+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
21 Februari 2012 | 21:32:24 WIB


Babel dan Demokrasi Hijau


Ditulis Oleh : Faisal

Dewasa ini demokrasi menjadi suatu istilah yang tak jarang dipertontonkan. Negara yang dianggap maju berarti telah membuka diri dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi menjadi simbol bergesernya sistem otoriter menjadi egaliter. Selain itu, demokrasi juga sebagai alat ukur dalam mempersepsikan multiaspek kehidupan, baik itu pada aspek politik, hukum, sosial, budaya dsb.

Bangsa ini memiliki keyakinan yang kuat atas apa yang dijanjikan oleh sistem demokrasi. Sebab cita-cita luhur "demokrasi" akan berpusat pada keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks demikian, demokrasi menjadi hal yang mesti dan patut diperjuangkan. Hanya saja dalam praktiknya, demokrasi mendapat ujian yang tidak mudah, bilamana ia telah masuk ke dalam struktur sosial masyarakatnya.

Demokrasi sering menjadi teks yang rentan ditafsirkan bahkan disalahgunakan. Hal itu dapat dirasakan apabila praktik demokrasi dihadapkan dengan realitas kesenjangan sosial yang melahirkan angka kemiskinan semakin tajam, tebang pilih dalam penegakan hukum, diskriminasi pendidikan, dan yang tak kalah pentingnya ialah problem kerusakan lingkungan.

Keberlangsungan reformasi yang sampai saat ini terus mengalami evaluasi, hanya memobilisasi demokrasi berhenti pada kekuatan simbolik yang memiliki energi abstrak. Demokrasi hanya sebagai sarana pergaulan simbolik dalam mengilmiahkan setiap kepentingan. Sebab demokrasi jarang menjadi aksi dalam arena yang sebenarnya, demokrasi lebih sering menjadi teks ilmiah yang "omong-kosong", omong demokrasi, tapi kosong kepedulian.

Problem serius bagi keberlangsungan demokrasi ke depan ialah terletak pada pembacaan dan pemetaan kondisi sosial masyarakat. Mengingat kerangka dasar demokrasi menempatkan "kedaulatan rakyat" sebagai kondisi objektif yang ingin diperjuangkan secara bersama-sama "dari, oleh, dan untuk rakyat". Maka, setiap dimensi demokrasi politik, hukum, budaya dan ekonomi harus memperhatikan persoalan keadilan sosial masyarakatnya. Hubungan itu diharapkan menjadi dinamis dengan tidak mengorbankan hak sosial masyarakat yang lain.

Tentu kita tak ingin melihat demokrasi menjadi tidak mulia dalam praktik, tadinya diharapkan menjamin keadilan dan kesejahteraan, malah sebaliknya praktik demokrasi malah melahirkan ketidakadilan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan yang secara riil dirasakan masyarakat.

Babel dan Lingkungan


Bilamana kita berbicara cita-cita demokrasi, yaitu; keadilan dan kesejahteraan, maka hal itu tak bisa dilepaskan dari konteks demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menjadi ruh dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 45 : "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan menjaga keseimbangan lingkungan, demi kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional". Secara konstitusional demokrasi ekonomi menjamin terciptanya keseimbangan lingkungan dengan penggunaan hutan sebagai kekayaan dan modal nasional secara bertanggungjawab.

Akan tetapi, demokrasi ekonomi tidak berjalan sendiri, dan biasanya ia akan berafiliasi dengan demokrasi politik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, demokrasi politik yang tumbuh terkesan membatasi diri pada masalah kekuasaan dan modal ekonomi semata. Sementara itu, pengabaian dan bahkan pemiskinan demokrasi substantif justru semakin marak.

Misalnya saja, kekayaan alam yang dimiliki oleh pulau laskar pelangi (Bangka Belitung) bukan tergolong main-main, sebagaimana tambang timah yang terletak di daratan dan lautan sebagai kekayaan daerah yang dampaknya sangat positif bagi rakyat Babel. Babel selama puluhan tahun mengandalkan pembangunannya pada pertambangan timah dan membuat ekonomi masyarakat tergeser dari pertanian ke penggalian tambang timah. Padahal saat itu Babel dikenal dengan lada putihnya, tetapi kini tanaman ini tidak menjadi pilihan oleh karena adanya penambangan timah.

