+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
03 Januari 2012 | 16:27:00 WIB


Lorong Gelap Penegakan Korupsi


Ditulis Oleh : Faisal

Era reformasi menjadi petanda bahwa bangsa ini mulai berhitung kembali terhadap jalan panjang untuk hidup bernegara. Seakan reformasi mengajak pikiran bangsa untuk terus mengawal arti merdeka dari watak penjajah. Derita rakyat yang berawal dari siksaan oligarki kekuasaan rezim orde baru kemudian berujung pada penciptaan sistem kekuasaan oleh rakyat sendiri yang bernama "era reformasi". Tak dapat dipungkiri bahwa reformasi merupakan karya nyata kehendak rakyat untuk bahagia, adil dan makmur. Meskipun kita tahu, mereformasi penyakit Indonesia tak bisa hanya berfikir parsial, seyogjanya mesti integral. Bila itu tidak dilakukan, Indonesia merupakan contoh yang apik sangat sulit untuk sampai pada cita-cita reformasi. Bukannya reformasi terlahir karena rasa sensitifitas terhadap rezim orde baru yang begitu korup. Sehingga sistem yang korup melahirkan problem ikutan, seperti birokrasi yang menghamba pada sistem ekonomi kapitalistik, demokrasi tersandera arogansi penguasa, ketimpangan sosial, watak produk hukum tak responsif dan kebijakan publik tanpa partisipasi masyarakat.

Dengan begitu masalah pokok bangsa ini adalah perilaku koruptif yang sudah sistemik. Tentu beban berada di pundak hukum untuk keluar dari perilaku koruptif. Harapan bangsa akan menuai hasil bila hukum mampu mereformasi dirinya. Tidak dapat berharap banyak kepada hukum yang lahir dari sentuhan kekuasaan yang korup. Walaupun kita mesti memberikan apresiasi terhadap reformasi yang mampu melahirkan mesin pembasmi korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tapi reformasi juga memiliki anomali (penyimpangan) terhadap subtansi hukum yang tak pro terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Sebut saja, lahirnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi lorong gelap dalam upaya pemberantasan korupsi.

UU Pemda khusus pada Pasal 36, merupakan celah untuk mengisolasi kekuasaan dari sentuhan hukum. Bagamaina tidak, dengan hadirnya Pasal 36 tersebut membuat kepala daerah/wakil kepala daerah mendapat perlakuan khusus ketika ia terduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab untuk dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi wajib mendapat izin atau persetujuan dari Presiden.

Ijin Presiden akan sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Secara norma, ketentuan dalam Pasal 36 UU Pemda tersebut memiliki prosedur izin yang berlapis. Akibatnya, proses penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan cepat dan sederhana sulit terwujud. Pendapat tersebut pernah terlontar ketika pihak Litbang Kejaksaan Agung meminta penulis untuk menjadi responden dalam kegiatan penelitian terkait Pasal 36 tersebut. Pihak kejaksaan merasa dihambat dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan adanya prosedur izin ke Presiden ketika ada pihak kepala daerah/wakil kepala daerah terindikasi melakukan korupsi. Itulah yang penulis sebut tadi bahwa hukum belum sepenuhnya mereformasi dirinya dalam mempersiapkan melawan kekuasaan yang korup.

Pasal 36 Menerobos Asas


Sejatinya asas dapat menjadi kaidah penuntun dalam mengoperasikan hukum. Terkadang asas juga dijadikan sebagai kerangka pikir dalam mereformulasi norma hukum dalam setiap undang-undang. Jika, cara kita berhukum selalu menempatkan asas sebagai asesoris semata, maka hukum mesti keluar dari orientasi awalnya. Karena asas, merupakan pondasi yang membuat hukum menjadi kokoh sekalipun ada perbaikan pada bagian-bagian lainnya.

Keberadan Pasal 36 dalam UU Pemda seakan bocah yang berjalan tanpa ada yang menuntun. Alhasil, bocah itu binggung, tak jarang menjerit tanpa dapat dimengerti apa maunya. Tentu dalam hal ini, asas equality before the law (persamaan di depan hukum) dan asas contante justitie (peradilan cepat, sederhana dan biaya murah) dapat menjadi penuntun untuk mengoreksi keberadaan Pasal 36.

