Ditulis Oleh : Faisal, SH., MH.

Di awal tahun 2012 ini rakyat Bangka Belitung akan disugukan kontestasi para aktor politik dalam pemilihan kepala daerah. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Babel saat ini menjadi tuan rumah yang super sibuk dalam mempersiapkan hajatan demokrasi lokal tersebut. Setidaknya kinerja KPU terlihat setelah mampu melakukan verifikasi terhadap berkas pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Babel. Hanya 4 (empat) pasang calon kepala daerah yang diloloskan oleh KPU, setelah melalui tahap verifikasi. Walaupun proses verifikasi itu tidak meloloskan pasangan bakal calon yang lain, KPU Babel tetap percaya diri dengan keputusan yang dikeluarkannya.

KPU Terikat Norma Hukum dan Etik

Jika ingatan kita belum berkurang, bahwa prosesi menuju pilkada Babel sudah ternodai dengan politik uang. Setidaknya fakta itu telah saling terkonfirmasi seperti apa yang dilontarkan oleh salah satu bakal calon "Pak Gani" dengan mantan partai pendukungnya. Tanpa ragu-ragu Pak Gani membeberkan kekecewaan itu ke beberapa media lokal, bahwa ia merasa dikhianati bahkan ditipu oleh partai pendukung setelah komitmen politik dibangun. Rasa kecewa Pak Gani tak terbendung dikarenakan telah mengeluarkan mahar politik ke beberapa partai pendukung. Apalagi, keputusan Pak Gani untuk maju mengikuti kontestasi politik di dampingi oleh perwakilan kaum perempuan yaitu Ibu Jamilah (mantan ketua KPU Babel). Alhasil, KPU mengeliminir berkas pencalonan Pak Gani dengan alasan tak cukup syarat.

Aneh tapi nyata, KPU mengambil keputusan kontradiktif untuk tetap melakukan verifikasi berkas Pak Gani, walaupun keputusan akhir KPU bahwa Pak Gani tak bisa ikut kontestasi pilkada. Sulit untuk menerima kenyataan itu dengan logika yang waras, mengapa KPU begitu berani melakukan verifikasi sementara Pak Gani telah mengakui melakukan transaksi politik uang ke beberapa partai pendukungnya. Bagi penulis, bukannya KPU bekerja terikat dengan norma hukum serta norma etik. Secara etik, KPU sudah keliru karena melakukan verifikasi terhadap sesuatu yang sedari awal melalui transaksi politik uang.

Apakah KPU berani untuk membantah dihadapan publik bahwa ia bekerja tidak terikat oleh norma etik. Bukannya asas penyelenggaraan pilkada bukan semata dilakukan dengan cara langsung, akan tetapi secara esensial harus dilalui dengan cara-cara yang demokratis. Apakah politik uang itu bagian dari demokratisasi, justru hal itu akan membuat demokrasi kita menjadi defisit kejujuran.

Sulit untuk tidak mengakui bahwa pilkada Babel setidaknya telah terkena virus demokrasi transaksional. Paling tidak fakta di atas mengingatkan kita untuk menjaga kualitas pilkada Babel tidak sekedar berfikir bagaimana cara untuk menang duduk di kursi kekuasaan. Sebab pikiran seperti itu akan mengarahkan demokrasi ke dalam kubangan politik uang. Kata menang jangan hanya dikalkulasi pada orientasi untuk berkuasa, tapi menang harus dilalui dengan cara-cara anti manipulatif.

Mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pilkada menyebabkan separuh lebih provinsi di Indonesia, menurut Menteri Dalam Negeri, dipimpin kepala daerah bermasalah. Tidak main-main: satu tersangka setiap pekan (Kompas, 18 Januari 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pilkada yang mahal dan apalagi melalui politik uang akan berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang korup.

Sejatinya, pesta demokrasi lokal yang menjadi ajang saluran kedaulatan rakyat daerah tercemar oleh gurita tradisi politik uang. Para kontestan dituntut menghalalkan segala cara demi memenangi kontestasi lokal. Tak ayal, rakyat disuguhi calon-calon yang memiliki modal besar dan pencari rente ketika terpilih. Watak manipulatif kontestan pilkada tak jarang di sokong oleh korporasi yang berjiwa kapitalistik. Menyuguhkan sumbangan haram atas nama dukungan politik dengan kompensasi ketika kandidatnya terpilih dapat menjadi mitra strategis dalam memenuhi hasrat kapitalnya.

