Artikel & Opini
KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

(Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Bangka Belitung)
Akhir-akhir ini mata dunia tengah tertuju pada wilayah Eropa bagian Timur, tepatnya di wilayah negara Ukraina. Tindakan Rusia untuk melakukan invasi militer ke wilayah geopolitik Ukraina sangat mengejutkan banyak publik, bahkan sampai muncul beberapa framing akan Perang Dunia Ketiga yang tentu saja menjadi ancaman besar bagi seluruh masyarakat dunia apabila benar-benar terjadi. Isu World War III yang dimuat di beberapa media massa memang terkesan mengerikan sekalipun pada realitasnya dinamika yang terjadi di Ukraina masih jauh untuk dikatakan sebagai perang dunia. Namun terdapat hal yang perlu menjadi pelajaran bagi setiap negara termasuk Indonesia bahwa perang bisa saja mencuat dan menjalar dengan cepat layaknya kobaran api di ladang yang gersang. Maka dari itu dinamika politik dunia yang secara simultan juga meradang pada masalah militer harus disikapi dengan baik oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Penulis akan mencoba mengkorelasikan situasi yang sekarang ini tengah terjadi dengan konsep bela negara yang harus kita bangun sedini mungkin. Kita mulai dari pencapaian tujuan nasional Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta wawasan Nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan tempat negara ini berdiri. Agar mampu mengantisipasi dinamika geopolitik diperlukan keuletan yang bertolak dari wawasan Nusantara. Pada konteks ini, bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) baik yang datang dari luar maupun dari dalam, guna menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Ketahanan Nasional yang dimiliki bangsa Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pengoptimalan fungsi aspek alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra) yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam. Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Gabungan tri gatra dan panca gatra disebut sebagai astagatra atau delapan aspek Ketahanan Nasional.
Tujuan nasional Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan suatu sistem pelaksanaan ketahanan nasional terintegrasi yang mengacu pada dinamika geopolitik.
Sistem terintegrasi itu dapat dituangkan dalam suatu sistem bela negara yang sudah memiliki pijakan hukum kuat pada UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.3/2002). Pasal 9 UU No.3/2002 menyebutkan: (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara; (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.
Secara prinsip kita sudah memiliki landasan hukum yang baik, namun realitasnya hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem pelaksanaan bela negara yang komprehensif. Kita perlu memiliki sebuah sistem pendidikan bela negara yang komprehensif. Pendidikan bela negara ini diintegrasikan secara berjenjang ke sistem pendidikan nasional yang ada, mulai dari level pendidikan tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Pada tataran tertentu, model ini mengingatkan pada program Penataran P4 yang pernah diselenggarakan beberapa dekade yang lalu.
Adapun yang membedakan dengan Penataran P4 yang lebih menekankan pada tataran teori dan hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, model pendidikan bela negara yang perlu diformulasikan secara mendalam dan kokoh perlu mencakup implementasi pada tataran praksis dengan waktu pelaksanaan program yang lebih lama dan berjenjang serta memiliki dampak yang nyata terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Adapun komponen pendidikan yang diberikan akan terdiri dari delapan aspek atau disebut dengan istilah asta gatra Ketahanan Nasional agar generasi muda lebih memiliki kesadaran dan kesiapan dalam memahami dinamika geopolitik, sekaligus memiliki kesiapan dalam meningkatkan ketangguhan Ketahanan Nasional.
Menghadapi kenyataan ini, maka dalam tataran tingkat pendidikan menengah atau sekunder perlu dibentuk suatu pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan pendukung seperti ekstra kurikuler. Adapun ciri pendidikan tersebut haruslah pendidikan yang berbasis pada disiplin dan tindakan nyata seperti pelatihan baris berbaris, pelatihan menghadapi bencana alam, pelatihan kemampuan bertahan hidup (survival), hingga praktik membantu kegiatan-kegiatan sosial, serta lain sebagainya.
Namun sebelum mereka turun ke lapangan dan belajar berinteraksi guna membangun kepekaan sosialnya, para peserta didik tersebut perlu dibekali wawasan melalui pendidikan kewarganegaraan berupa pengetahuan yang kokoh mengenai arti dan manfaat kegiatan tersebut terutama sekali dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya berisi nilai-nilai geopolitik yang vital bagi eksistensi dan keselamatan bangsa. Hal lain yang tidak bisa ditinggalkan adalah perlunya komunikasi pihak sekolah dengan para orang tua siswa mengenai pentingnya kegiatan tersebut. Tentunya cara membungkus kegiatan tersebut perlu disesuaikan dengan metode pendidikan yang dianggap terbaik oleh para ahli di bidang pendidikan dan psikologi.
Pada hakikatnya model pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan serta kegiatan di luar kelas tersebut tujuannya untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal ini membangun kewaspadaan nasional serta ikut membangun kesetiakawanan sosial. Kewaspadaan dan kesetiakawanan yang baik akan turut bermanfaat untuk mengeliminasi potensi-potensi masalah sosial di kalangan generasi muda seperti tawuran, perkelahian antar kelompok pemuda dan konflik sosial lainnya yang bisa menjadi benih-benih disintegrasi bangsa Indonesia.
Formulasi pendidikan bela negara tersebut, akan memperkuat gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan pada cara pandang generasi muda yang tercermin dalam pola sikap dan pola tindakan mereka nantinya. Kesadaran bela negara dalam diri generasi muda dapat merangsang internalisasi nilai-nilai utama Pancasila, sehingga akan jauh dari kemungkinan untuk dipecah belah dan diadu domba oleh pihak mana pun, bahkan dimungkinkan juga terbentuknya sikap altruistis yang senantiasa mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Note: Tulisan dimuat juga di media Babel Pos, edisi Rabu, 09 Maret 2022