Gubernur Tunjuk Prof Agus Hartoko Ketua Pembuatan Peta Geospasial Babel

Penulis: Editor_basuki | Ditulis pada 15 Maret 2018 16:41 WIB | Diupdate pada 15 Maret 2018 17:16 WIB


SURAT MENDAGRI --  Prof  Dr Ir Agus Hartoko MSc (tengah) didampingi Ketua UBB Press Eddy Jajang J Atmaja, Ketua TIK UBB Giri Basuki,  menyerahkan surat dari Mendagri  Tjahjo Kumolo tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah kepada Gubernur Babel Dr Erzaldi Rosman Djohan di ruang kerja gubernur, Kamis (15/03/2018).

PANGKALPINANG, UBB –  Gubernur Bangka Belitung (Babel)  Dr Erzaldi Rosman Djohan menunjuk Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (Warek II UBB)  sebagai Ketua  Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan Daerah (Simpul Jaringan Provinsi)   Babel untuk mendukung berbagi pakai produk Kebijakan Satu Peta (KSP).

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan kerja Simpul Jaringan Provinsi itu, saya minta Prof  Dr  Ir Agus Hartoko  MSc sebagai ketuanya, dan  Sekretaris Bappeda Babel selaku sekretaris lembaga itu,” ujar  Erzaldi ketika menerima Prof Agus, didampingi  Ketua UBB Press  Eddy Jajang J Atmaja dan Ketua TIK UBB Ghiri Basuki di ruang kerja gubernur, Kamis (15/03/2018). 

Penunjukkan ini selain atas dasar  UBB telah ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai perwakilan BIG di Babel.  Hal  lain yang tak kalah pentingnya adalah  karena sosok Prof Agus Hartoko   di UBB  merupakan  Ketua Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS).

Menurut Agus, daerah harus segera merampungkan pembuatan peta geospasial.   Sebab pada tanggal  18 Agustus 2018,   Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)  akan meluncurkan kebijakan satu peta  atau KSP.    

“KSP  itu penting karena merupakan satu-satunya peta geospasial yang menjadi acuan dan  pegangan semua instansi manapun,” ujar Agus Hartoko.

Untuk itu,  lanjut Agus,   koordinasi antar instansi dan lembaga di daerah  menjadi hal penting dalam usaha segera merampungkan  pembuatan peta geospasial.   Agus menilai Bappeda Babel menjadi wadah koordinasi antar instansi dan lembaga dimaksud. 

Kepastian pemerintah meluncurkan KSP telah  ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, bulan lalu.  “"Intinya 17 Agustus kita akan launching dan praktis semua yang ada petanya selesai," kata Darmin di Jakarta.

Sekda Babel Dr Yan Megawandi mendukung  penuh  langkah-langkah Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan Daerah (Simpul Jaringan Provinsi) untuk KSP.   Untuk itu ia sengaja memanggil dua staf Bappeda Babel dan menananyakan perkembangan kepanitiaan serupa (geospasial)  yang telah berjalan di bawah koordinasi wakil gubernur (wagub).

“Kita mendukung sekali adanya Simpul Jaringan Provinsi ini.    Cuma untuk SK (surat keputusan)  lembaga ini kita  perlu melihat dulu, karena  beberapa waktu yang lalu Wagub sudah mengawal kegiataan serupa.  Kalau sudah ada SK, tentu akan  kita perbaiki. Tapi jika belum kita akan buat SK baru,” ujar Yan Mewandi.

KSP merupakan arahan langsung Presiden RI Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000. 

KSP merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kehadiran peta ini bisa mencegah pembangunan infrastruktur di Indonesia berbenturan atau 'tabrakan'.

Menindaklanjuti perpres itu, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua gubernur untuk menunjuk perangkat daerah terkait sebagai penanggungjawab percepatan perlaksanaan simpul jaringan daerah di provinsi.

Prof Agus mengemukakan seluruh simpul jaringan di provinsi diminta untuk menampilkan minimal tiga tema Informasi Geospasial Tematik (IGT), yaitu batas wilayah, data tata ruang dan peta kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) --  bagi provinsi yang memiliki masyarakat kawasan hukum adat.   

“Di Babel ini ada beberapa  kawasan  masyarakat hukum adat.  Di utara Bangka  ada Suku Lum.   Suku Sekak di Bangka Tengah, dan Suku Laut di Belitung.  Tolong masukkan semua data itu,”  ujar Yan Megawandi.

Sebelumnya, pada 26 Juli 2017,   Badan Informasi Geospasial (BIG) telah memberi   kepercayaan penuh kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mengoperasikan alat-alat geospasial  sekaligus  membuat peta geospasial di Bangka Belitung. Untuk itu UBB  menerima aset pemerintah berupa  seperangkat server dan data  basis geospasial.

Ketua BIG Prof Dr Hasanuddin Z  Abidin mengemukakan,
BIG merupakan lembaga nonkementerian,  namun berada di bawah pengawasan  langsung Presiden RI, memberi kepercayaan kepada UBB untuk membuat peta informasi geospasial tematik (IGT) guna mendukung KSP  Indonesia.

“PPIDS UBB merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat peta geospasial tematik. Misalnya Babel ingin mengembangan lada putih, gahru, pariwisata dan sebagainya, harus ada peta geospasialnya,” kata Hasanuddin Z  Abidin.
Peta geospasial, menurut dosen ITB itu sangat penting. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), ia mencontohkan,   tidak akan menyetujui apapun usulan dari pemerintah daerah apabila tidak dilengkapi dengan  peta lokus spasial -- peta lokasi (spasial) atas proyek yang diusulkan tersebut.

Terhadap peta geospasial di Bangka Belitung, Hasanuddin mengemukakan pihaknya sebelum ke UBB telah bertemu dengan Pemrov Babel. Dalam pertemuan itu ia menyarankan melalui peta geospasial tematik maka akan dapat di ‘zoom’ lokasi tanaman lada, pariwisata, pulau-pulau kecil dan distribusi kemiskinan.  

PPIDS UBB  lanjut Ketua BIG merupakan perpanjangan tangan BIG di daerah. PPIDS ada di perguruan tinggi, dan sejauh ini sudah terbentuk 18 dari 35 target PPIDS di seluruh Indonesia.
 Hasanuddin mengemukakan jumlah pulau di Bangka Belitung yang telah dibakukan BIG hingga tahun 2012 sebanyak 468 pulau.  Lima tahun kemudian (2017), BIG telah melakukan survei validasi dan verifikasi pulau.

“Sehingga jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebanyak 87 pulau,” ujar Hasanuddin, yang menambahkan Indonesia menargetkan 85 peta tematik dalam konteks Kebijakan Satu Peta (KSP) yang berakhir tahun 2019.

Ia juga mendorong UBB untuk membuat program studi atau strata D1 dan D3 yang mencetak alumni berprofesi sebagai surveyor geospasial.

“Perlu dicatat, profesi surveyor adalah salah satu profesi yang bebas mencari kerja di semua negara ASEAN, atau di  Komunitas Ekonomi ASEAN. Jangan sampai hanya  karena keterbatasan  tenaga surveyor,  untuk Bangka Belitung dan daerah lainnya di Indonesia,  surveyornya berasal dari negara jiran,” ujar Hasanuddin (Eddy Jajang Jaya Atmaja, Ari Rizki)


Topik

Gubernur_Babel Geospasial Prof_Dr_Ir_Agus_Hartoko_MSc