Pilih Bahasa

+62 (0717) 422145 Senin–Jumat: 07.30–16.00 WIB

Artikel & Opini

NAPI JUGA MANUSIA (Memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan, 27 April 2010)

Oleh Admin 10 Juni 2010 ± 1 menit baca
Kita tentu tidak asing lagi dengan narapidana dan tempat tinggalnya yang sampai sekarang masih juga kita sering latah menyebutnya sebagai penjara. Padahal dalam rangka resosialisasi narapidana dan reformasi kelembagaan, penggunaan nama penjara tersebut sudah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Disamping kelatahan tersebut, mungkin kita juga sering lupa atau bahkan tidak mengetahui bahwa setiap tangal 27 April diperingati sebagai Hari Bhakti Pemasyarakatan. Padahal hari bhakti pemasyarakatan ini kiranya tidak hanya menjadi acara ceremonial dan titik balik bagi pegawai di lingkungan Ditjend Pemasyarakatan, penghuni Lapas dan Rutan saja, tetapi juga mengingatkan kita, bahwa masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya resosialisasi mantan Napi. Stigmatisasi yang masih kuat oleh masyarakat tidak sedikit membuat mantan Napi menjadi residivis.

Napi Juga Manusia

�Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia”. Pernyataan Dr. Sahardjo, SH tersebut menyiratkan dan menyuratkan bahwa Napi juga manusia, sama seperti kita. Meskipun mereka telah melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat bahkan menjatuhkan korban, hendaklah diperlakukan sebagai manusia. Hal ini menujukkan bahwa konsep pemidanaan sekarang bukan lagi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Napi, tetapi pembinaan dan perbaikan. Lapas bukan menjadi tempat memukul dan menyiksa Napi, tetapi untuk memanusiakan manusia. Sebagaimana salah satu diktum menimbang dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Permasalahan Yang Sama

Dari tahun ke tahun permasalahan yang melingkari Lapas biasanya terkait over kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, belum tersedianya Lapas wanita, anak dan narkoba, penganiayaan oleh oknum sipir, peredaran narkoba di Lapas, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, dan terakhir kasus kemewahan penjara Ayin serta masih banyak lagi. Permasalahan di atas sedikit banyak akan menjadi penghambat sistem pemasyarakatan. Over kapasitas dan minimnya sarana dan prasarana akan menyebabkan proses pendidikan dan pembinaan tidak maksimal. Bahkan standar hidup disebagian Lapas belum layak, seperti satu ruang tahanan yang harus dihuni banyak Napi, air bersih yang minim, pelayanan kesehatan yang terbatas dan lain-lain. Terjadinya tindak pidana yang seharusnya Lapas Clear dari segala macam kejahatan menjadi pekerjaan rumah yang juga perlu upaya serius. Adanya penganiayaan oleh oknum sipir kepada penghuni Lapas dan peredaran narkoba di dalamnya akan mempengaruhi hasil pembinaan yang tidak optimal. Adanya Ospek/perploncoan bagi Napi baru, pungutan liar (pungli) dan pemberian fasilitas yang tidak merata kepada Napi (seperti kasus Ayin), menunjukkan Lapas tidak lepas dari praktek-praktek korupsi, suap menyuap dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan sendiri di dalam Lapas. Padahal keadilan dan anti kekerasan adalah diantara nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam proses resosialisasi/pemasyarakatan bagi para Napi. Residivis juga menjadi permasalahan tersendiri terhadap pola pembinaan di Lapas. Akibatnya Lapas di plesetkan sebagai PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kejahatan). Masuk Lapas karena maling ayam, setelah bebas justri maling mobil. Ironis memang, namun itulah faktanya. Perlu perbaikan pola pembinaan dan yang terpenting adalah lingkungan di luar Lapas yang tidak bersifat kriminogen. Terkait masalah ini penting untuk melihat hasil penelitian S. R. Brody, bahwa dari sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati olehnya, lima di antaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (reconviction). Artinya lamanya sanksi pidana di dalam Lapas tidak menimbulkan efek jera/rasa takut untuk melakukan kejahatan yang kedua kali dan seterusnya.

Kondisi Babel

Berbagai permasalahan di atas tentunya umum terjadi di Lapas, termasuk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masalah over kapasitas dan keterbatasan SDM misalnya, berdasarkan data statistik di web Depkumham tentang jumlah Napi dan Tahanan Per Januari 2010 di LP Kelas II A Pangkalpinang adalah sebanyak 323 orang, yang tidak sebanding dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia. Kemudian dugaan pemukulan dan penganiayaan oleh oknum Lapas terhadap tahanan juga sempat terjadi pada Agustus 2009 dan terakhir Januari 2010. Adanya uang rokok dan pulsa untuk memperlancar proses besuk tahanan juga sempat menjadi pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu, menunjukkan adanya indikasi pungli yang semestinya tidak terjadi. Kekurangan air bersih pada saat musim kemarau dan belum adanya Lapas Anak dan khusus Narkoba menjadi masalah dalam proses pemasyarakatan Napi di Propinsi ini. Pemecahan berbagai permasalahan dalam sistem pemasyarakatan di atas memerlukan solusi dengan pendekatan yang integral/terpadu. Karena satu masalah berkaitan dengan masalah yang lain. Over kapasitas misalnya dapat menjadi penyebab standar kesehatan dan sanitasi yang rendah, pengawasan yang lemah dan pemetaan pola pembinaan yang tidak maksimal. Kemudian tingkat kesejahteraan sipir yang masih rendah juga sedikit banyak mempengaruhi upaya pemasyarakatan, karena sipir juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, meskipun minim anggaran, masalah over kapasitas harus segera diselesaikan secara bertahap, peningkatan kesejahteraan, kualitas dan kuantitas SDM dengan mindset pemasyarakatan, serta hilangnya stigmatisasi dimasyarakat


Written By : Dwi Haryadi, S.H.,M.H. Dosen FHIS UBB, Anggota INTIKLAD
Bagikan informasi WhatsApp