+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
30 Januari 2012 | 14:14:10 WIB


Polemik Pemidanaan Kasus Xenia Maut


Ditulis Oleh : Faisal, SH., MH.

Hujatan publik yang dialamatkan kepada Apriyani Susanti sebagai sopir mobil Xenia, menimbulkan berbagai spekulasi terhadap desakan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Masyarakat dan keluarga korban menjadi geram setelah mengetahui bahwa Apriyani mengendarai mobilnya dalam keadaan dibawah pengaruh Narkoba dan Alkohol. Apalagi, pada saat di TKP (tempat kejadian perkara) dimana situasi tidak menguntungkan Apriyani, setelah ia tertangkap kamera dengan wajah dan sikap datar tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Barangkali, itulah alasan mengapa publik terutama keluarga korban menjadi marah dan meminta Apriyani di jatuhi hukuman mati.

Alternatif Sanksi


Saat ini Apriyani telah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik. Beberapa alternatif sanksi pidana dihadapkan kepadanya. Pertama, penyidik menjerat Apriyani dengan Pasal 310 UU No.22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ disebutkan dalam hal pengendara lalai sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan hukuman paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. Kedua, Pasal 127 UU Pemberantasan Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ketiga, Pasal 359 KUHP yaitu orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpannya (lalai), diancam paling lama 5 tahun penjara.

Bila dilihat dari beberapa alternatif sanksi tersebut, maka berdasarkan stelsel pemidanaan Indonesia, Apriyani hanya bisa dikenakan akumulasi alternatif sanksi yang terberat. Jika tak ada penambahan Pasal, bisa diperkirakan ancaman terberat 6 tahun ditambahkan 1/3. Artinya, pemahaman sistem pemidanaan dalam kasus Apriyani memang tidak dapat sepenuhnya memberikan rasa puas kepada publik. Logika publik menghendaki alternatif Pasal tersebut diakumulasikan secara utuh. Sehingga ancaman sanksi dapat berkisar 20 tahun.

Bila saja kejadian seperti Apriyani ini terjadi di Amerika, mungkin kehendak publik dapat terobati karena di negara common law itu menganut stelsel pemidanaan dengan akumulasi murni. Sementara, di Indonesia cenderung pada akumulasi alternatif sanksi yang terberat. Apalagi bila terpikir menerapkan konsep pembalasan murni yaitu nyawa dibalas nyawa atas kasus Apriyani, sudah dapat dipastikan tidak mungkin bisa terjadi. Sebab, ancaman pidana mati terhadap Apriyani dapat dikenakan bila terdapat bukti melanggar Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana (moord).

Pendapat Dua Arah


Dikalangan pakar hukum pidana, kasus Apriyani menjadi perdebatan dua arah. Pendapat pertama mengatakan bahwa perbuatan Apriyani masuk dalam kategori kelalaian. Pendapat itu ditopang pada Pasal 359 KUHP dan 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Pasal tersebut hanya mendasarkan pada unsur kelalaian. Dalam hukum pidana unsur kesalahan dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu sengaja (dolus/opzet) dan tidak sengaja/kelalaian (culpa). Sebagaimana kesalahan karena kelalaian memiliki unsur karena kurang hati-hati, tidak menduga-duga, lupa, dan kurang perhatian. Misalnya bila hal itu kita kaitkan dengan kasus Apriyani, maka kesalahan yang dilakukan olehnya lebih merupakan karena unsur kelalaian (culpa).

Sementara pendapat kedua bersandarkan pada unsur sengaja (dolus/opzet). Dalam doktrin pidana sengaja berarti perbuatan yang dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Saya tidak membantah bila Apriyana tidak menghendaki untuk menabrakkan mobil yang dikendarainya kepada 9 (Sembilan) orang yang telah meninggal itu. Akan tetapi, yang sulit diterima ialah Apriyani mengendarai mobilnya dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol, maka terdapat unsur sengaja karena sesuatu yang dapat diketahuinya. Hal yang pasti dapat diketahui Apriyani, ialah kemungkinan dapat terjadi insiden kecelakan karena rasa sadar yang berkurang akibat pengaruh narkoba dan alkohol.