Koreksi dan kritik pada Pasal 36 yang mengharuskan izin berlapis ketika kepala daerah/wakil kepala daerah melakukan korupsi justru tidak sejalan dengan prinsip bahwa semua orang memiliki pengakuan serta persamaan di muka hukum (asas equality before the law). Bagaimana bisa pengakuan serta persamaan dapat terwujud bila Pasal 36 menjadi tembok yang begitu kokoh, justru akan melahirkan ketidaksamaan dihadapan hukum.

Kemudian keberadaan Pasal 36 berpotensi mengganggu harapan upaya efektivitas peradilan yang cepat (asas contante justitie). Sebagaimana dalam praktiknya, terkadang izin yang dimintakan tidak pernah ada jawabannya. Sehingga, penanganan perkara menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya. Artinya, harapan publik degan proses peradilan cepat terhadap perkara korupsi sulit dapat terwujud ketika Pasal 36 masih dipertahankan. Lebih parah lagi, ketentuan Pasal 36 sangat berpotensi disalahgunakan. Salah satunya disebabkan tidak adanya mekanisme kontrol terhadap proses perizinannya. Hal itu merupakan bentuk nyata lorong gelap dalam penegakan korupsi.

Jalan Keadilan di Mahkamah Konstitusi


Semoga Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi rumah keadilan bagi komitmen pemberantasan korupsi. Penggiat anti korupsi tidak diam melihat kenyataan ini. Mereka Teten Masduki (TI), Zainal Arifin Mochtar (Pukat UGM), Danang Widoyoko (ICW) dan Saldi Isra (Guru Besar Andalas) melakukan judicial review terhadap Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Upaya tersebut mendapat dukungan oleh Kejaksaan Agung, dikarenakan Pasal 36 mempersempit upaya kejaksaan dalam mengungkap kejahatan korupsi, walaupun Pasal 36 itu tidak berlaku untuk KPK.

Sebagaimana dalam criminal justice system penegakan hukum tak bisa dilakukan dengan pendekatan sektoral, diperlukan upaya integratif dalam rangka memperkuat sistem penegakan kejahatan korupsi. Bila MK berani membatalkan Pasal 36, hal ini menunjukkan MK sedang mengajarkan bahwa menegakkan hukum tidak keluar dari kaidah penuntun, yaitu konstitusi dan asas. Terlebih lagi MK mesti memperhatikan penegakan hukum yang tidak terkesan compang-camping, misal kewenangan yang berbeda antara polisi-jaksa dan KPK dalam penangan kasus korupsi. Sementara UU Tipikor berkata korupsi sebagai extra ordinary crime (kejatahan luar biasa). Dimana letak keluarbiasaan kasus korupsi bila ia menghadang terwujudnya asas equality before the law dan asas contante justitie. Semoga MK benar-benar menjadi jalan keadilan bagi agenda reformasi hukum di bidang penegakan korupsi.

Opini Babel Pos, Selasa (3/1)




Penulis : Faisal
Dosen FH UBB dan PW Pemuda Muhammadiyah




UBB Perspective

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital di Era Society 5.0

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

Waspada Aksi Pencurian

Perangkingan Webometrics pada Universitas Sedunia

URGENSI JALAN SATU ARAH

Wartawan Sehat, Pers Sehat

GUBERNUR BARU DAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

ANALISIS HASIL PILGUB BABEL : ANTARA DE FACTO DAN DE YURE

Menimbang Nalar dan Nurani Cagub

Babel dan Demokrasi Hijau

Anak Kepulauan Cerdas

PROFIL BANGKA BELITUNG

PASCAPANEN SORGUM

AWAL MENUJU KEMANDIRIAN RUMPUT LAUT PULAU BANGKA

POPULARITAS MINUS KUALITAS

Ketika Pilkada Berakhir Penjara

TIGA MISI - TIGA KUALIFIKASI

Polemik Pemidanaan Kasus Xenia Maut

Mutiara Di Timur Belitung - Refleksi Sembilan Tahun Beltim

SAATNYA PERPUSTAKAAN BERINOVASI

Memilih Calon Abdi Masyarakat - Renungan Untuk Para Kandidat

Maling Berdasi itu Koruptor

Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang

Urgensi RUU Partisipasi Masyarakat

ENAM ALASAN GOLPUT MENGECIL

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 4)

TUJUH TITIK RAWAN PILGUB

PERANG YANG RUGIKAN RAKYAT