Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ibrahim menilai tidak ada kaitan isu yang menerpa Gubernur Babel terpilih, Eko Maulana Ali dengan pengunduran pelantikan pada 7 Mei mendatang. Penundaan itu, menurutnya lebih pada alasan teknis. Berikut penuturan lengkap Ibrahim kepada wartawan Bangka Pos Group, Teddy Malaka, Selasa (24/4) malam:

Keputusan Mahkamah Konstistusi sudah final dan tidak ada upaya hukum lagi setelahnya. Pasangan Eko Trus sudah jelas menjadi pemenang. Oleh karenanya, pengunduran pelantikan pasangan pemenang ini lebih cenderung bersifat teknis, bukan yuridis atau politis lagi. Penundaan pelantikan juga bukan kali ini saja terjadi.

Pada tahun 2007, serah terima juga dilakukan dari Suhaimi M.Amin selaku pelaksana tugas ke Eko Maulana Ali, bukan Hudarni. Ada dugaan pada waktu itu karena persoalan psikologis, yakni penyerahan estafet kepemimpinan dari Hudar ke Eko secara langsung. Walau sebenarnya dalam dugaan saya ini tetap saja terkait dengan uruan teknis.

Serah terima gubernur pada masa pelantikan kali ini sebenarnya terbilang tidak ada masalah apapun. Karena incumbentlah yang justru akan dilantik. Oleh karena itu, sekali lagi ini persoalan teknis. Apalagi pelaksana tugas tidak bisa mengambil keputusan yang strategis selama pemerintahan transisi tersebut.

Penundaan pelantikan saya kira lebih terkait dengan jadwal Mendagri. Pergeseran dari tanggal 25 megakibatkan juga pergeseran pada jadwal Mendagri untuk melantik. Jadwal Mendagri tentu sudah padat sehingga tanggal baru harus menyesuaikan dengan jadwal lain. Tidak ada alasan Mendagri di luar urusan waktu yang dia miliki.

Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Proses politik dan yuridis sudah selesai, sekarang giliran proses teknis. Jika alasan politis Mendagri menunda, maka ia akan berhadapan dengan kekuatan hukum yang sudah bersifat inkrah.

Tak mungkin juga ada upaya tokoh-tokoh tertentu untuk mendalangi penundaan ini. Jikapun kemudian di tengah masa transisi pasangan pemenang tersangkut kasus hukum lain, pasangan ini tetap wajib dilantik karena ini amanat undang-undang.

Tetapi begitu pun, jika penundaan lebih dari satu bulan, ini patut dipertanyakan karena masyarakat membutuhkan gubernur definitive untuk optimalisasi pelayanan publik. Jika lebih dari satu bulan, Mendagri akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Juga, jika lebih dari satu bulan, lebih baik Mendagri yang diganti ketimbang menunda hajat rakyat lebih lama lagi!

New Analysis Bapos, Rabu (25/04/2012)

---

Penulis : Ibrahim
Dosen Fisip UBB

---