+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
07 Mei 2012 | 11:58:37 WIB


Penegakan Perda Tambang Lemah


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Anugerah timah di Babel seolah tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Penegakan aturan terkait aktivitas pertambangan selalu menujukkan realitas yang jauh antara aturan dan pelaksanaannya, termasuk adanya pelanggaran dalam teknis penambangan. Undang-Undang maupun Peraturan Daerah (Perda) sebenarnya telah mengatur bagaimana syarat dan teknis penambangan dilakukan sesuai dengan izin pertambangan yang diperoleh.

Terkait pertambangan rakyat, secara teknis juga telah diatur bagaimana aktivitas penambangannya dilakukan. Misalnya dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan sejumlah mesin yang jumlah dan kemampuan terbatas. Dalam Perda Provinsi Kepulauan Babel No 3/2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum menyebutkan bahwa tambang rakyat tidak diperkenankan menggunakan alat-alat mekanik atau berat. Begitupula dengan Perda ditingkat kabupaten juga mengatur hal yang sama. Misalnya Perda di Kabupaten Bangka atau di Belitung Timur yang secara tegas mensyaratkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Maraknya penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan rakyat saat ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan Perda dimasyarakat. Tingkat efektivitas penegakan hukum, termasuk penegakan Perda dipengaruhi banyak faktor, seperti hukum itu sendiri, kemampuan penegak hukum, sarana prasarana pendukung dan kesadaran hukum masyarakat. Perda yang dibuat harus jelas dan implementasinya tidak mempersulit masyarakat. Penegak Perda, yakni Satpol PP harus memahami perda dan mekanisme implementasinya. Penegakannya harus didukung oleh fasilitas pendukung, dan terakhir ada kesadaran hukum masyarakat melalui proses mengetahui, mengerti, menaati dan menghargai Perda. Jika ini semua belum berjalan optimal, maka wajar jika penegakan Perda terkesan lemah.

Dalam penegakan Perda, Satpol PP memang menjadi garda terdepan. Terkait dengan masalah di atas, Satpol PP diberi wewenang untuk menertibkan kegiatan pertambangan yang melanggar Perda dan melaporkannya kepada PPNS. Jika ada unsur tindak pidana dapat dikoordinasikan dengan Polri untuk ditindaklanjuti. Pada prinsipnya perda dibuat untuk ditegakkan dan bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama, partisipasi dan kesadaran semua pihak agar Perda dapat berjalan dengan baik dan aktivitas pertambangan rakyat berlangsung sesuai dengan prosedur yang benar.

News Analysis Bangkapos, 25 April 2012






Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Peneliti Ilalang Institute





UBB Perspective

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital di Era Society 5.0

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

Waspada Aksi Pencurian

Perangkingan Webometrics pada Universitas Sedunia

URGENSI JALAN SATU ARAH

Wartawan Sehat, Pers Sehat

GUBERNUR BARU DAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

ANALISIS HASIL PILGUB BABEL : ANTARA DE FACTO DAN DE YURE

Menimbang Nalar dan Nurani Cagub

Babel dan Demokrasi Hijau

Anak Kepulauan Cerdas

PROFIL BANGKA BELITUNG

PASCAPANEN SORGUM

AWAL MENUJU KEMANDIRIAN RUMPUT LAUT PULAU BANGKA

POPULARITAS MINUS KUALITAS

Ketika Pilkada Berakhir Penjara

TIGA MISI - TIGA KUALIFIKASI

Polemik Pemidanaan Kasus Xenia Maut

Mutiara Di Timur Belitung - Refleksi Sembilan Tahun Beltim

SAATNYA PERPUSTAKAAN BERINOVASI

Memilih Calon Abdi Masyarakat - Renungan Untuk Para Kandidat

Maling Berdasi itu Koruptor

Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang

Urgensi RUU Partisipasi Masyarakat

ENAM ALASAN GOLPUT MENGECIL

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 4)

TUJUH TITIK RAWAN PILGUB

PERANG YANG RUGIKAN RAKYAT