+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
25 November 2013 | 16:21:25 WIB


PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Masalah timah seolah tiada habisnya di Negeri Serumpun Sebalai. Sulit mencari titik temu tata kelola pertambangan timah yang baik, minimal ramah lingkungan dan jaminan penambangan legal bagi masyarakat. Kebijakan pusat, mulai dari Undang-Undang Minerba yang sudah di uji di Mahkamah Konstiusi sampai terakhir Permendag Nomor 32 tahun 2013 juga dinilai daerah bermasalah. Permasalahan makin kompleks ketika Polda dan jajarannya sampai Polsek melakukan razia PETI, yang ternyata hasilnya tidak sia-sia karena mampu menjaring pelaku illegal mining beserta barang bukti 37 ton timah. Semoga terus berlanjut.

Dari sisi regulasi, UU Minerba secara eksplisit menyatakan tujuan pengelolaan mineral dan batu bara harus sesuai prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum. Tujuan inilah yang kemudian penting diwujudkan ke dalam berbagai regulasi dibawahnya yang bersifat teknis, termasuk usaha untuk mulai menertibkan illegal mining secara preventif maupun represif, disertai upaya-upaya perbaikan tata kelola pertimahan dari berbagai sektor. Munculnya Permendag No 32 Tahun 2013 yang mengatur bahwa timah yang akan diekspor wajib dilakukan verifikasi sebelum muat barang dan penjualannya wajib diperdagangkan melalui bursa timah satu pintu tentunya merupakan langkah maju guna peningkatan pendapatan negara, perbaikan kualitas timah ekspor, meminimalisir illegal mining dan sedikit banyak berdampak pada berkurangnya kerusakan lingkungan yang selama ini tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab. Namun sekali lagi, timah tidak hanya bicara ekpor dan penertiban illegal mining, tetapi fokus tata kelola pertimahan penting pula untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan lain, seperti lambannya WPR ditetapkan dan terkait kewajiban reklamasi yang masih setengah hati dengan hasil apa adanya.

Adanya pro kontra terhadap berbagai regulasi terkait tata kelola pertimahan harus dilihat secara jernih karena banyak pihak yang berkepentingan didalamnya, mulai dari masyarakat penambang sampai investor dan elit lokal, serta investor nasional bahkan internasional. Tentu banyak yang sepakat tata kelola timah terus diperbaiki mengarah pada good mining practice, ramah lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula yang berada pada posisi menginginkan tata kelola timah tetap kusut dengan meninggalkan warisan kerusakan lingkungan dan kepentingan profit jangka pendek segelintir orang saja. Mari bersepakat untuk mengelola timah yang tersisa sekarang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial, agar timah menjadi berkah dan bukan malapetaka.

News Analysis Bangkapos, 21 November 2013







Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute




UBB Perspective

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital di Era Society 5.0

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

Waspada Aksi Pencurian

Perangkingan Webometrics pada Universitas Sedunia

URGENSI JALAN SATU ARAH

Wartawan Sehat, Pers Sehat

GUBERNUR BARU DAN PROGRAM KEPENDUDUKAN

ANALISIS HASIL PILGUB BABEL : ANTARA DE FACTO DAN DE YURE

Menimbang Nalar dan Nurani Cagub

Babel dan Demokrasi Hijau

Anak Kepulauan Cerdas

PROFIL BANGKA BELITUNG

PASCAPANEN SORGUM

AWAL MENUJU KEMANDIRIAN RUMPUT LAUT PULAU BANGKA

POPULARITAS MINUS KUALITAS

Ketika Pilkada Berakhir Penjara

TIGA MISI - TIGA KUALIFIKASI

Polemik Pemidanaan Kasus Xenia Maut

Mutiara Di Timur Belitung - Refleksi Sembilan Tahun Beltim

SAATNYA PERPUSTAKAAN BERINOVASI

Memilih Calon Abdi Masyarakat - Renungan Untuk Para Kandidat

Maling Berdasi itu Koruptor

Rakyat Berdaulat Tolak Politik Uang

Urgensi RUU Partisipasi Masyarakat

ENAM ALASAN GOLPUT MENGECIL

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 4)

TUJUH TITIK RAWAN PILGUB

PERANG YANG RUGIKAN RAKYAT