Isu yang menyeruak dari kejadian kebakaran Markas Polres Pangkalpinang yang menyeret Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu dinetralisir. Menduga-duga hanya akan membuat persoalan baru, harmonisasi yang sudah terbangun bisa saja terganggu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Karena jika isu ini melebar bisa menarik pertikaian baru. Penyelidikan harus komperhensih dan tidak membuat kondisi semakin buruk. Bila perlu TNI yang ditarik dalam kasus ini harus diajak sehingga tidak ada prasangka.

Dalam perkara ini, bisa saja ada yang mengambil keuntungan. Bisa oknum internal Polri, oknum TNI atau siapa saja, yang ingin situasi Bangka Belitung kondusif. Dalam artian ada aktor yang mengadu domba. Mungkin saja itu terjadi, namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa dasar. Hasil penyelidikan lah yang menentukan kemana dan akan seperti apa dampak dari peristiwa pembakaran Mapolres Pangkalpinang.

Menarik peristiwa ini dengan aksi kepolisian di Pangkalpinang yang membongkar sejumlah praktek penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang gencar dilakukan sejak Kapolres Pangkalpinang AKBP Rajendra menjabat bisa saja menjadi akar yang menyulut kejadian tersebut. Namun ini bisa beriplikasi positif ataupun negatif. Positif, karena dengan demikian pamor kepolisian dalam hal ini Rajendra bisa naik, karena memperlihatkan kepolisian benar-benar serius melakukan penegakan penyelewengan BBM subisdi yang selama ini terjadi. Namun bisa berujung negatif, kalau kasus ini membuat kepolisian berhenti menindak. Karena dengan alasan untuk meredam situasi.

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Peneliti Ilalang Institute

---