Kegamangan sistem politik seperti itu tidak sepenuhnya kesalahan mesti dialamatkan oleh aktor politik yang gemar mengunakan cara-cara manipulatif dalam setiap momentum pilkada. Karena negara pun dapat menjadi faktor penentu dalam memperlemah kapasitas pilkada yang berdaulat. Francis Fukuyama dalam bukunya "memperkuat negara, dalam tata dunia Abad 21" mengatakan suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan politik yang dilahirkannya mesti menjamin kapasitas kedaulatan rakyatnya.

Rakyat secara terus menerus ingin berdaulat ditengah-tengah sistem demokrasi yang serba langsung ini, akan tetapi sistem hukum pilkada sangat memberikan celah terjadinya politik uang sehingga ongkos demokrasi menjadi mahal. Sebut saja, hal yang paling konkrit tidak ada pembatasan penggunaan dana kampanye serta nir-regulasi terhadap transparansi sumber pendanaan politik.

Komitmen Keberpihakan

Kedaulatan rakyat merupakan pilihan ideologi politik bangsa ini. Secara konstitusional komitmen keberpihakan itu ditunjukkan rakyat sebagai sosok yang berdaulat dalam menunjuk tangan kekuasaan yang mewakilinya. Konsesus politik itu secara eksplisit disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut undang-undang. Kehendak rakyat termanifestasi pada mekanisme distribusi kekuasaan kepada pihak yang mewakilinya. Dari hal itu menujukkan ada yang sedang "berdaulat/rakyat dan "didaulat/pemerintah".

Kita harus berani mengatakan bahwa konstitusi telah mengukuhkan bahwa rakyatlah penguasa sebenar-benarnya dan pemerintah sebagai pelayan dari kehendak/aspirasi rakyat. Dalam konteks pilkada Babel, rakyat dihadapkan pilihan politik untuk memilih pelayan terbaik dalam memenuhi kepentingan konstitusionalnya. Jika rakyat dapat berfikir kritis, ia pasti akan memilih figur atau visi kandidat yang memiliki komitmen keberpihakan terhadap konsep kedaulatan rakyat. Bila hal itu terwujud, sosok pelayan terpilih pasti dapat menginventarisasi kepentingan konstitusional rakyat Babel dalam taraf lokal maupun nasional.

Rakyat Babel pun dapat melawan watak manipulatif politik uang, dan kata menang hanya dimiliki kandidat yang jujur, berani, serta peduli dengan nasib rakyat dan lingkungan. Spekulasi politik para elite dan pengamat menjadi buyar karena kata menang hanya bersandarkan pada faktor koalisi partai, atau modal kampanye yang besar. Semua tergantung dari rakyat, apakah ia mau menggunakan hak kedaulatan yang dijamin konstitusi tanpa di pengaruhi oleh politik uang, jika tidak demikian, jangan berharap kita dapat melalui pilkada Babel yang bersih dan jujur.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak rakyat Babel mengawal proses pilkada yang memiliki kapasitas dan kualitas kedaulatan rakyat. Jangan mudah tertipu dengan calon pemimpin demagog, yaitu sosok calon pemimpin pandai menebar janji, setelah terpilih justru menebar duri penderitaan. Pilkada Babel kedepan adalah kesempatan emas rakyat Babel untuk menentukan pelayan terbaik. Karena mungkin saja ini kesempatan terakhir untuk memilih Gubernur secara langsung, sebab jika tidak ada halangan yang berarti Gubernur akan dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi tentu setelah pemerintah pusat mengesahkan RUU Pemilukada sebagai dasar hukum yang baru. Semoga pilkada Babel memiliki pemilih yang benar-benar berdaulat, anti politik uang dan hanya memilih pelayan rakyat yang terbaik. Ayo tolak politik uang!!!!

Opini Babel Pos 17/01/2012

---

Penulis : Faisal
Dosen FH UBB dan PW Pemuda Muhammadiyah

---