Pilih Bahasa

+62 (0717) 422145 Senin–Jumat: 07.30–16.00 WIB

Artikel & Opini

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Oleh Tim MBKM Riset 2 Oktober 2023 ± 3 menit baca

Oleh: Annisa Fitria Jasmine Putri, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, Jeanne Darc Noviayanti Manik (Tim MBKM Riset)

Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan dari rasa takut, dan sebagainya. Anak-anak seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, pada kenyataannya anak-anak secara terpaksa maupun secara sukarela untuk menjadi pekerja. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kecamatan Mentok yaitu di sektor pertambangan timah. Masih banyak anak yang secara langsung turun untuk melakukan aktivitas tambang (melimbang).


Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Keselamatan dan kesehatan pada dasarnya adalah merupakan kebutuhan manusia yang terpenting dan bahkan sering dikatakan sebagai hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang termasuk tenaga kerja memerlukan jaminan atas keselamatan maupun kesehatan dirinya, sehingga pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja bukan sebagai kebutuhan tetapi juga sebagai kepentingan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan: perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan kesejahteraan anak baik dalam lingkungan keluarga, pendudukan maupun di lingkungan sosial; perlindungan anak dari segala aspek eksploitasi seperti perbudakan, pekerja anak, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; perlindungan terhadap anak-anak jalanan; perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 69 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam, karena apabila lebih dari 3 jam secara tidak langsung dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Gambaran tentang kondisi yang dihadapi anak dalam dunia pekerjaan tentu sangat memprihatinkan. Bukan saja bagi masa depan anak itu sendiri atau keluarganya, bahkan bisa menjadi penghambat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.


Anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Larangan mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.


Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Beberapa upaya di atas yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan masalah dalam pengentaskan pekerja anak, karena banyak tersebar di daerah-daerah terpencil yang menyulitkan untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pembinaan bagi pekerja anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan stacke holder dalam mengatasi masalah pekerja anak di Kecamatan Mentok. 


Berbagai upaya yang dilakukan tersebut sebenarnya belum optimal apabila dilihat dari bagaimana pengimplementasian ketentuan perundang-undangan terutama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam Pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut: (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; ekspoitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan; dan perlakukan salah lainnya.

Lokasi Penambangan Timah


Lokasi Penambangan Timah

Bagikan informasi WhatsApp