Mestinya, penyidik tidak hanya fokus pada Pasal kelalaian, tapi mesti menimbang keberadaan Pasal 339 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Sebab terdapat hubungan kausalitas yang nyata, hilangnya nyawa orang lain (akibat) dikarenakan kondisi Apriyani yang mabuk dan mengakibatkan lemahnya kesadaran dan kosentrasi mengendarai mobilnya (sebab).

Disamping itu juga, Pasal 339 KUHP dapat terkonfirmasi dengan teori sengaja sebagai kesadaran kemungkinan. Teori itu menjelaskan bahwa unsur sengaja lebih dilihat dari aspek kemungkinan yang akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan. Sederhananya, ketika Apriyani meneguk narkoba dan alkohol mestinya ia dapat membayangkan/memperkirakan akibat yang akan ditimbulkan. Akan tetapi Pasal 339 itu dapat dipatahkan bila penyidik melihat unsur sengaja sebagai maksud dan tujuan yang dikehendaki pelaku.

Menimbang "Putusan Metro Mini"


Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang mesti diperhitungkan oleh penyidik dan hakim dalam menghadapi kasus Apriyani. Sebab, Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.

Tahun 1994 terdapat kasus serupa yang menimpa Apriyani, yaitu peristiwa kecelakaan maut Metro Mini dengan nomor polisi B 7821 VM. Saat itu, angkutan umum yang berpenumpang 45 orang terjun ke Kali Sunter dan mengakibatkan 32 orang tewas. Jaksa waktu itu tidak mau menggunakan pasal 359 KUHP karena ancaman hukumannya hanya 5 tahun. Tapi Jaksa lebih memilih pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Penggunaan pasal ini dikabulkan oleh hakim hingga tingkat MA (Mahkamah Agung).

Putusan Metro Mini tersebut menunjukkan betapa kreatifnya Jaksa dalam mencari rasa keadilan yang masih bertumpu pada kekuatan legalitas formal. Tentu putusan metro mini tersebut dapat dijadikan Yurisprudensi yang berarti bagi penyidik kasus tabrakan xenia maut. Segala kemungkinan dapat ditempuh oleh penyidik, apakah ia akan tetap betumpu pada pasal kelalaian (Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), atau pendapat yang kedua, yaitu penyidik mengkategorikan perbuatan Apriyani memiliki unsur sengaja (dolus/opzet) karena kemungkinan dapat yang diketahui akibatnya (Pasal 338 dan 339 KUHP tentang pembunuhan).




Penulis : Faisal
Kepala Lab Hukum UBB



UBB Perspective

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital di Era Society 5.0

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

Waspada Aksi Pencurian

Perangkingan Webometrics pada Universitas Sedunia

URGENSI JALAN SATU ARAH

Wartawan Sehat, Pers Sehat

GUBERNUR BARU DAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

ANALISIS HASIL PILGUB BABEL : ANTARA DE FACTO DAN DE YURE

Menimbang Nalar dan Nurani Cagub

Babel dan Demokrasi Hijau

Anak Kepulauan Cerdas

PROFIL BANGKA BELITUNG

PASCAPANEN SORGUM

AWAL MENUJU KEMANDIRIAN RUMPUT LAUT PULAU BANGKA

POPULARITAS MINUS KUALITAS

Ketika Pilkada Berakhir Penjara

TIGA MISI - TIGA KUALIFIKASI

Mutiara Di Timur Belitung - Refleksi Sembilan Tahun Beltim

SAATNYA PERPUSTAKAAN BERINOVASI

Memilih Calon Abdi Masyarakat - Renungan Untuk Para Kandidat

Maling Berdasi itu Koruptor

Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang

Urgensi RUU Partisipasi Masyarakat

ENAM ALASAN GOLPUT MENGECIL

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 4)

TUJUH TITIK RAWAN PILGUB

PERANG YANG RUGIKAN RAKYAT

Monumen Hukum Sandal Jepit