+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
01 Juni 2013 | 19:24:36 WIB


Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Pekan lalu 1.700 karyawan PT Timah yang tergabung dalam Ikatan Karyawan Timah (IKT) melakukan aksi demo ke kantor DPRD, kantor Gubernur dan Mapolda Babel dengan 10 tuntutan, yaitu Stop penjarahan dan perampokan timah Babel, Dukung DPRD dalam melakukan audit asal usul bijih, Penegakan hukum tanpa pandang bulu, Usir antek-antek asing dan penjajah timah, Kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan timah, Hentikan ekspor ilegal dan transfer pricing, Stop liberalisasi timah, Pembangunan ketahanan mineral, Selamatkan rakyat dari kriminalisasi pertambangan dan Timah untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat Babel.

Kesepuluh tuntutan tersebut sebenarnya berpangkal pada dua masalah utama, yaitu kebijakan tata kelola pertambangan dan penegakan hukum (law enforcement). Terkait audit timah, adanya antek-antek asing, ketahanan mineral, liberalisasi timah dan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari kebijakan tata kelola pertambangan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Jadi komitmen dan keseriusan stakeholder dipusat dan daerah sangat dibutuhkan agar keluar masuk timah jelas asal muasalnya, investasi asing yang berkontribusi besar bagi daerah, menyiapkan ketahanan mineral untuk kepentingan nasional kedepan, dan timah memang untuk rakyat, bukan mengobralnya dengan liberalisasi timah yang jelas-jelas akan menguntungkan para pemilik modal.

Sebuah hasil riset Disertasi UGM (2012) oleh cendikia muda Babel tentang ekonomi pertimahan antaralain menyimpulkan bahwa Ekonomi pertimahan di Babel bercorak hegemonik-kapitalistik. Tradisi hegemonik sudah dimulai sejak Kesultanan Palembang, Kolonial, sampai era Orde lama, Orde Baru dan pasca reformasi yang juga melibatkan para elit daerah. Praktek kapitalis timah juga terjadi melalui prinsip komunitarian pekerja dengan tetap berorientasi profit maximizer dan kemandirian individualitas dalam industri pertimahan juga dilakukan dengan ketidakpedulian terhadap nasib tenaga kerja di lapangan, modus diam-diam mengeruk keuntungan, dan maksimalisasi keuntungan dengan minimalisasi resiko.

Dengan bercorak hegemonik-kapitalistik tersebut, maka jangan berharap prinsip pengelolaan SDA (timah) untuk kesejahteraan rakyat melalui demokrasi ekonomi sebagaimana amanah Konstitusi akan terjadi, karena regulasi pertambangan yang terlihat berpihak pada kesejahteraan rakyat dan lingkungan, dalam praktiknya justru hanya dikuasai dan menguntungkan golongan tertentu, serta meninggalkan warisan kerusakan lingkungan. WPR yang dapat menjadi akses masyarakat untuk menambang secara legal sampai saat ini pun belum terwujud, kecuali Belitung Timur. Bagaimana komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah lain yang bertanggungjawab dalam masalah ini. Padahal WPR dan IPR dapat meminimalisir illegal mining dan kriminalisasi rakyat penambang.

Hantu Illegal Mining


Masalah kedua tuntutan IKT adalah penegakan hukum illegal mining. IKT menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan timah, hentikan ekspor ilegal dan transfer pricing, dan selamatkan rakyat dari kriminalisasi pertambangan. Idealnya semua sama didepan hukum. Namun praktiknya, hukum hanya teks yang aplikasinya dilakukan penegak hukum. Semua bisa sama didepan hukum, tetapi bisa berbeda didepan penegak hukum. Oknum penegak hukumlah yang membuat pemberantasan illegal mining ibarat pisau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lebih banyak penambang yang ditangkap dibandingkan mafia timah sesungguhnya. Praktik tambang illegal ini seolah hantu, antara ada dan tiada. Dikatakan tidak ada, tetapi hampir setiap hari media memberitakannya dan dampak kerusakan lingkungan didepan mata. Disebut ada, namun yang dimejahijaukan begitu minim dan hanya menjerat penambang kecil.

Kemudian terkait ekspor illegal dan transfer pricing, ini menjadi masalah serius yang menjadi tantangan berat kepolisian untuk menelurusi benar tidaknya hal tersebut. Ekspor timah pada tahun 2007-2011 yang ganjil karena produksi PT Timah yang lebih kecil dibandingkan swasta, padahal wilayah pertambangan perusahaan plat merah tersebut sebesar 89% dan swasta hanya 3%. Begitupula data ITRI (International Technologi Research Institute) yang memunculkan dugaan negara tetangga yang menerima timah illegal dari Babel karena jumlah timah yang dihasilkan lebih besar dari produksi timahnya sendiri.

Wujudkan Bersama


Kita berharap aksi IKT dengan kesepuluh tuntutannya tersebut memang bertujuan untuk mereformasi tata kelola pertambangan di Bangka Belitung dan tidak ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang. Dengan stakeholder daerah dan penegak hukum memahami, komit dan serius untuk bersama mewujudkan tuntutan tersebut, kiranya ada harapan timah benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Tuntutan ini juga harus diketahui dan dipahami pusat agar mereka peduli dan tidak hanya melempar kebijakan ke daerah, yang ternyata daerah juga tidak mampu menyelesaikannya.

Dengan perbaikan tata kelola pertambangan dan penegakan hukum yang serius, harapannya dapat menguak siapa sebenarnya yang telah menjarah dan merampok timah, termasuk korupsi SDA di Babel yang baru saja dilaporkan BPK ke KPK. Meskipun pada suatu kesempatan, dihadapan Danrem 045 Garuda Jaya, Kolonel (Inf) Didid dan Kapolda Babel Brigjend Polisi Budi Hartono Untung, Hidayat Arsani mengatakan bahwa "Jangan seperti bersih, kalau mau jujur para pengusaha timah itu pemaling, termasuk PT Timah," (Bangkapos Online 14 April 2013). Namun pernyataan ini tentunya perlu pembuktian lebih lanjut. Kiranya ada yang bisa dan berani menjawab pertanyaan judul tulisan ini, sehingga rakyat dan lingkungan Babel tidak terus menjadi korban mafia timah. Semoga







Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute







UBB Perspectives

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !