+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
20 April 2013 | 20:58:53 WIB


Prinsip Pengelolaan SDA


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

SDA untuk Rakyat
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusi ini memberikan arah pembangunan SDA nasional, yaitu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kedua prinsip ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pemisahan keduanya justru kontrapoduktif dan dapat menyebabkan adanya monopoli SDA oleh pemilik modal atau pihak asing, dan rakyat sulit mengakses SDA. Akibatnya tujuan kemakmuran bagi rakyat hanya sebatas mimpi.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan dikuasai oleh negara bermakna bahwa penguasaan tersebut merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penafsiran di atas menunjukkan bahwa SDA merupakan milik publik yang pengelolaan diatur oleh negara melalui berbagai regulasi, seperti UU Mineral dan Batu Bara, UU Kehutanan, UU Minyak Bumi dan Gas dll. Mahfud MD berharap bahwa hak menguasai negara seharusnya justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat. Jadi Pemerintah pusat maupun daerah hendaknya membuat regulasi pengelolaan SDA yang membuka akses sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperketat pihak swasta dan asing. Keterlibatan pihak asing harus tetap pada koridor bahwa kita berdaulat atas SDA dan memprioritaskan kontribusinya bagi perekonomian nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengalaman keterbatasan kemampuan dan ketergantungan dengan asing selama ini menuntut SDM dan penguasaan teknologi kita harus disiapkan agar ke depan SDA dapat dikelola secara mandiri.

Sustainable Development


Prinsip kedua dalam pengelolaan SDA adalah pembangunan berkelanjutan yang didefiniskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Sonny Keraf ada 3 prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan. Ketiga prinsip ini menuntut pembangunan harus dari, oleh dan untuk rakyat, adil serta memikirkan kebutuhan generasi mendatang. Prinsip pembangunan berkelanjutan sudah hampir 4 dekade dijalankan, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, bahkan kontraproduktif seperti makin rusaknya lingkungan. Penting melakukan evaluasi dan rekonstruksi konsep pembangunan berkelanjutan pada semua kebijakan pembangunan sesuai khasanah keIndonesiaan.

Berwawasan Lingkungan


Suatu kemustahilan pembangunan berkelanjutan dengan mengabaikan lingkungan. Jimmly Asshiddiqie menawarkan gagasan tentang pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan bahkan konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagai ekokrasi (ecocracy). Terkait Green Constitution, Arief Hidayat mengemukakan hendaknya dijabarkan lebih lanjut dalam Green Legislation dan Green Budgeting. Green Legislation yang selama ini masih sebatas UU saja, seharusnya juga turun sampai tahap teknis peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri sampai dengan kebijakan-kebijakan ditingkat lokal, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati dll, harus berorientasi pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Adanya pembangunan di daerah resapan, penggundulan hutan lindung, minimnya kawasan hijau dan penambangan liar menjadi contoh nyata lingkungan dinomorduakan. Penting kiranya untuk tidak tergiur atas janji-janji investasi yang masuk dengan mengorbankan lingkungan. Yang jelas, lingkungan itu sendiri merupakan investasi untuk kehidupan masa kini dan masa depan.

Terakhir, Green Budgeting. Green Legislation tanpa dukungan Green Budgeting jelas akan sulit mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Selama ini, Green Budgeting dalam APBN maupun APBD belum menjadi prioritas. Anggaran pembangunan seringkali berorientasi pada pembangunan fisik, yang terkadang justru mengabaikan lingkungan. Berapa anggaran perusahaan dan anggaran pemerintah daerah dan pusat untuk pelestarian lingkungan ???

Green Culture


Disamping Green Constitution, Green Legislation dan Green Budgeting, menurut saya, Green Culture menjadi unsur utama dalam mewujudkan semuanya. Tanpa ini, ketiga strategi di atas tidak akan optimal, karena tidak ada partisipasi publik dan institusi. Green Culture atau budaya hijau meliputi sikap, perilaku, nilai, norma dan kesadaran untuk selalu menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan. Kita semua perlu untuk merorientasikan perilaku dan cara pandang kita terhadap lingkungan selama ini. Apakah kita lebih banyak berperilaku menjaga lingkungan atau berperilaku mencemari lingkungan. Padahal sejak lahir sampai mati kita butuh dan menjadi bagian dari lingkungan. Green Culture tidak hanya dituntut pada pribadi manusia, tetapi juga harus dimiliki oleh institusi, yakni Green Culture Institution. Setiap institusi, apapun bentuknya, seperti institusi pendidikan, pemerintahan, swasta dan pelaku usaha harus memiliki Green Culture Institution. Go Green Indonesia

Opini Bangkapos, 10 April 2013







Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute




UBB Perspective

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital di Era Society 5.0

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

Waspada Aksi Pencurian

Perangkingan Webometrics pada Universitas Sedunia

URGENSI JALAN SATU ARAH

Wartawan Sehat, Pers Sehat

GUBERNUR BARU DAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

ANALISIS HASIL PILGUB BABEL : ANTARA DE FACTO DAN DE YURE

Menimbang Nalar dan Nurani Cagub

Babel dan Demokrasi Hijau

Anak Kepulauan Cerdas

PROFIL BANGKA BELITUNG

PASCAPANEN SORGUM

AWAL MENUJU KEMANDIRIAN RUMPUT LAUT PULAU BANGKA

POPULARITAS MINUS KUALITAS

Ketika Pilkada Berakhir Penjara

TIGA MISI - TIGA KUALIFIKASI

Polemik Pemidanaan Kasus Xenia Maut

Mutiara Di Timur Belitung - Refleksi Sembilan Tahun Beltim

SAATNYA PERPUSTAKAAN BERINOVASI

Memilih Calon Abdi Masyarakat - Renungan Untuk Para Kandidat

Maling Berdasi itu Koruptor

Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang

Urgensi RUU Partisipasi Masyarakat

ENAM ALASAN GOLPUT MENGECIL

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 4)

TUJUH TITIK RAWAN PILGUB

PERANG YANG RUGIKAN RAKYAT