Merawang, UBB— Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) menerima audiensi dan koordinasi langsung dari Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, K.A. Tajuddin, S.H., M.H dan jajarannya di Ruang Video Conference, Gedung Fakultas Hukum (Kamis, 24/02/22). Kedatangan pihak BPIP ini disambut langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UBB, Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. bersama dengan beberapa perwakilan dosen. 

Pada kunjungan ke Fakultas Hukum tersebut, K.A. Tajuddin, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa, BPIP dengan Fakultas Hukum UBB memang sudah sejak tahun 2018 menjalin kerja sama dalam rangka melakukan kajian terhadap produk hukum. Khususnya sivitas akademika Fakultas Hukum UBB memberikan sumbangan perspektif teoretik dan akademisnya.

“Apa yang sebelumnya sudah dihasilkan dari kerja sama kami dengan sivitas akademika Fakultas Hukum UBB memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi BPIP, misalnya terkait dengan rekomendasi yang diberikan berkenaan dengan produk hukum tertentu. Dari rekomendasi yang diberikan, ada yang kemudia produk hukumnya direvisi bahkan mungkin dicabut,” ucap Tajuddin.

“Hari ini kami audiensi, mohon petunjuk dari dekan dan sivitas akademika hukum UBB. Juga kami ingin koordinasi, agar apa yang menjadi rencana kami ke depannya bisa terwujud. Harapan kami kerja sama kita ini akan terus terjalin sampai kapan pun,” tambahnya.

Dekan Fakultas Hukum, Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. menyambut baik terkait kelanjutan sinergisitas antara BPIP dan Fakultas Hukum UBB yang memang sudah berjalan dari tahun 2018 lalu. Beliau sepakat dengan ungkapan Bapak K.A. Tajuddin, S.H., M.H., bahwa pihak akademisi, dalam hal ini sivitas akademika Fakultas Hukum UBB, sangat diperlukan perspektif teoretiknya untuk mengkaji apa yang ada di balik peraturan perundang-undangan.

(Dr. Derita Prapti Rahatu, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UBB ketika memberikan sambutan pada acara audiensi dan koordinasi dengan BPIP)

Dr. Derita Prapti Rahatu, S.H., M.H. juga menyampaikan, salah satu agenda dari BPIP dengan Fakultas Hukum UBB adalah menginventarisir peraturan perundang-undangan khususnya di bidang UMKM agar dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila. (hz/humas)