira Tiggi Bintang Tiga mantan Kabareskrim ini mulai mencuat namanya ketika disebut-sebut terlibat dalam upaya kriminalisasi anggota KPK, Bibit dan Chandra bersama dengan Anggodo. Ada tidaknya hubungan kausalitasnya dengan kasus tersebut, akhirnya Susno di copot sebagai Kabareskrim. Pencopoton tersebut tidak membuat PATI non job ini berdiam diri dan menikmati hari tua dengan anak dan cucunya. Namun justru sepak terjangnya semakin berani, bahkan terkesan melawan arus, karena sedikit demi sedikit telah membuka borok mafia hukum yang ada diinstitusinya sendiri, yaitu Mabes Polri.
Aksi Susno ini menimbulkan dua dampak. Pertama, bagi sebagian oknum aparat yang memang selama ini menjadi aktor-aktor utama atau bahkan sutradara dalam merekayasa kasus hukum dengan barter imbalan sejumlah uang atau kekuasaan, tentu bernyayinya Susno merupakan sinyal yang berbahaya bagi profesinya sebagai makelar kasus. Ibarat dalam pertempuran, sepertinya markus-markus saat ini sudah menarik pasukan sementara dari medan pertempuran. Selain untuk sembunyi dari musuh (sebut saja Satgas Mafia Hukum, KPK dan aparat penegak hukum lainnya), juga menyiapkan strategi yang lebih canggih untuk kembali menjadi markus, apabila gema dan semangat pemberantasan markus sudah mulai mengendur. Hal seperti ini sudah sering terjadi dinegeri ini, gema reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan lain-lain hanya di awal saja, berikutnya hilang tanpa bekas. Semoga tidak terulang dalam pemberantasan mafia hukum ini.
Kedua, bagi masyarakat yang berharap penegakan hukum bersih dari praktek-praktek kotor, seperti suap, rekayasa kasus, dan lain-lain, aksi Susno menjadi entry point untuk membabat habis mafia hukum dan maraknya makelar kasus diberbagai bidang yang selama ini sudah merajalela, bahkan dilakukan secara terang-terangan. Perbaikan sistem, pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas harus segera dilakukan tanpa pandang bulu.
Written By : Dwi Haryadi, S.H.,M.H. Dosen FHIS UBB, anggota INTIKLAD
Gayus, Renumarasi dan Korupsi
Selain Susno, seleb bulan ini adalah Gayus, seorang milyuner muda sekaligus mantan staf Ditjen Pajak dengan golongan III A yang dijemput langsung oleh Kabareskrim serta Satgas Anti Mafia Hukum di Singapura. Saat ini statusnya sebagai tersangka dan kita semua berharap proses pemeriksaan dapat membongkar semua aktor yang terlibat dalam jaringan mafia hukum dan mafia pajak ini. Terlebih Gayus didampingi oleh pengacara Adnan Buyung Nasution yang kiranya dapat meminimalkan adanya intervensi dan merekayasa kasus Gayus, sehingga yang terjaring hanya pelaksana teknis saja, sementara sang sutradara atau pelaku intelektual yang memiliki power justru tidak tersentuh. Kasus Gayus merupakan cermin bahwa upaya reformasi birokrasi yang selama ini telah dilakukan tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakan renumerasi. Renumerasi penting untuk kesejahteraan pegawai, namun untuk mencapai sebuah birokrasi yang bersih membutuhkan tidak hanya dengan pemenuhan gaji yang tinggi, tetapi sistem pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dan berat harus menjadi prioritas, sehingga mampu mengerem atau membuat setiap pejabat di negeri ini berfikir seribu kali untuk korupsi. Hal ini harus mulai dilakukan dari pejabat-pejabat tinggi sampai ke level bawah. Namun jika prilaku korup ini dimulai oleh atasannya sendiri, maka sang bawahan pun akan cepat mencontohnya terlebih jika ada instruksi langsung dari sang pimpinan. Gayus tidak mungkin bekerja sendiri, karena dalam korupsi ada yang namanya komunikasi korupsi. Artinya, Gayus perlu bekerjasama dengan pihak lain, baik itu rekan sekerjanya yang setingkat maupun atasannya. Untuk sampai pada sebuah keputusan yang nantinya akan dibarter dengan pundi-pundi uang yang tentu tidak sedikit jumlahnya. Komunikasi korupsi tersebut barulah gambaran di tempat Gayus bekerja. Belum lagi dengan rekayasa kasus yang dilakukan mafia hukum yang melibatkan lintas sektoral institusi penegak hukum. Buktinya putusan bebas terhadap Gayus kini menyeret berbagai oknum aparat penegak hukum. Mulai dari pengacara, anggota Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Tidak heran jika selama ini sangat sulit memberantas mafia hukum, karena yang terlibat justru orang dalam sendiri.Upaya Pemberantasan Mafia
Perilaku korup dan mengguritanya makelar kasus di berbagai institusi telah menunjukkan sudah kronisnya permasalahan penegakan hukum dan bobroknya sistem pengawasan birokrasi. Kasus Gayus bisa jadi merupakan fenomena gunung es, yang sebenarnya di lapangan masih banyak Gayus-Gayus lain yang berkeliaran dan angka direkeningnya lebih tinggi dari Gayus. Tidak hanya di Ditjen pajak atau Kementrian Keuangan saja yang dikenal basah, sehingga perlu ada renumerasi, namun di instansi-instansi lain pun sangat rentan dengan adanya praktek-praktek yang serupa dengan Gayus. Oleh karena itu, tidak heran jika dikenal pula ada mafia narkoba, mafia tanah, mafia peradilan, mafia Illegal Logging, mafia Illegal Mining, mafia Illegal Fishing yang melibatkan orang-orang dalam institusi terkait yang seharusnya menindak. Kronisnya permasalahan mafia hukum dan mafia pajak yang terlibat dalam lingkaran makelar kasus membutuhkan upaya pemberantasan yang luar biasa, misalnya reformasi birokrasi yang berbasis pengawasan, audit kekayaan secara kontinyu, penerapan sistem pembuktian terbalik dan sanksi pidana mati. Reformasi birokrasi yang sebenarnya sudah mulai dilakukan pemerintah, dengan terungkapnya kasus Gayus ini, kiranya lebih memfokuskan pada sistem pengawasan berlapis yang ketat mulai dari struktur jabatan tertinggi sampai ke level bawah, sehingga tidak ada celah untuk melakukan praktek-praktek kotor. Jika ada yang melanggar, berikan sanksi yang tegas dan berat sesuai tingkat kesalahan, jangan sekedar sanksi administrasi ringan yang tidak ada efek jeranya. Audit kekayaan sebagai bagian dari sistem pengawasan sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya indikasi korupsi. Program ini harus dilakukan secara kontinyu dan apabila ada yang tidak melaporkan, menunda-nunda atau bahkan menutup-nutupi dan merekayasa laporan kekayaannya harus dikenakan sanksi yang tegas. Sementara untuk pembuktian terbalik sudah wajib hukumnya untuk diterapkan, terlebih jika ingin menerapkan reformasi birokrasi berbasis pengawasan dan audit kekayaan, karena tiga hal ini harus satu paket. Terkait pidana mati, perlu revisi dulu UU korupsi apabila ingin efektif, mengingat masih sulitnya pemenuhan syarat untuk penjatuhan pidana mati tersebut. Opini Bangkapos, 23 April 2010
Written By : Dwi Haryadi, S.H.,M.H. Dosen FHIS UBB, anggota INTIKLAD
Bagikan informasi
WhatsApp