Pilih Bahasa

+62 (0717) 422145 Senin–Jumat: 07.30–16.00 WIB

Artikel & Opini

Tuntaskan Traffiking di Babel

Oleh Admin 15 Juli 2010 ± 1 menit baca
Traffiking merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak ada dalil-dalil yang membenarkan tindakan trafficking ini. Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi serta sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu Negara atau ke luar negeri untuk semua ketenagakerjaan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi. Traffiking merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, karena terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Memang disadari bahwa penanganan traffiking tidaklah mudah, karena kasus trafficking ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan. Traffiking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarjinalisasi, tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan. Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan perempuan dan anak yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Salah satu isu penting yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah perlindungan hukum bagi korban trafficking. Walaupun sejumlah instrument internasional telah di adopsi, diratifikasi atau ditandatangani, namun sampai saat ini isu child trafficking masih belum memperoleh intervensi yang signifikan. Selama ini, perdagangan anak dan perempuan dianggap sebatas bentuk prostitusi,namunkenyataannya banyak hal dan bentuk bentuk lain diantaranya kerja paksa, perdagangan obat terlarang, perdagangan organ tubuh, buruh migrant, anak jalanan dan pekerja anak baik untuk konsumsi dalam negeri bahkan mencakup lintas transnasional.

Faktor Penyebab dan unsur Traffiking

Traffiking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda sehingga dipengaruhi banyak penyebabnya. Adapun faktor- faktor penyebab perdagangan anak tersebut di Indonesia adalah: Kemiskinan, terbatasnya akses dan kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, kepatuhan anak terhadap orangtua ( yang terdesak secara ekonomi), konflik sosial dan peperangan serta lemahnya penegakan hukum. Resolusi Majelis Umum PBB mendefinisikan istilah traffiking : Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi). Adapun unsur-unsur dari Traffiking antara lain adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni perekrutan (recruitmen), pengangkutan transportation), pemindahan (transfer), melabuhkan (harbouring), menerima (receipt), adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni penggunaan ancaman(use of force), penggunaan bentuk tekanan lain (other formsof coercion), penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan beresiko (a position of vulnerability), adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yakni eksploitasi manusia, seperti eksploitasi protitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek serupa perbudakan, perhambahan, peralihan organ tubuh dan lainnya. Berdasarkan hal diatas, penyebab trafficking di Bangka Belitung lebih dikarenakan kepada faktor ekonomi, karena banyaknya para korban trafficking ini dijanjikan kerja dengan gaji yang besar seperti bekerja di kafe-kafe atau warung di Bangka Belitung dan biaya selama korban di Bangka Belitung ditanggung oleh pelaku. Tetapi setelah sampai di Bangka Belitung, korban dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan sering kali mendapatkan penganiayaan dari pelaku.

Traffiking menurut Hukum di Indonesia

Secara yuridis, rumusan delik trafficking in person ke dalam undang undang mutlak di perlukan untuk kriminalisasi perbuatan. Rumusan delik ini belum ada dalam hukum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham legalistic dan formalistic sulit menemukan hukum (rechvinding) dan membentuk hukum (rechvorming) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui mekanisme pengadilan. Padahal hakim berwenang untuk menggali nilai nilai sosiologi yang aktul dalam masyarakat. Walaupun UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sudah mengkriminalisasi kejahatan perdagangan anak, namun progresivitas norma UU ini masih setengah hati�, yang melahirkan multi interpretasi yang menyisakan kekosongan hukum (recht vacuum). Hal ini dikarenakan secara legalitasnya belum mengatur rumus delik, ruang lingkup perlindungan, serta bentuk bentuk rehabilitasi, pemulihan ,dan repatriasi saksi dan korban. Mengingat kompleksnya masalah kejahatan trafficking ini, maka diperlukan adanya peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan ini. Pada saat ini, belum ada definisi hukum yang baku tentang perdagangan anak di Indonesia baik dalam KUHP maupun Peraturan perundang undangan lainnya. Perdagangan manusia telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut KUHP diatur dalam Pasal 296,297,298 dan Pasal 65 UU No.39 Tahun 1999. Dalam praktek yang ditemukan pihak aparat penegak hukum juga tetap memperlakukan KUHP pasal 296 s/d 298. Pasal tersebut seringkali tidak mampu menyerat para pelakunya karena unsur-unsur dari KUHP mengenai perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya tidak begitu jelas, sehingga banyak unsur dari kasus perdagangan anak dan perempuan tidak terjerat oleh pasal tersebut. Ketiga pasal tersebut diatas ( Pasal 296,297,298) hanya dapat menjerat perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual saja, karena ke 3 pasal tersebut masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan. Disisi lain, dalam banyak hal KUHP sendiri masih bias gender sehingga kurang dapat memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak dan perempuan. Lemahnya perangkat hukum untuk menjerat aktor kejahatan trafficking banyak disebabkan oleh sanksi hukum yang diterapkan oleh hakim berdasarkan KUHP dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, selain minimnya pasal pasal yang ada, KUHP menganut sistem pengancaman maksimal tanpa batasan ancaman minimal.

Upaya mengatasi Trafficking di Bangka Belitung

Masalah Traffikingbersifat multidimensional, dalam arti berkolerasi dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Traffiking sekarang ini bukan lagi masalah nasional saja, tetapi sudah menjadi masalah global. Pada intinya Traffiking ini, apapun bentuknya haruslah ditidak tegas dan selesaikan segera. Melalui aspek kebijakan hukum pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) ini. Akan tetapi, dalam penerapannya masih mengalami hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dalam menangani perkara-perkara trafficking, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Seperti halnya mendirikan lembaga-lembaga sosial baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga di luar pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi sosial lain yang memang bertjuan memberantas tindak pidana trafficking in persons ini secara bersama-sama, Namun secara konseptual, penanganan traffiking harus merupakan upaya bersama dari pemda, polisi, disnaker, pemdes, lsm, sampai pada keluarga serta perlu adanya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di daerah yang bukan sebagai simbolitas saja akan tetapi lebih berperan aktif lagi dan perlunya perda tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (trafficking in persons), perempuan dan anak oleh Pemerintah Daerah. Semoga Bangka Belitung bebas dari Traffiking.

Written By : Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H. Dosen, Kriminolog, Peneliti Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung
Bagikan informasi WhatsApp