Usaha pertambangan sering menimbulkan kesan ganda, di satu pihak usaha ini penting bagi pembangunan guna menaikkan pendapatan daerah, di lain pihak merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya. Pada dasarnya pemanfaatan kekayaan alam demi kepentingan sosial masyarakat luas bukan masalah, terlebih lagi demokrasi ekonomi memerlukan potensi kekayan alam yang produktif. Persoalannya adalah, kehidupan demokrasi Indonesia yang "luwes" atau kaya dengan aturan, akan tetapi miskin nurani dan defisit kaum demokratik yang benar-benar menjaga keseimbangan lingkungan dengan benar.

Akibatnya, demokrasi ekonomi pun tidak tumbuh, melainkan makin diperosotkan ke dalam kubangan ketidakadilan ekonomi. Atas nama pembangunan yang merupakan selubung ketamakan dan kerakusan, ekonomi dihambakan dengan menistakan esensi keberlangsungan lingkungan. Perusakan lingkungan menjadi suatu kezaliman. Hingga tiba saat petaka datang bertubi-tubi, mulai gempa hingga banjir, dari polusi sampai abrasi. Begitulah bila alam tengah balas dendam.

Demokrasi Hijau


Di tengah derita krisis demokrasi yang bersanding dengan ketimpangan pada krisis lingkungan, suatu terobosan demokrasi "komunikatif" menjadi keniscayaan bagi masyarakat babel. Demokrasi komunikatif dapat melahirkan tindakan partisipatoris yang melibatkan peran serta kekuatan sosial masyarakat. Tindakan partasipatif itu akan menghadapi tantangan guna mengatasi krisis demokrasi dengan kenyataan bahwa demokrasi yang ada ternyata masih belum ramah lingkungan.

Titik balik persoalannya berada pada harapan perbaikan lingkungan yang bergandengan tangan dengan tindakan demokrasi komunikatif yang tergabung untuk memedulikan satu persoalan besar dalam satu wadah demokrasi ekologis atau "demokrasi hijau".

Demokrasi hijau secara sempit dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan kolektif berkenaan dengan masalah-masalah ekologis/lingkungan melalui tindakan komunikasi ekologis, politis, dan sosial. Dalam praktiknya, demokrasi hijau mesti membangun sistem yang peka terhadap lingkungan dan menghasilkan kebijakan yang bersahabat dengan lingkungan.

Demokrasi hijau adalah sebuah gagasan yang menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai tindakan komunikatif dan dinamis. Bahwa demokrasi hadir bukan saja untuk melayani kepentingan manusia, sebaliknya juga memedulikan keseimbangan lingkungan/alam. Sehingga ada upaya revitalisasi demokrasi menjadi suatu perenungan ulang terhadap demokrasi yang tidak hanya berpusat pada manusia, tapi juga mempertimbangkan hak dasar keberlangsungan dan kelestarian lingkungan atau alam.




Penulis : Faisal
Kepala Lab. FH UBB & PW Pemuda Muhammadiyah Babel




UBB Perspective

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital di Era Society 5.0

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

Waspada Aksi Pencurian

Perangkingan Webometrics pada Universitas Sedunia

URGENSI JALAN SATU ARAH

Wartawan Sehat, Pers Sehat

GUBERNUR BARU DAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

ANALISIS HASIL PILGUB BABEL : ANTARA DE FACTO DAN DE YURE

Menimbang Nalar dan Nurani Cagub

Anak Kepulauan Cerdas

PROFIL BANGKA BELITUNG

PASCAPANEN SORGUM

AWAL MENUJU KEMANDIRIAN RUMPUT LAUT PULAU BANGKA

POPULARITAS MINUS KUALITAS

Ketika Pilkada Berakhir Penjara

TIGA MISI - TIGA KUALIFIKASI

Polemik Pemidanaan Kasus Xenia Maut

Mutiara Di Timur Belitung - Refleksi Sembilan Tahun Beltim

SAATNYA PERPUSTAKAAN BERINOVASI

Memilih Calon Abdi Masyarakat - Renungan Untuk Para Kandidat

Maling Berdasi itu Koruptor

Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang

Urgensi RUU Partisipasi Masyarakat

ENAM ALASAN GOLPUT MENGECIL

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 4)

TUJUH TITIK RAWAN PILGUB

PERANG YANG RUGIKAN RAKYAT

Monumen Hukum Sandal Jepit