(Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. dan Rektor UBB, Dr. Ibrahim, M.Si., didampingi dengan Wakil Rektor III, Dr. Dwi Haryadi, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Derita Prapti Rahayu, M.H., dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, Yokotani, M.H. foto bersama saat usai melakukan pendandatangan dokumen MoU, bertempat di ruang Vicon FH UBB, Senin, 07/03/22)

Merawang, UBB— Universitas Bangka Belitung (UBB) kedatangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., pada Senin, 07 Maret 2022. Kedatangan Beliau dalam rangka menandatangani dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor UBB, Dr. Ibrahim, M.Si., sekaligus memberikan kuliah umum dengan tajuk “Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi”. Kegiatan berlangsung di  Ruang Vicon, Fakultas Hukum UBB.

Sebelum kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Ibrahim, Dr. Derita Prapti Rahayu, M.H. selaku dekan Fakultas Hukum (FH) UBB menyampaikan bahwa, pihak KPK dan FH UBB sudah bekerja sama dalam beberapa hal. Sinergi membentuk tim monitoring, melakukan penelitian dengan tema anti korupsi, dan beberapa kegiatan strategis lainnya. 

Derita juga mengungkapkan komitmen UBB, khususnya FH, untuk siap mencetak generasi yang anti korupsi melalui beberapa cara, salah satunya dengan mengadakan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi secara serius dan berkesinambungan. 

Dr. Ibrahim, M.Si. sendiri membuka pidato sambutannya dengan ucapan rasa senang dan bangga dengan Pak Gufron yang menurut Beliau telah menunjukkan bagaimana sosok akademisi berhasil menjelma menjadi praktisi.

(Rektor Ibrahim ketika memberikan pidato sambutan)

“Setiap kali ada sosok-sosok dari dunia kampus yang masuk ke dunia praktis, ini menyadarkan banyak harapan dan mimpi, karena kita paham dunia yang ditekuni oleh para akademisi kampus itu kan dunia idealisme. Seringkali orang bertanya—Pak, di tengah perdebatan kondisi antara yang idealis dan realitas yang terjadi ini, posisi kita ada di mana? Apakah realitas harus mengikuti idealisme atau idealisme yang mengikuti realitas?” ucap Rektor Ibrahim.

“Karena seringkali ketika kaum akademisi memberikan pendapat di publik, itu tidak didengar oleh para praktisi. Karena menurut mereka, yang dibicarakan itu hanya sekadar teori. Yang Anda ceritakan itu hanya idealisme, teori, dan hanya ada pada buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah, sementara di dunia praktis itu sama sekali berbeda. Saya ingin menegaskan suatu hal bahwa justru idealisme tidak boleh kalah dengan dunia praktis, melainkan dunia praktis sejatinya harus dipandu dengan idealisme atau teori,” tegas Ibrahim.

Sementara itu, selain berbicara mengenai pentingnya Pendidikan Anti Korupsi diasuh di level perguruan tinggi, Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. berbicara juga mengenai idealisme dan realitas. Menurutnya, kesenjangan yang hadir antara idealisme dan realitas, harus dianggap sebagai ladang amal bagi para akademisi. Sebab, dengan adanya rongga kesenjangan itu, para akademisi bisa bekerja untuk berupaya menuntun realitas agar menjadi lebih ideal sesuai perspektif atau teori para akademisi.

(Momen saat Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron memberikan kuliah umum dengan tajuk “Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi” yang dipandu oleh Rio Armanda Agustian, Dosen Fakultas Hukum UBB)

Pada kuliah umumnya, Nurul Gufron juga kemudian menyampaikan kepada para sivitas akademika FH UBB yang hadir secara langsung maupun mereka yang hadir melalui zoom meeting, bahwa yang terpenting untuk dikembangkan adalah tiga hal, yakni knowledge, skill/keterampilan dan membersihkan hati untuk selalu berpikir serta bertindak adil.

“Ilmu harus ditekuni sepenuh hati untuk mengetahui alam raya. Skill atau keterampilan dibutuhkan untuk mengaplikasikan knowledge ke level praktis dan aplikatif. Memelihara kebersihan hati untuk memperkuat dedikasi kita dalam menekuni dan mengaplikasi ilmu/keterampilan semata-mata untuk Tuhan dan Kemanusiaan,” pungkasnya. 

Adapun penandatanganan MoU UBB dan KPK RI ini utamanya untuk memperkuat sinergisitas dalam hal penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, perbaikan tata kelola universitas, pengkajian dan penelitian, serta sosialisasi dan kampanye anti korupsi. (hz/humas)